Category archive

Berita - page 433

Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama

di %s Berita/Teknologi Informasi 2,208 views
Pembukaan acara Simposium Internasional Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Nusa Dua Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.

Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines),  Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.

MenPAN-RB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Simposium International Reformasi Birokrasi

Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.

Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.

Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.

Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.

Sebelum membuka secara resmi acara ini,  Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa  kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni :  lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.

Wapres RI Jusuf Kalla saat mengunjugi booth pameran Reformasi Birokrasi

Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus  Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery,  Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.

Staf Ahli Muhammad Taufik dan Sekban BKPP Soemarsono berpose dengan latar backdrop super besar pada Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Bali (14/03)

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Temu Teknis Penyuluh Pertanian se Kabupaten Ngawi Wabup Ony Anwar Minta Petani Jangan Eksploitasi Lahan

di %s Berita/Kabar Ngawi 2,660 views

Dinas Pertanian gelar Temu Teknis Penyuluh Pertanian se Kabupaten Ngawi untuk tingkatkan profesionalisme dan sumberdaya manusia pertanian di Aula Dinas Pertanian, Kabupaten Ngawi, Senin (11/03).

Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Kepala Dinas Pertanian, Marsudi, Kepala Bidang Penyuluhan Joko Sutrisno, Koordinator Penyuluh, Wahyudiono serta penyuluh pertanian se Kabupaten Ngawi.

Wabup Ony Anwar sampaikan adanya tenaga penyuluh pertanian ini diharapkan mampu merubah pola pikir petani menjadi lebih baik. “Termasuk merubah paradigma dalam pola tanam agar tidak mengeksploitasi lahan,” kata Ony usai membuka acara.

Wabup juga berharap petani di Ngawi tidak hanya bercocok tanam tapi juga harus utamakan kualitasnya, “Yang jelas kita sudah sepakat bersama penyuluh agar lebih semangat untuk menggelorakan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan manajemen yang lebih baik,” lanjutnya.

Masih menurut Wabup, sektor pertanian di Kabupaten Ngawi menjadi andalan serta unggulan, jadi dalam mengelola pertanian tidak hanya kuantitasnya tetapi juga harus dijaga kualitasnya. “Petani harus mampu bercocok tanam dengan benar dan tidak seenaknya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Wabup juga minta petani bisa melirik jenis pertanian lain, atau organik. “Alhamdulillah, saat ini sudah ada binaan untuk bertani dengan cara organik. Dan, untuk lahannya akan diperluas lagi sehingga Kabupaten Ngawi bisa mandiri pangan secara keseluruhan,” ujarnya. Ony Anwar juga berharap keberadaan penyuluh pertanian mampu berikan energi positif bagi petani.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Marsudi ungkapkan memang saat ini pola tanam yang dilakukan petani keliru, yang berakibat menurunnya hasil produksi. “Saat ini kita akan lakukan program pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya menanam padi saja, tetapi ganti dengan tanaman lain. Sebab, kalau ini tidak dilakukan akan berdampak pada kebutuhan pupuk dan air yang berlebihan,” ungkap Marsudi disela acara.

Lebih lanjut, Marsudi tekankan, kalau situasi ini dibiarkan tentunya berakibat pada tingginya biaya produksi sehingga kurang efisien. “Saya berharap petani bisa lebih pintar berbudidaya dilahan pertanian sekaligus tahu apa yang dibutuhkan pasar dan mana saja yang bisa mengutungkan,” teranngnya.

Marsudi optimis, jika petani bisa mengaplikasikan pola tanam yang benar, bukan mustahil target pertanian di Kabupaten Ngawi bisa terpenuhi, “Target kedepan produksi padi akan kita tingkatkan dari delapan ratus ribu ton bisa naik, sedangkan untuk tanaman organik lahan bisa lebih luas lagi hingga 100 hektar,” pungkasnya. (Nf/Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Bupati Ngawi, Kukuhkan 48 Pengurus Karang Taruna Kabupaten Periode 2019 – 2024

di %s Berita/Kabar Ngawi 2,525 views

Bupati Ngawi Budi Sulistyono resmi kukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Ngawi masa bakti Tahun 2019-2024, bertempat di Pendopo Wedya Graha, Senin (11/3). Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Asisten Administrasi Umum Setda Hermiati Retno Sriwulan, Ketua DPRD Kab. Ngawi yang diwakili Yuwono Kartiko, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kab. Ngawi, Camat se Kab. Ngawi dan pengurus Karang Taruna yang dilantik.

Menurut, Kepala Dinas Sosial, Tri Pujo Handono ada 48 orang yang dilantik sebagai pengurus karang taruna kali ini, “ Mereka semua dari latar belakang yang berbeda,” kata Tri Pudjo Handono disela sambutannya.

