Bakesbangpol Ngawi gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Ngawi dan tokoh perguruan pencak silat se Kabupaten Ngawi di Gedung Pertemuan Notosuman, Jumat (14/01/23).

Wakil Bupati sekaligus Ketua IPSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengapresiasi kegiatan ini, pasalnya membahas tentang upaya mewujudkan kerukunan dan keamanan di Kabupaten Ngawi yang kemudian dilanjutkan penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama. “Merupakan bentuk tanggung jawab bersama sebagai bagian dari masyarakat”, katanya.

Lebih lanjut, Dwi Rianto berharap komunikasi informal di luar seperti sarasehan rutin dilakukan untuk menciptakan hubungan personal yang baik antar perguruan.

“Semata-mata supaya tetap terjaga, tidak hanya pada urusan organisasi IPSI”, ujarnya.

Hadir dikegiatan ini Ketuaan dan berharap DPRD Heru Kusnindar, dan perwakilan perguruan pencak silat se- Kabupaten Ngawi.

Realisasi pembangunan PSDKU Politeknik Negeri Jember (Polije) segera terwujud dengan diselenggarakannya pembukaan PSDKU Politeknik Negeri Jember Kampus 5 di Kabupaten Ngawi dan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2023 di Kurnia Convention Hall, Kamis (12/01/23).

Kegiatan ini dibuka Direktur Politeknik Negeri Jember, melalui Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan & Kerjasama, Agus Riyanto.

Agus mengatakan Kabupaten Ngawi merupakan PSDKU ke-5 setelah Bondowoso, Nganjuk, dan Sidoarjo.

Menurutnya, dengan melanjutkan pendidikan tinggi, seperti vokasi merupakan jembatan karier bagi siswa untuk memaksimalkan keahlian di bidangnya, sebagai bekal ilmu dan kemampuan berkompetisi di bidang kerja yang dipermudah dengan program kampus merdeka.

“Bersama support kita semua dan inisiasi dari Kabupaten Ngawi, dan semuanya untuk mendukung PSDKU vokasi. Insyaallah, Politeknik Negeri Jember akan hadir di Kabupaten Ngawi”, katanya.

Sementara Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko yang hadir diacara ini menyampaikan bahwa pembukaan PSDKU Kampus ke-5 Polije serta sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini adalah cita-cita untuk mendirikan kampus negeri di Kabupaten Ngawi disamping sesuai dengan visi Bupati dalam pengembangan dan mewujudkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya, sebagai salah satu program prioritas pada 2015 silam.

“Melalui dua program studi, yakni Manajemen Informasi Kesehatan dan Manajemen Agribisnis yang telah melalui beberapa kajian dan pertimbangan sesuai dengan SDM di Kabupaten Ngawi”, tuturnya.

Dwi Rianto berharap seluruh tim dari Polije beserta semua stakeholder terkait untuk mendukung PSDKU ke-5 Polije ini dengan begitu akan memberikan hal baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Ngawi. (*)

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kab. Ngawi Drs. Mochi Sodiq Triwidiyanto, seluruh Tim Pelaksana Politeknik Negeri Jember, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Sumarsono, Kepala Bappeda Kab. Ngawi Indah Kusumawardhani, dan seluruh peserta kegiatan.

Guna memberikan hak kepastian atas tanah pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngawi serahkan sertifikat PTSL Hibah APBD di Kantor Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kamis (12/01/23).

Diungkapkan Kepala Kantor BPN Ngawi, Muhammad Fatan Fahir bahwa tanah di Kabupaten Ngawi yang sudah bersertifikat mencapai 64.9 persen selama periode 2017-2022.

Dengan memiliki sertifikat tanah, menurut Fatan akan menjadi bukti kepemilikan yang sah, dilindungi serta kepastian hukum, disamping bisa dijadikan modal usaha sebagai akses memulai kegiatan perekonomian.

“Semoga dari sertifikat ini mampu dimanfaatkan untuk hal produktif dan hindari penggunaan konsumtif,” katanya.

Tidak hanya itu, Fatan juga menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Bupati terkait pembebasan BKPB, sangat membantu masyarakat membayar pajak dan melancarkan kegiatan pemerintah. Fatan juga berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi terkait biaya pra kegiatan PTSL.

Sementara Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dikesempatan ini menyampaikan apresiasinya untuk penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat di Kecamatan Sine aplagi ini juga program dan amanah Presiden RI, Joko Widodo, “Insyaallah tahun ini kuota sertifikat dari Pemerintah Pusat ada 50 ribu dan pemerintah daerah 70 ribu,” jelasnya.

Ony Anwar juga menjelaskan bahwa prioritas Pemkab Ngawi adalah program Tuntas Kecamatan, diantaranya untuk mendapat sertifikat tanah masyakat harus mempersiapkan kelengkapan administrasi, berkas, dan pengukuran yang sudah sesuai .

“Kita akan lakukan percepatan dan mencapai target PTSL melalui guyub rukun serta ekonomi kerakyatan, mengingat Kabupaten Ngawi dianugerahi nomor satu ketahanan pangan nasional oleh Presiden,” tandasnya.

Hadir diacara ini Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, Forpimcam Sine, Camat Sine beserta jajarannya, Pegadaian,UMKM Jati, Kades se Kecamatan Sine dan perangkatnya.