Berita - page 2

Maraknya belakangan ini Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mendapat perhatian khusus pemerintah daerah, pasalnya dari kasus dilapangan ditemukan ratusan ternak mati karena PMK.

Menyikapi kasus tersebut pemerintah kabupaten Ngawi gelar rapat koordinasi percepatan penanganan PMK di Kabupaten Ngawi, Senin (20/01/25) di Command Center Setda Ngawi.

Rakor dilaksakan secara hybrid diikuti oleh Camat, BBP (Balai Penyuluh Peternakan), Kades dan perwakilan peternak.

Disampikan Kadin Peternakan Ngawi Yudono, maraknya penyakit PMK di Kabupaten Ngawi mulai bulan November 2024 dengan total di atas 1000 kasus,” Untuk menangani kasus ini Dinas Peternakan sudah melakukan sejumlah strategi dari pembagian disinfektan, disinfeksi di pasar hewan dan vaksinasi 200-300 hewan per hari”, ujarnya.

Sementara disampikan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam penanganan PMK ini memerlukan strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek dengan melakukan vaksinasi dan pengobatan sementara jangka panjang dengan menerapkan pola seperti pertanian ramah lingkungan berkalanjutan, “Di mana dalam implementasi peternakan ramah lingkungan berkelanjutan ini memerlukan koordinasi dari kabupaten, kecamatan, desa, dan peran aktif peternak”, katanya.

Lebih lanjut disampaikan Ony Anwar dengan pola peternakan ramah lingkungan berkelanjutan, peternak diedukasi langkah-langkah preventif dengan melakukan budidaya sesuai dengan tata kelola,” Sehingga kekebalan ternak itu dalam menangkal virus lebih baik” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto bersama kepala OPD terkait.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV tahun 2024 yang dihadiri seluruh kepala OPD dan juga perencana digedung Kesenian, Senin ,(20/01/25).

Dikatakan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono rakor ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan terakhir tahun 2024 serta merumuskan strategi perbaikan ke depan.

Selain itu Ony Anwar Harsono, menegaskan pentingnya pengendalian yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Selain itu, rapat ini juga membahas sejumlah program prioritas daerah seperti penurunan angka stunting dan juga kemiskinan serta kprogram lain yang sesuai dengan kebijakan Nasional. “Dan untuk penyusunan program, Bupati mengharapkan kepala Dinas bisa berkoordinasi dengan seluruh jajarannya agar program yang dilankan bisa sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” terangnya

Tidak hanya itu, Ony Anwar Harsono juga ingin untuk seluruh jajarannya agar bisa terus berinovasi dan berkolaborasi dengan organisasi maupun masyarakat dalam setiap menjalankan program kegiatan guna meningkatkan kinerja. ”Jadi kita inginkan kepala OPD ini bisa memaksimalkan kerjanya dengan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan masyarakt, organisasi maupun steakholder terkait untuk bisa tingkatkan kinerja, “, ungkap Bupati.

Merujuk dari evaluasi Kemenpan-RB, Hasil Evaluasi Kerja dan Kinerja dari monitoring dan evaluasi ini nantinya menjadi komponen dalam Perhitungan Pencairan TPP Tahun 2025.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Indah Kusumawardhani, dalam laporannya menyampaikan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat beberapa Perangkat Daerah yang rata-rata capaian kinerjanya tidak mencapai 100 persen,
“Diharapkan, dari hasil monitoring dan evaluasi ini kedepan agar dapat dilakukan lebih menyeluruh, meliputi aspek-aspek kinerja yang menjadi prioritas dan fokus dalam peningkatan tata kelola di Pemerintah Kabupaten Ngawi,” tandasnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono pimpin Apel Pembinaan ASN di halaman Pendopo Wedya Graha bersama seluruh jajaran ASN, Senin (20/1/25).

Ony menyampaikan amanat yang disampaikan Presiden RI terpilih dalam visi misi Asta Cita, salah satunya fokus terhadap program ketahanan pangan.

“Tentu Ngawi menjadi salah satu kabupaten yang diharapkan dan konsisten menjadi lumbung padi nasional dari beberapa target visi misi presiden yakni ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, dan memastikan tidak ada impor beras maupun jagung dengan memobilisasi seluruh kegiatan”, katanya.

Untuk menciptakan inovasi kinerja pemerintah daerah, Ony menjelaskan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan untuk produktifitas, sehingga meningkatkan daya saing.

“Bagi ASN terus berupaya untuk beprestasi dan memberi layanan terbaik bagi masyarakat, untuk itu peran partisipatoris bersama masyarakat sangat dibutuhkan sehingga menciptakan efisiensi kinerja”, tuturnya.