Berita - page 123

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (23/03/23) Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak resmi kukuhkan Pengurus Daerah Ikatan Pengurus Haji (IPHI) Kabupaten Ngawi Masa Bhakti bhakti 2023-2027.

Ucapan selamat disampaikan oleh Wagub Jatim dan berharap kepengurusan IPHI yang baru ini dapat memberikan kontribusi pada jamaah haji Disampaikan Wagub Jatim,” Mudah – mudahan dengan pelantikan IPHI yang baru ini dapat meningkatkan keimanan dan ke keikhlasan dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga kemabruran haji,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto yang mengapresiasi terselenggaranya pelantikan kepengurusan IPHI Kabupaten Ngawi serta berharap kepengurusan IPHI dapat memberikan kemanfaatan bagi jamah haji di Kabupaten Ngawi,

” Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Emil Dardak telah menghadiri pengukuhan IPHI Kabupaten Ngawi, semoga kepengurusan IPHI yang baru ini akan lebih baik, Dan bisa memberikan progam dan sarana ibadah Haji yang optimal,” tuturnya.

Bertempat di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (21/03/23) Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro bersama Kepala Bidang Aptika, Ambar Adhi Prasetyo hadiri SPBE Summit Award 2023 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Acara yang mengusung tema Sinergi Untuk Indonesia Maju ini dibuka Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan RB,  Nanik Murwati dan menyampaikan bahwa akselerasi digital tidak akan sukses tanpa ada kolaborasi secara komprehensif antar instansi.

Nanik juga mengatakan pemberian anugerah kali ini menjadi bentuk apresiasi  serta penghargaan untuk instansi Pemerintah, dengan nilai pemantauan dan evaluasi terbaik tahun 2021 dan 2022. “Penganugerahan ini diharapkan dapat memberikan wawasan contoh banchmark SPBE yang baik,” tandasnya.

Tidak hanya itu, SPBE Summit 2023 ini, menurut Nanik juga menjadi kesempatan mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, disamping harapan segera terwujudnya layanan digital berbasis masyarakat.

Nanik juga minta tim koordinasi SPBE diperkuat menjadi Digital Transformation Agent (DTA), “Guna memastikan manajeman perubahan dan operasional layanan digital,” jelasnya.

Sementara untuk penerapan SPBE di Kabupaten Ngawi diungkapkan Kadin Kominfo Statistik dan Persandian Ngawi, akan dilakukan secara hybrid melalui Mal Pelayanan Terpadu atau MPP yang dilakukan secara online, “Namun dengan tetap memakai aplikasi SuperAPP program moratorium dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Keynote Speaker diantaranya Menteri PAN RB, Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Gubernur Jawa Timur yang juga didampingi Sekretaris Daerah Adhy Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Penghargaan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Ngawi, atas prestasi dari kinerjanya kali ini diberikan oleh Ombudsman RI sebagai Daerah dengan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) atas Kepatuhan Standard Pelayanan Publik tahun 2022.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin dan diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Selasa (21/03/23) di Kantor Ombudsman Perwakilan Jatim di Ngagel Surabaya.

Ditemui usai kegiatan di Pendopo Wedya Graha, Jumat (24/03/23) Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya punggawa pelayanan publik diberbagai sektor seperti kesehatan, perizinan, pendidikan dan bentuk pelayanan publik lainnya, “Di Jatim sendiri ada 15 Kabupaten dan Kota dengan predikat kepatuhan tinggi, diharapkan ke depan Kabupaten Ngawi dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya,” tuturnya.

Sementara disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Ngawi, Hari Wahono mengungkapkan bahwa capaian ini tidak lepas dari upaya Pemkab Ngawi dalam memperbaiki standart pelayanan publik (SPP) di Kabupaten Ngawi dari tahun 2021 lalu masih di predikat kepatuhan sedang atau zona kuning, “Dan, di tahun 2022, kami meminta pendampingan langsung dari Ombudsman dengan mengevaluasi standar pelayanan publik dan menyesuaikan standard dari Ombudsman,” jelasnya.

Pendampingan dari Ombudsman, diungkapkan Hari Wahono mencakup empat dimensi diantaranya dimensi input, proses, output dan pengaduan yang dilakukan dilima perangkat daerah dan dua unit layanan yakni DPMPTSP, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Puskesmas Gemarang, Puskesmas Paron, “Dengan hasil evaluasi kepatuhan terhadap SPP tahun 2022 yang dilakukan Ombudsman RI, Kabupaten Ngawi mendapatkan nilai sebesar 85,36 dengan kategori B atau kualitas kepatuhan tinggi dan masuk Zona Hijau,” katanya.

Penyerahan piagam penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang mendapatkan zona kepatuhan tinggi (zona hijau) merupakan bagian dari penilaian survei kepatuhan atas Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di tahun 2022.

Pun, Pemda di Jatim yang dapat zona hijau diantaranya Pemprov Jatim, Pemkab Ngawi, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Pasuruan, Pemkab Lumajang, Pemkab Tuban, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Jember, Pemkab Trenggalek, Pemkab Kediri, Pemkab Ponorogo, Pemkot Blitar dan Pemkot Surabaya, dan Pemkot Probolinggo dengan mendapatkan skor kepatuhan tinggi (78 – 100), sedangkan Pemda lainnya di Jatim mendapatkan skor kepatuhan sedang (zona kuning).