Pemerintahan - page 102

Untuk mensukseskan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang akan dilakukan tanggal 1 Juni- 31 Juli 2023 serentak se Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi gelar Sosialisasi ST2023 yang dilakukan di Kurnia Hall, Rabu, (17/05/23).

Hadir di kegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kajari Ngawi Budi Raharjo, Perwakilan HKTI Provinsi Jawa Timur, Rinda Wati, Kepala BPS Prayogo Setyo Widodo bersama seluruh jajarannya, Kepala OPD lingkup Pemkab. Ngawi, Camat, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan pelaku usaha pertanian se Kabupaten Ngawi.

Bupati Ony Anwar harsono dikesempatan ini menyampaikan kegiatan ST2023 ini merupakan momentum strategis bagi petugas sensus dalam memotret keadaan lapangan terkini terkait pertanian, peternakan, perikanan dan sekaligus kesejahteraan bagi petani dan pembudidaya.

Dan dari pentingnya kegiatan ini, Bupati Ngawi berharap seluruh leading sektor, serta Camat selaku pemangku masing-masing wilayah, untuk bisa memberikan akses kemudahan pagi para petugas sensus. “Hal ini guna memudahkan petugas sensus dalam mendata maupun memverifikasi masyarakat terkait ST2023 agar bisa memotret secara real keadaan pertanian yang ada di Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Ngawi menjelaskan dengan data kongkrit tersebut nantinya bisa diterjemahkan dalam sebuah kebijkan-kebijkan serta akselerasi dan strategi-strategi kedepan. “Jadi dengan data tersebut bisa memenuhi keinginan Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Ony Anwar Harsono.

Sementara untuk proses mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, Bupati Ngawi kali ini mengatakan jika di Kabupaten Ngawi dimulai dengan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Dimana dalam program ini bertujuan untuk mengembalikan unsur tanah kurang subur akibat pupuk kimia yang berdampak pada penyerapan air yang bagus dan produktifitas pertanian meningkat.
“Dari produktifitas dan program ini, Kabupaten Ngawi juga dianggap Presiden sebagai role model dari kegiatan pertanian yang diharapkan pemerintah pusat dan nantinya bisa direplikasi keseluruh Kabupaten/Kota se Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala BPS Ngawi, Prayogo Setyo Widodo dalam sambutannya menyampaikan secara singkat sejarah Sensus Pertanian di Indonesia yang dimulai dari tahun 1963. “Dan, pada tahun 2023 merupakan tahun ketujuh dilakukannya Sensus Pertanian yang bertujuan menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit – unit administrasi terkecil kemudian menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini,” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan Prayogo juga menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. “Dari tujuan telah mencakup antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan jasa pertanian,” jelasnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono beri sertifikat halal untuk 1 ribu pelaku UMKM se Kabupaten Ngawi dari Lembaga Halal Center Cendekia Muslim (HCCM) Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Selasa (16/5/23).

40 sertifikasi halal secara simbolis diberikan Bupati Ngawi untuk 10 pelaku UMKM dan minta pelaku usaha memastikan produk aman pangan, halal, thoyib, dan mengikuti standarisasi proses pembuatan makanan.

“Insyaallah, kita akan bisa menciptakan produk pangan di Kabupaten Ngawi jauh lebih berkualitas, tidak hanya baik secara syariat, tetapi juga bisa berdaya saing”, kata Bupati dalam sambutan.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua Satgas Halal dan Ketua HCCM Provinsi Jatim, Kabupaten Ngawi berada di urutan ke-5 memperoleh sertifikasi halal pada pelaku UMKM se- Jawa Timur.

“Bersama Satgas halal dan HCCM Provinsi/ Kabupaten akan terus bersinergi dan berkolaborasi, dan siap mensupport untuk mencapai target di 2023 sebanyak 5000 produk UMKM memperoleh sertifikasi halal”, jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda Ngawi, Kepala HCCM Jawa Timur Muhammad Sholeh, Kepala Kantor Cabang HCCM Ngawi Sri Nurwati, Kepala Kemenag Jatim Dr. H. Husnul Maram, dan sejumlah Kepala OPD.

