Pemerintahan Archives - Page 251 of 252

Kunker Kabupaten Tanah Laut, Bupati Ngawi Siap Bantu Terkait SAKIP

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,374 views

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen sebagai wujud reformasi birokrasi diganjar predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A diawal tahun 2019 silam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi, Kamis (1/8).

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, didampingi Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, bersama Sekretaris daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, serta Tim SAKIP Kabupaten Ngawi menerima kunjungan Bupati Tanah Laut beserta rombongan.

Dalam sambutannya, Bupati Ngawi Budi Sulistyono menyampaikan selamat datang serta ucapan terima kasih untuk Bupati Tanah Laut beserta jajarannya, telah memberikan kepercayaan untuk Kabupaten Ngawi sebagai tujuan. “Tentunya, kita akan siap membagi semua yang dibutuhkan Kabupaten Tanah Laut, baik data maupun teknis,” kata Bupati Ngawi disela sambutannya.

Menurut Budi Sulistyono tidak hanya tentang SAKIP, tetapi juga terkait perijinan, UMKM, pengembangan sektor pariwisata, “Kami akan berikan semua, bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga belajar dari unggulan Kabupaten Tanah Laut seperti perhutanan dan pertanian,” lanjutnya.

Sementara Bupati Tanah Laut, Sukamta mengungkapkan ketertarikannya terhadap Kabupaten Ngawi terkait kesamaan karakteristik dengan Kabupatennya. “Karaterisitik masyarakatnya, potensi sumber daya alamnya, begitu mirip dengan Tanah Laut, sehingga dalam mengelola manajemen tidak terlalu berbeda,” ungkapnya.

Kabupaten Ngawi menurut penuturan, Sukamta Kabupaten Ngawi dengan predikat SAKIP A tentunya telah memiliki sistem perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang tertata dengan baik, “Kami juga berharap setelah kunjungan ini, Kabupaten Tanah Laut bisa seperti disini,” katanya berharap.

Usai acara penyambutan, Bupati Tanah Laut beserta rombongan menuju Command Center (CC) Sekretariat Daerah Ngawi menerima paparan dari Tim SAKIP Kabupaten Ngawi. (nf/kominfo)

Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi

5 years ago di %s Berita/Pemerintahan oleh Isni Maria 3,202 views

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.

Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal

Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.

Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.

Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.

Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)

Kabupaten Ngawi Sabet 4 Penghargaan di Ajang AOE 2019

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,977 views

Kabupaten Ngawi raih empat penghargaan sekaligus diajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jum’at (5/7). Penghargaan ini diantaranya adalah Juara II Spesial Desain Stand, Juara II Stand Inspiratif, Video Favorit Pilihan Penonton dan Putri Otonomi Persahabatan.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Prasetyo Harri Adi yang mewakili Bupati Ngawi, Budi Sulistyono saat penerimaan penghargaan, menyampaikan ucapan syukur atas capaian yang luar biasa ini. “Alhamdulillah, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung, sehingga prestasi ini bisa diraih,” katanya.

Prasetyo Harri Adi juga mengungkapkan prestasi ini diraih, juga karena adanya arahan dari Bupati Ngawi, “Keempat penghargaan ini luar biasa, tapi semua ini bisa diraih juga karena adanya masukan serta andil yang diberikan beliau, disamping itu juga dukungan penuh seluruh masyarakat di Kabupaten Ngawi,” lanjutnya.

Prasetyo Harri Adi berharap dengan penghargaan yang dicapai ini, dapat memberikan motivasi bagi semuanya, untuk semakin kompak lagi dalam berbagai penyelenggaraan event lainnya yang akan datang, “Kerjasama yang sudah terbangun dengan baik ini, harus dijaga dan dilakukan terus kedepan, yang mana goalnya mampu menjadikan Kabupaten Ngawi semakin dikenal dikancah nasional maupun internasional,” tuturnya.

AOE 2019 yang berlangsung selama tiga hari ini berlangsung meriah, dan mampu menyedot perhatian masyarakat dari berbagai kalangan.Sebab, acara ini memang diharapkan bias menjadi jembatan bagi investor untuk melihat potensi daerah yang ada di Indonesia. Sehingga mendorong investor untuk tanamkan modalnya guna mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sekaligus mempromosikan daerah. Pun, mensukseskan program Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. (dn/gf/kominfo)

Ngawi Raih WTP ke Enam Kalinya

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,265 views

Kembali Pemerintah Kabupaten Ngawi menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tepatnya yang keenam kalinya. Pengarhaagaan ini diserahkan kepala BPK perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka kepada bupati Ngawi Budi Sulisyono didampingi Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko di Sidoarjo, Jumat (17/05).

Menurut Budi Sulistyono, predikat yang sudah 6 kali didapatkan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, “WTP telah kita raih enam kali berturut turut, ini syukur yang luar biasa untuk kita semua. Dan, intinya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan kerterbukaan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan kinerja yang telah berhasil dicapai Pemkab Ngawi akan dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, terkait kinerja anggaran juga akan terus direncanakan dengan baik dengan mengutamakan nilai tranparansi untuk kepenetingan masyarakat Ngawi, “Kita akan pertahankan terus dan goal nya adalah kesejahteraan. Serta masyarakat akan lebih puas dengan sistem administrasi yang kita telah bangun yang clean dan clear sehingga yang dinilai ini merupkaan suatu prestasi,” katanya.

Budi Sulistyono juga mengungkapkan untuk mempertahankan pencapaian WTP ini diperlukan kedisplinan dan penerapan strategi pengaplikasan perencanaan dan penganggaran seperti e-planning dan e-budgeting, “Displin ini dilakukan terutama untuk adminisitrasi termasuk dalam perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan. Dengan disiplin semua akan tertib dan tetap sasaran,” jelasnya.

Bupati juga menekankan evaluasi akan terus dilakukan terutama untuk manajemen aset, “ Evaluasi tetap dilakukan, dan manajemen aset perlu kita upayakan sebaik mungkin,” tandasnya. Selain itu, Bupati tidak memungkiri adanya catatan pada opini WTP dari BPK dan catatan akan menjadi koreksi untuk terus bekerja lebih baik lagi. (Nf/kominfo)