Kabar Kita - page 130

Di hari kedua, Rapat Paripurna DPRD Ngawi dengan agenda jawaban Bupati Ngawi terhadap pandangan fraksi – fraksi DPRD serta pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2022, Rabu, (28/12/22) di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan ini dikatakan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dengan disahkannya Ranperda tentang Pokok – Pokok pyengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian sistem aturan di lembaga BPRS, “Kita plafon 20 Milyar atau 20 Ribu lembar saham yang presentasenya 95 persen saham dari BPRS dengan begitu kita memiliki fleksibiltas pada lembaga BPRS,” ujarnya.

Maka dengan begitu menurut Ony Anwar tidak hanya mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di perbankan BPRS juga tapi fleksibilitas dengan intervensi sistem aturan yang diberlakukan, “Kita bisa mendorong BPRS harus melayani masyarakat kita misalnya pedagang di pasar yang mereka belum bersyarat untuk akses perbankan dapat memiliki fleksibiltas,” lanjutnya.

Turut hadir dikegiatan ini, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, beserta seluruh wakil ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Forkompinda Ngawi, Staf Ahli Bupati, kepala OPD Lingkup Pemkab Ngawi, Camat dan segenap undangan yang hadir.

DPRD Kabupaten Ngawi gelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2022, serta pandangan umum fraksi – fraksi, Selasa, (27/12/22) di Gedung Rapat DPRD Ngawi.

Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DRPD Ngawi, Heru Kusnindar, Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Forkompinda Ngawi, Staf Ahli Bupati, dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Ngawi.

Dikesempatan ini Bupati Ngawi menyampaikan dua Raperda diantaranya Raperda tentang pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS).

Menurut Ony Anwar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, “Maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan tujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Disamping itu juga mendorong pengeloan keuangan daerah lebih profesional, akuntabel, dan meningkatkan pelayanan publik, “Dan, untuk percepatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Bupati Ngawi menjelaskan untuk menyesuaikan Perda Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pendirian PT. BPRS terhadap berlakunya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, “Agar BPRS Ngawi dapat dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian darah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat serta mendorong pembiayaan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkomitmen untuk memajukan pertanian di Kabupaten Ngawi, setelah berhasil menjadi salah satu wilayah dengan produktivitas padi tertinggi nasional, juga ingin memberikan solusi permasalahan yang sering dihadapi petani, seperti kelangkaan pupuk, ketersediaan benih dan produksi beras dengan peresmian lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya di Ngawi, Senin (26/12/22), oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, di Zona Pertanian Terpadu, Dusun Kedungrejo 1, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi.

Hadir dikegiatan ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Supardi, perwakilan Bank Indonesia cabang Kediri, pimpinan BRI Cabang Ngawi Soni serta Camat Gerih, Karangjati, Kasreman dan Mantingan.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi mengapresiasi komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam upayanya memajukan pertanian di Kabupaten Ngawi salah satunya berhasil menjadi penopang katahanan pangan nasional, “Komitmen ini penting, dan tidak hanya dalam meningkatkan produktifitas padinya saja, tapi bagaimana penciptaan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, sebab kedepan kita akan menghadapi krisis ternasuk inflasi pangan,” katanya.

Adanya lumbung pangan, Ony Anwar berharap petani akan semakin makmur, “Jangan sampai produktifitas padi kita tinggi tapi petani kesulitan sendiri. Dan, saat ini di Ngawi ada empat titik yang cukup mewakili ketahanan pangan kita sehingga lebih mandiri,” terangnya.

Sementara Kadin Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi Supardi menyatakan dengan lumbung pangan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi permasalahan petani, termasuk kebutuhan akan pupuk dan benih padi serta pemrosesan padi menjadi beras, “Sehingga mampu menjadi nilai tambah petani,” ujarnya.

Usai peresmian Bupati Ngawi lakukan rapat informal bersama stakeholder terkait membahas penanggulangan inflasi daerah bersama Pimpinan BRI Ngawi dan Perwakilan BI Cabang Kediri.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko hadiri pembukaan Raimuna Cabang Ngawi 2022, Jumat (23/12/22) di Lapangan Desa Pankur, Kecamatan Pangkur.

Dikesempatan ini, Wabup Ngawi berharap dengan kegiatan ini menjadi ajang untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, “Didalam Pramuka seluruh sendi dan aspek kehidupan bisa diasah dengan baik, dan dengan kegiatan Raimuna ini adik – adik semua bisa mengeluarkan potensinya, lebih kreatif, produktif, edukatif, inovatif dan pastinya kegiatan ini juga bersifat rekreatif,” katanya.

Selain itu, Dwi Rianto juga berpesan untuk peserta agar memanfaatkan semua kegiatan di Raimuna Cabang ini dengan semaksimal mungkin, “Supaya bisa membekali adik – adik semuanya ketika nanti terjun di masyarakat,” lanjutnya.

Raimuna Cabang Ngawi 2022 ini, diikuti 336 peserta, dan diselenggarakan selama empat hari kedepan, Jumat – Senin (23- 26/12/22).

Hadir diupacara pembukaan Raimuna kali ini, Forkopimcam Pangkur, Kepala Sekolah Se Ngawi, dan pengurus gerakan Pramuka se Ngawi.