Kadinsos juga sampaikan karang taruna merupakan organisasi sosial yang sudah lama ada, namun baru kali ini resmi dikukuhkan pengurusnya sebagai bentuk legalitas.     Tri Pudjo berharap organisasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sekaligus mampu menjadi partner Pemerintah dalam pembangunan. “Termasuk bisa menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat,” ujar Tri Pudjo selaku penanggung jawab dalam kepengurusan karang taruna yang baru.

Setelah dilantik, Tri Pudjo juga minta pengurus baru untuk segera lakukan konsolidasi dengan semua instansi maupun semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan sosial, “Untuk mengenalkan kepada mereka bahwa sudah ada pengurus baru, dan cepat dilakukan mengingat cukup banyaknya PMKS yang harus ditangani, ada sekitar 26 jenis,” ungkapnya. Selain itu, dalam menangai PMKS tidak boleh tebang pilih tapi semuanya, “Wajib ditangani sesuai dengan bidang yang ada didalam kepengurusan,” ujarnya.

Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya sampaikan karang taruna harus dikelola lebih produktif lagi, sebab didalamnya terdapat usia produktif sehingga perlu wadah yang tepat. Lebih lanjut, Bupati katakan menuntaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup merupakan salah satu visi Pemerintah, “Dengan dikukuhkan pengurus baru karang taruna ini, kami harapkan bisa menjadi mitra bagi Pemerintah didalam pendampingan program. Kita siapkan serta berikan anggaran yang cukup kemudian kita bekali dengan materi – materi untuk majunya organisasi ini,” jelas Budi Sulistyono.

Reza Al Hafid ketua pengurus terpilih karang taruna bakti 2019 -2024, sampaikan dalam waktu dekat akan segera membentuk pengurus di tingkat Kecamatan dan desa. Menurutnya, selama ini pengurusnya belum terbentuk secara sistematis, “Makanya kami akan bentuk kepengurusannya,” katanya usai pelantikan.

Reza berharap kedepan karang taruna mampu bersinergi dengan organisasi lainnya, disamping terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam penuntasan kemiskinan,” pungkasnya. (Nn/kominfo)

 

 

Sebar dan Bagikan :

Shares

OPD Kabupaten Ngawi Berikan Bantuan Korban Banjir di 6 Kecamatan

di %s Kabar Ngawi 1,751 views

Untuk ringankan beban korban terdampak banjir akibat luapan sungai Madiun, OPD se Kabupaten Ngawi salurkan bantuan ke 25 desa yang tersebar di 6 Kecamatan  melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi, Jumat (08/3).

Menurut Plt. Kepala BPBD Ngawi, Eko Heru Tjahjono bantuan yang diberikan ini berupa makanan pokok, obat – obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan korban banjir. “Bantuan yang terkumpul saat ini, lumayan cukup banyak terutama bahan makanan. Tapi, kami juga meminta berupa makanan bungkusan atau nasi bungkus, karena akan lebih mudah dan bisa langsung didistribusikan,” ungkap Heru.

Heru jelaskan semua bantuan saat ini memang dipusatkan di BPBD, untuk lebih memudahkan pendataan dan penyalurannya, “Tapi kami juga tidak menghalangi bagi siapa saja, yang ingin menyampaikan secara langsung, monggo,” lanjutnya.

Menurutnya yang terpenting bantuan yang diberikan terdeteksi, untuk memudahkan evaluasi kebutuhan yang ada dilapangan, “Kami terus lakukan komunikasi dengan rekan- rekan yang ada di lokasi bencana, agar semua dapatkan bantuan atau dapur umum mana saja yang perlu disuplai bahan makanan untuk warga, maka akan segera kita kirim,” tuturnya.

Selain itu, saat ini yang masih terkendala adalah bantuan untuk balita karena ketersediaannya masih minim, “Kebutuhan untuk balita memang masih kurang, belum dapat memenuhi semuanya, seperti popok bayi sekali pakai, susu dan makanan lunak,” ungkapnya.Tapi, Heru tandaskan pihaknya akan terus upayakan kebutuhan balita tersebut terpenuhi, “Kita akan terus upayakan, untuk keperluan balita ini, jangan sampai tidak,” ujarnya.

Sedangkan untuk keperluan obat –obatan dan pemeriksaan kesehatan, BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, “Kami terus berkoordinasi dengan lintas OPD terkait bantuan untuk warga yang kebanjiran ini. Bahkan seperti yang diminta pimpinan untuk sediakan makan tiga kali sehari. Dan, nantinya tiap OPD akan bergiliran untuk menyediakannya,” pungkasnya. (Nn/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares
Go to Top