Kabar Kita - page 235

Untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ngawi yang dipimpin Wakil Bupati, Dwi Rianto Jatmiko melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Kamis (27/5/21).

Menurut Wabup Ngawi, Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari serta mengadopsi beberapa inovasi yang dilakukan Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi kemiskinan.

Dwi Rianto Jatmiko beserta rombongan diterima langsung Wakil Bupati Trenggalek, Syah M. Natanegara bersama pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) setempat.

Disampaikan Wabup Ngawi bahwa kedatangannya bersama Tim TKPKD ke Kab. Trenggalek ini untuk studi tiru penanganan kemiskinan karena kinerja Kabupaten Trenggalek dianggap cukup baik dalam penanganan kemiskinan.

Dikunker kali ini, Dwi Rianto Jatmiko melihat sistem kerja yang dilakukan Pemkab. Trenggalaek dalam mengentas kemiskinan dengan sejumlah metode yang baik dan aplikatif, dan nantinya bisa diadopasi dan diterapkan di Kabupaten Ngawi, “Kita melihat metode penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang cukup aplikatif. Dan dari sini nantinya kita akan mengadopsi beberapa metode dan juga aplikasinya untuk diterapkan di kbaupaten Ngawi,” katanya.

Menurut Wabup Ngawi, hasil dari studi tiru ini akan diimplementasikan sesuai dengan ciri khas Kabupaten Ngawi, “Tapi , kami akan menyesuaikannya dengan kekhasan daerah masing-masing yang perlu ditonjolkan sebagai ciri khas daerah masing-masing,” lanjutnya.

Dwi Rianto Jatmiko juga mengharapkan adanya sinergitas lain antara Kab. Trenggalek dan Kab. Ngawi dalam mengoptimalkan pontensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Sementara itu, Wabup Trenggalek Syah M Natanegara setelah memberikan beberapa penjelasan terkait metode dan aplikasi unggulan Kab. Trenggalek dalam menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap, pertemuan ini sebagai bentuk kerjasama untuk saling mendekatkan antarkedua pemerintahan.

“Dari pertemuan ini , kami bisa saling mendekatkan satu dengan yang lain agar bisa memunculkan kerja sama-kerja sama lain yang bisa berdampak pada peningkatan perekonomian pada kedua daerah secara ekonomi,” ungkapnya.

Selain itu Wabup Trenggalek juga berharap, dari studi tiru yang dilakukan daerah lain juga bisa menjadi ajang evaluasi bagi program penanganan kemiskinan yang dimiliki Trenggalek salah satunya, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) yang menjadi salah satu program unggulan dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kab. Trenggalek.

Kunker ini kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi dengan menanyakan lebih detail dalam forum tanya jawab serta mengunjungi beberapa kantor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kab. Trenggalek. (Kominfo)

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah-langkah percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Selasa (25/05/21) di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi yang diikuti Gubenur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Dalam penjelasannya Mendagri menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo, yang meminta Kemendagri untuk mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah percepatan penyerapan APBD tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19.

Tito mengungkapkan bahwa Pemerintah menargetkan triwulan II 2021 (April, Mei, Juni), diusahakan pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 7 persen sampai 8 persen, untuk itu daerah harus fokus pada langkah percepatan penyerapan APBD, “Yakni dengan melakukan penanganan pandemi Covid -19 secara serius, pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi, beserta pelayanan publiknya,” tandasnya.

Dijelaskan Mendagri, untuk mencapai target tersebut Pemda memiliki tantangan untuk menurunkan angka tertular Covid-19, dengan meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian. “Hingga meningkatkan kapasitas rumah sakit,” imbuhnya.

Usai ikuti rakor, Wabup Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengungkapkan bahwa penyerapan APBD di Ngawi sudah mencapai 17 persen diawal bulan Mei dari 23 persen yang ditargetkan pada akhir Mei, “Untuk itu, kita upayakan di minggu depan harus ada percepatan dalam realisasi ini dan secara adminitrasi tidak ada kendala termasuk SIPD yang saat ini juga terjadi hampir diseluruh Kabupaten di Indonesia,” tuturnya.

Realisasi penyerapan dikatakan Dwi Rianto Jatmiko difokuskan pada penyerapan anggaran, salah satunya bersifat padat karya, “Harapannya ketika realisasi lancar, maka peredaran atau bergeraknya rupiah ditengah masyarakat semakin tinggi, dan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga geliat pertumbuhan ekonomi mulai ada,” ungkapnya. ( Kominfo)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Ngawi gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Pendopo Wedya Graha secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (25/05/21).

Hadir dalam Musrenbang RPJMD ini, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dan Wakil Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Toni Indrayanto.

Selain itu juga diikuti perwakilan Kepala Bakorwil I Madiun, Forkopimda Ngawi, pimpinan OPD, tokoh agama, Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang dilakukan secara virtual.

Menurut Bupati Ngawi, RJPMD merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program Kepala Daerah yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, “Serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mendasar Pemendagri Nomor 86 tahun 2017,” terangnya.

Ony Anwar Harsono juga mengatakan bahwa visi Semesta Berencana adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI bisa berjalan dengan baik.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi menginginkan visi misi yang telah dibuat tersebut untuk didukung bersama dengan program kerja yang baik, melalui koordinasi, sinergi dan kolaborasi disetiap perangkat daerah, “Agar bisa sesuai dan terwujud dalam perencanaan daerah yang partisipatif,” lanjutnya.

Dengan forum Musrenbang ini, Ony Anwar Harsono berharap bisa menjadi media efektif dalam penajaman terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. “Dan untuk seluruh stakeholder pembangunan yang hadir, saya harap dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan masukan guna penyempurnaan Rancangan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Toni Indryanto kali ini menyampaikan sambutan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur bahwa dokumen RPJMD harus memiliki keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi selain harus mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan, “Yang bersifat lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN dalam perencanaan daerah,” katanya.

Lebih lanjut Toni menambahkan pemerintah Provinsi Jatim di tahun 2021 ini akan melakukan perubahan RPJMD 2019-2024 yang menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdampak virus covid 19.
“Dan beberapa hal yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya pertumbuhan ekonomi Jatim 2020 yang mengalami kontraksi sebesar – 2,39 persen dari target 5,55 persen, meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Jatim di tahun 2021 dan bertambahnya presentase penduduk miskin di Jatim,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Toni mengharapkan penyusunan RPJMD ini nantinya bisa menyesuaikan dan meningkatkan kembali perekonomian di Jatim.

Tidak hanya itu, Toni juga menyampaikan arahan terkait pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada 5 kawasan di Jatim.

“Dan Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari Kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan Lintas Selatan yang memiliki fokus pengembangan dalam peningkatan agro industri dan pengembangan agropolitan serta pertumbuhan sentra-sentra agro produksi di Kawasan wisata Gunung Wilis dan Lawu,” lanjutnya.

Selain itu adanya tujuh proyek diantaranya pembangunan jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder dan pembangunan exit Tol Walikukun, tambah Toni.

“Dengan demikian diharapkan Pemkab Ngawi dapat mendukung implementasi peraturan tersebut dengan menyiapkan Readiness Criteria, Fasilitasi Perijinan, Kesesuaian Tata Ruang, Penyedian Lahan dan Koordinasi deangan Steakholder terkait,” tuturnya. (Kominfo)