DPMD Bersama Diskominfo Kab. Ngawi Launching Siskeudes Online
Untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif dan akuntabel pemerintah kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi melaunching Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online di Gedung Pertemuan Notosuman, Kamis (06/02/20).
Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Kementrian Dalam Negeri bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono didampingi Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar bersama Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko serta Kepala Dinas PMD, Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Kominfo, Prasetyo Harri Adi secara simbolis melakukan pemukulan gong.
Dikesempatan kali ini Bupati Ngawi, mengukuhkan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Ngawi.
AKD merupakan wadah organisasi bagi Kades untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan pembangunan desa, juga sebagai wahana pengembangan potensi dan inovasi serta kreativitas.
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengatakan implementasi penggunaan aplikasi ini sangat penting, terutama sebagai alat kontrol dan pengawasan keuangan desa, “Sehingga monitoring dan evaluasi secara online bisa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait,”katanya
Budi Sulistyono menghimbau seluruh Kades, untuk melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam perencanaan serta penganggaran dana desa. Pasalnya lembaga ini sebagai lembaga resmi yang ada di desa. “Dan secara langsung bisa mengawasi kinerja Kades,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati tandaskan bahwa anggaran desa yang besar, dengan aplikasi ini dapat membantu desa dalam mengelola anggaran desa, “Pada awal tahun sudah ada lelang, sehingga harapan kita proses pencairan lebih cepat, maka semakin cepat memulai pembangunan dan masyarakat bisa segera bisa menikmati pembangunan,”ungkapnya.
Budi Sulistyono juga mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan anggaran desa di tahun 2020 tidak melulu hanya menganggarkan untuk pembangunan fisik saja, tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi baru, “Seperti pembangunan pariwisata, sehingga akan tumbuh ekonomi baru, dana desa yang ada bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala PMD menyampaikan setelah kegiatan, operator desa juga akan di berikan bimbingan teknis lebih lanjut untuk semakin memantapkan penggunaan aplikasi Siskeudes ini, “Nanti kita jadwalkan secara berkala,” pungkasnya. (Kominfo)
Yang Juga Menarik
MGMP Sejarah Kab. Sidoarjo Studi Lapangan Situs Sejarah Di Kab. Ngawi
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SMA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melaksanakan Study Lapangan Sejarah di Kabupaten Ngawi, Rabu ( 05/02/20). Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang bertujuan untuk penguatan materi pembelajaran bagi siswa.
Salah satu pengurus MGMP Sejarah Kab. Sidorajo, Ahmad Fauzan mengatakan bahwa dipilihanya Ngawi sebagai tujuan Studi Lapangan karena memiliki situs – situs bersejarah, “Memang banyak destinasi sejarah dan menjadi pilihan dari teman-teman, diantaranya adalah Benteng Van den Bosch, kemudian Museum Trinil dan Monumen Gubernur Suryo, lalu Srambang,” ungkapnya.
Ahmad Fauzan menambahkan dengan datang dan langsung melihat akan memberikan penguatan kepada guru – guru Sejarah dalam penyampaian materi pelajaran ini, “Sehingga kami, sebagai guru Sejarah semakin mantap dalam menyampaikan materi, apalagi dengan kemasan tentang situs yang lebih kreatif dan edukatif,” lanjutnya. Menurut Ahmad, akan lebih menarik jika wisata yang ada di sini, dibuat paket tujuan wisata dengan tour guide, yang bisa menjelaskan tempat tersebut,“Harapan kami satu peninggalan bersejarah ini bisa di revitalisasi dan dikembangkan, karena saya melihat bangunannya cukup menarik dan bisa menjadi ikon dari Kabupaten Ngawi termasuk paket-paket yang lain seperti Museum Trinil. Dan, apabila di kemas dalam satu paket menjadi tujuan wisata yang luar biasa,” pungkasnya. (Kominfo)
Yang Juga Menarik
Wabup Ngawi, Ony Anwar Serahkan Sertifikat Tanah PTSL di Desa Tambakboyo
Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar menyerahkan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2019, kepada warga di Dusun Tempursari Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Rabu (29/01/20).
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ngawi, Winduno, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Kepala Desa Tambakboyo Saifudin.
Dalam sambutannya, Wabup mengatakan PTSL merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk memberikan legalitas hak atas tanah, “Manfaatkan program ini dengan baik, setelah dibagikan simpan yang baik,” katanya.
Selain itu, Ony Anwar menambahkan jika sertifikat tersebut akan digunakan untuk agunan modal, diharapkan untuk yang bersifat produktif, “Tidak konsumtif sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi,” tuturnya.
Menurut Wabup, dirinya mendukung penuh program ini, pasalnya mampu menjamin kepastian hukum aset tanah masyarakat, “Sekaligus menuntaskan proses penyertifikatan hak atas tanah di Kabupaten Ngawi di tahun 2024 mendatang,” lanjutnya. Ony Anwar berharap program yang dilakukan secara serentak ini bisa dirasakan masyarakat di Kabupaten Ngawi.
Sementara Kepala BPN Ngawi, Winduno menyampaikan ada sebanyak 1.089 sertifikat yang dibagikan di desa ini, “Alhamdulillah, sertifikat yang dibagikan sesuai target yang kami canangkan di awal tahun 2019, terimakasih atas dukungannya,” ucapnya.
Di tahun 2020, BPN Ngawi seperti yang diungkapkan Winduno memiliki target 57 ribu bidang tanah tersertifikasi, “Saat ini sudah, kami mulai penyuluhan di beberapa tempat, dan pengukuran serta pengumpulan data fisik yuridis. Namun, untuk lokasinya berpindah agar seluruh wilayah Ngawi tersentuh program PTSL,” jelasnya.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. (kominfo)
Yang Juga Menarik
