Agroforestri Pangan dan Perhutanan Sosial Diperkuat, Ngawi Pacu Ekonomi Petani untuk Perlindungan Gunung Lawu
Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Penanaman Bersama serta Penyerahan Alat Ekonomi Produktif dan Fasilitasi Agroforestri Pangan di kawasan Monumen Soerjo, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penguatan kelestarian hutan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi, Kepala Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta Wahyudi Ardhyanto, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala BPDAS Solo Ir. A. Kunto Hirsilo, jajaran OPD terkait, Forkopimcam Kedunggalar dan Pitu, serta kelompok tani hutan sebagai penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kawasan Ngawi ke depan berpeluang masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Lawu. Usulan perubahan status hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan konservasi seluas sekitar 10.200 hektare saat ini tengah diproses melalui tim terpadu yang dipimpin BRIN.
“Jika disetujui, kawasan ini akan memperkuat fungsi konservasi, menjaga daerah tangkapan air, serta menopang keberlanjutan Bengawan Solo,” ujarnya.
Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis hutan. Petani hutan tidak hanya didorong menanam tanaman kehutanan dan MPTS (Multi Purpose Tree Species), tetapi juga disiapkan untuk masuk pada rantai ekonomi baru, termasuk potensi perdagangan karbon.
“Ke depan, setiap bibit yang ditanam akan kami data untuk proyeksi serapan karbon. Ini membuka peluang tambahan pendapatan bagi kelompok tani selain hasil panen,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menekankan bahwa pengelolaan hutan harus berjalan seimbang antara fungsi ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hutan harus tetap lestari sebagai paru-paru lingkungan, namun juga mampu mendukung kedaulatan pangan dan ekonomi warga.
“Hutan harus dijaga kelestariannya, tetapi pada saat yang sama harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Inilah semangat agroforestri yang kita dorong,” tegas Ony.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kelompok tani hutan. Dukungan permodalan, perizinan produk, hingga akses perbankan seperti Bank Jatim akan terus diperkuat agar usaha tani hutan semakin berkembang.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan berbasis kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi kelompok tani hutan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemkab Ngawi Siapkan Langkah Nyata Kendalikan Inflasi dan Perkuat Investasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED yang dilaksanakan di Nata Azana Hotel, Selasa (2/12/2025). Forum ini menjadi langkah konkret Pemkab Ngawi dalam merumuskan kebijakan strategis yang terintegrasi untuk pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta penguatan investasi daerah.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, didampingi Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko dan Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto. Turut hadir jajaran Forkopimda serta kepala perangkat daerah.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Ngawi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas volatile food seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur yang kerap menjadi pemicu inflasi.
“Forum ini kita jadikan ruang bersama untuk merumuskan solusi konkret pengendalian inflasi daerah. Kuncinya adalah memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan,” tegas Ony.
Pemkab Ngawi mendorong pemetaan wilayah produksi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Setiap komoditas strategis diarahkan memiliki wilayah penyangga produksi dengan target yang jelas, sehingga pasokan dapat terpenuhi dari dalam daerah dan ketergantungan dari luar semakin berkurang.
Selain sektor pangan, HLM ini juga menekankan percepatan digitalisasi transaksi dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Melalui TP2DD, transaksi non-tunai diharapkan semakin masif, mempermudah akses pembiayaan perbankan bagi UMKM, serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
“Ketika produksi kuat, distribusi lancar, transaksi terdigitalisasi, dan perbankan masuk, maka ekonomi masyarakat akan semakin kokoh,” tambahnya.
Dari sisi investasi, Pemkab Ngawi mencatat tren pertumbuhan yang signifikan. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai sekitar Rp2,5 triliun, melampaui target RPJMD. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor serta terbukanya peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Menjawab adanya anomali di sektor beras, di mana petani kerap menjual habis hasil panen sehingga tidak memiliki cadangan, Pemkab Ngawi memperkuat lumbung pangan daerah, lumbung pangan kecamatan, serta program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) sebagai solusi jangka panjang menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Melalui sinergi TPID, TP2DD, dan TP2ED, Pemkab Ngawi menargetkan terwujudnya inflasi yang terkendali, ekonomi kerakyatan yang tumbuh, investasi yang meningkat, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Peringatan Hari Korpri ke-54, Pemkab Ngawi Tekankan Profesionalisme dan Netralitas ASN
Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar upacara peringatan Hari Korpri ke-54 di halaman Pendopo Wedya Graha, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta ASN di lingkungan Pemkab Ngawi. Dalam amanatnya, Ony menegaskan bahwa Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan serta memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme aparatur sipil negara.
Menurutnya, tantangan ke depan seperti profesionalisme, kekompakan, dan netralitas ASN harus terus dicarikan solusi melalui berbagai program peningkatan kapasitas.
“Korpri berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui pelatihan, bimtek, serta program pengembangan kompetensi ASN,” ujarnya.
Ia juga berharap momentum ini semakin memperkuat kapasitas Korpri dalam menciptakan ASN yang profesional, rukun, dan memiliki daya saing tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Ngawi turut menggelar sejumlah agenda sosial dan pembinaan, di antaranya penyaluran sembako dan tali asih bagi ASN, pemberian bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada masyarakat, serta turnamen bola voli antar perangkat daerah untuk mempererat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh ASN di Kabupaten Ngawi semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan melayani.