
FGD Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pendirian PT Vokasi
Sejumlah langkah percepatan dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan rencana pendirian Perguruan Tinggi (PT) gelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi Vokasi di Kabupaten Ngawi, Selasa – Rabu (22-23/03/22) di Harris Hotel dan Conventions Malang.
FGD ini dihadiri Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ngawi, Indah Kusuma Wardhani, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Unti Ludigdo bersama sejumlah narasumber.
Disampaikan Sekda Ngawi, pendirian PT ini sebagai upaya mengemban misi dan tindak lanjut dari visi Pemkab Ngawi yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat, “Semua perangkat daerah di Kabupaten Ngawi harus bergegas, bergerak bersama dan berkolaborasi untuk menyukseskan itu semua. Dan, salah satunya prioritas pembangunan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan tentunya menjadi wajib dikembangkan dari segala sektor,” jelasnya.
Potensi yang besar Kabupaten Ngawi di sektor pertanian, menurut Mokh. Sodiq Triwidiyanto harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang handa serta mampu menerapkan teknologi yang masif dan Pemerintah Daerah harus menyediakan akses menuju kesana,” tuturnya.
Hal tersebut, dikatakan Sekda Ngawi berupa memberikan sarana dan prasarana yang bisa dijangkau masyarakat, “Pemda siap menampung dan memberdayakan generasi muda yang memiliki pilihan untuk terjun di dunia pertanian,” terangnya.
Tidak hanya itu, Mokh Sodiq juga menyebutkan Kabupaten Ngawi memiliki wilayah yang strategis, sebagai penghubung wilayah selatan dan utara sekaligus pintu gerbang Provinsi Jatim jika dari barat, “Hal ini menjadi potensi strategis dan cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan industri yang berbasis pertanian,” tandasnya. (Kominfo)
Pelantikan 15 DPC HKTI Kabupaten/Kota se Jatim, Ketua HKTI Jatim berharap Pemerintah Dukung Petani
Bupati Ngawi sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah ( DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Jawa Timur, Ony Anwar Harsono hadiri pelantikan 15 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 1 DPD HKTI Jatim, Selasa (22/03/2022) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Hadir dalam pelantikan DPC ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ketum DPP HKTI, Moeldoko serta Pangkoarmatim II Laksda Iwan Isnuwanto.
Seperti yang dikatakan Ony Anwar Harsono usai pelantikan, akan dilanjutkan dengan Rakerda 1 HKTI DPD Jatim yang bertujuan untuk menampung pemikiran serta aspirasi disetiap DPC sebagai bahan rumusan program HKTI kedepan, “Forum Rakerda ini bagian upaya kita melaksanakan penguatan struktural organisasi HKTI dalam dan peran konkret pembangunan pertanian di Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara HKTI sebagai organisasi masyarakat petani diterangkan Ony Anwar Harsono dinyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah dalam memajukan pertanian di Jatim dan berharap Pemerintah memberikan dukungan nyata untuk petani.
“Kami mendesak pemerintah untuk melibatkan HKTI sebagai ormas petani, agar keberpihakan pemerintah kepada petani benar – benar bisa dirasakan langsung pasca pandemi ini,” tandasnya.
Ony Anwar Harsono optimis, HKTI mampu melakukan konsolidasi organisasi sekaligus melaksanakan program kerja dengan kemandirian anggota, menyokong roda perekonomian disektor pertanian dan pangan dengan melibatkan leading sektor dan ormas lainnya, “HKTI Jatim bersama seluruh jajarannya di setiap Kabupaten siap bersama pemerintah mewujudkan ketahanan pangan sekaligus mewujudkan kesejahteraan ekonomi petani,” tegasnya.
Sambang Desa Nyambung Roso Desa Rejuno Karangjati, Pemkab Ngawi Akan Lakukan Intervensi Pembangunan Jalan
Agenda Sambang Desa Nyambung Roso pekan ini, Jumat (18/03/22) dilakukan Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati yang dipimpin Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono beserta jajarannya.
Dikesempatan ini, Bupati Ngawi besera rombongan meninjau sejumlah infrastruktur jalan di sekitar wilayah desa Rejuno, terutama Karangjati – Bojonegoro,” Kali ini kita ingin melihat kondisi dilapangan , terutama infrastruktur jalan, dan untuk pembangunan jalan Karangjati – Bojonegoro ini, akan diintervensi melalui anggaran APBN dan masuk skala prioritas pembangunan jalan nasional,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui APBN, terkait pengerjaan jalan Karangjati – Bojonegoro ini, Dikatakan Ony Anwar Harsono baru akan dilakukan pada 2023 mendatang, “Waktu yang cukup lama untuk menunggu setahun, maka Pemerintah Daerah melalui APBD akan melakukan intervensi berupa normalisasi, mengingat desa Rejuno ini terminalnya komoditi Jagung di Kabupaten Ngawi, apalagi jika masa panen sehari bisa 20 – 25 truk keluar masuk dijalan ini,” terangnya.
Tidak hanya itu, Bupati Ngawi juga menyampaikan bahwa intervensi percepatan penanganan kemiskinan saat ini terus masif dilakukan, termasuk percepatan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di setiap wilayah di Kabupaten Ngawi juga validasi dan verifikasi penerima program bantuan bagi masyarakat kurang mampu, seperti BLT DD, BPNT, PKH, RLTH, “Hal ini untuk mengetahui sejauh mana intervensi Pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Turut dalam rombongan Bupati Ngawi, Wakil Bupati, Dwi Rianto Jatmiko bersama Istri, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar bersama istri, Ketua TP PKK Ngawi, Ana Ony Anwar Harsono bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Kominfo)