Bertempat di Gedung Kesenian, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko membuka sosialisasi aplikasi Waspada Guna Pelaporan Kewaspadaan Dini, Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Selasa (16/5/23).

Melalui sinergitas bersama Babinsa dan Kamtibmas yang diwujudkan dengan kinerja luar biasa dalam upaya menjaga kondusifitas daerah dan menekan konflik sosial di Kabupaten Ngawi.

“Salah satunya fenomena media sosial yang harus mendapat perhatian khusus bagi kita semua, seperti mis informasi”, katanya dalam sambutan.

Menurutnya, sebagai tanggung jawab dalam meminimalisir konflik sosial harus dilakukan pengawasan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, dan sebagai upaya bersama mensukseskan program pemerintah daerah dalam menjaga keamanan situasi kondisi di Kabupaten Ngawi.

Hadir dalam giat ini Dandim 0805/ Ngawi Adi Wirawan beserta jajaran, Kepala Kesbangpol Kusumahadi Widjajanto, jajaran Babinsakamtibmas, dan Kapolres Ngawi AKP Dwiasi Wiyatputera.

Bertempat di Sasono Utomo TMII, Jakarta, Pimpinan Paguyuban bersama Warga Jawa Timur Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo) gelar Halal Bihalal selepas momen Idul Fitri 1444 Hijriah dan perdana usai pandemi Covid-19, Minggu (14/05/23).

Paguyuban ini berasal dari lima daerah di Jatim wilayah Mataraman, yakni Pawargo (Ponorogo), Paguma (Madiun), IKMA (Magetan), PWN (Ngawi), dan PWP (Pacitan). Kali ini, Pswargo menjadi tuan rumah agenda pertemuan rutin, juga sebagai budaya silaturahim sejak tahun 2000 silam.

Dikesempatan ini, Ketua Umum Pawargo sekaligus Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan Pawitandirogo harus menjadi wadah bersama membangun sinergi antar Kabupaten dan kota di Jatim dan sekitarnya.

“Kami bersama tujuh Kepala Daerah sudah berkomitmen untuk membangun sinergi dan Kemitraan, guna mendorong pembangunan dan perekonomian daerah di Jawa Timur,” tandasnya.

Selanjutnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap melalui paguyuban warga ini bisa membantu berbagai upaya mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Senada dengan Susiwijono, Mantan Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan kembali bahwa Pawitandirogo sebagai wadah sinergi konkret antar Pemerintah Daerah dengan warganya yang menjadi tokoh atau pejabat di lingkungan Pusat.

“Diharapkan akan mampu berkontribusi nyata pada ekonomi daerah”, katanya.

Lanjut Soekarwo yang akrab disapa Pak De Karwo, menyampaikan pertumbuhan perekonomian nasional yang di Jawa Timur cukup baik usai pandemi naik sedikit sebanyak 5,34 persen dari standar ekonomi nasional 5,31 persen.

Namun, sebagian Kabupaten di wilayah mataraman masih di bawah standar nasional, sehingga dibutuhkan upaya dalam menjalin sinergi antar daerah.

“Di masa bonus demografi ini menjadi kesempatan emas untuk memanfaatkan berlimpahnya sumber daya usia produktif di daerah”, katanya.

Dikesempatan ini Anggota 1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, menyatakan akan mendukung penuh semua upaya untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di akhir acara, Susiwijono menyampaikan kesepakatan dengan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut hasil acara, selanjutnya pertemuan digelar kembali di Madiun sebagai lanjutan pembahasan lebih konkret upaya mendorong perekonomian daerah khususnya di wilayah Paguyuban Warga Jawa Timur.

Acara dimeriahkan dengan gelaran Reyog Ponorogo, Tari Remo Jawa Timuran, Pagelaran kesenian Dongkrek Madiun diisi Pelawak Srimulat (Tarsan,Tessy), dan berbagai sinden serta penyanyi dari Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan ini Keluarga Besar Paguyuban wilayah Pawitandirogo, jajaran tujuh Bupati dan Walikota (Bupati Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Mojokerto, dan Walikota Madiun), Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI), Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Erani Yustika (Kaset Wapres), Robben Rico (Plt. Sekjen Kemensos), dan jajaran pusat lainnya.