Kabar Kita - page 12

Mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin Apel Siaga Penanggulangan Karhutla 2026 di Kawasan Senggon Hills, Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kesiapan Pemkab Ngawi menghadapi potensi kebakaran di lereng Gunung Lawu.

Pemindahan lokasi apel dari kawasan kota ke Senggon Hills menjadi bagian dari strategi untuk mendekatkan koordinasi dengan titik kerawanan sekaligus memastikan seluruh unsur siap menghadapi kondisi di lapangan.

“Dengan hadir langsung di Senggon Hills, kami ingin menyatukan langkah dan membangun kewaspadaan bersama bahwa ancaman karhutla itu nyata, terutama di wilayah lereng Lawu,” kata Antok.

Kebijakan tersebut sejalan dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Karhutla Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/216/404.101.2/B/2026. Status berlaku sejak 2 Juli hingga 30 November 2026 dan merupakan tindak lanjut kebijakan siaga Karhutla di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Antisipasi juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, Perhutani, OPD terkait, akademisi, media massa, dan 26 kelompok relawan kebencanaan. Bersamaan dengan apel, BPBD Ngawi melanjutkan pembahasan Rencana Kontinjensi (Renkon) Karhutla serta persiapan Renkon Bencana Tanah Longsor.

Perlindungan hutan menjadi perhatian penting karena 91 dari 213 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Ngawi merupakan desa hutan. Kondisi ini mendorong penguatan edukasi masyarakat, pencegahan kebakaran, dan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan.

Antok mengapresiasi sinergi TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang berperan dalam menjaga hutan Ngawi. Ia berpesan agar seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kewaspadaan dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Menjaga hutan dan lereng Lawu membutuhkan kepedulian dan kerja bersama. Kesiapan kita hari ini menjadi bagian dari ikhtiar melindungi lingkungan dan memastikan kawasan tersebut tetap aman bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Melalui apel siaga, koordinasi lintas sektor, dan penyusunan rencana kontinjensi, Pemkab Ngawi terus membangun kesiapan menghadapi potensi Karhutla. Kolaborasi seluruh unsur diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan hutan sekaligus menekan risiko kebakaran di lereng Lawu sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar audiensi rencana investasi di Ruang Rapat MPP Ngawi, Kamis (20/8/2026). Kegiatan dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi B. Hermanto serta sejumlah OPD terkait.

Audiensi ini membahas penguatan sinergi lintas instansi untuk mendukung kemudahan investasi, kepastian hukum, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing Ngawi sebagai daerah tujuan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menekankan pentingnya penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang presisi, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas Gaji dan Tunjangan ASN di Nata Convention Hall, Rabu (19/8/2026).

Bimtek diikuti para perencana dan bendahara kas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur agar perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas perencana dan bendahara kas dalam menjalankan fungsi serta kewajibannya. Pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan tepat,” ujarnya.

Antok menyoroti kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang saat ini mencapai sekitar 40 persen dari total APBD Kabupaten Ngawi. Besarnya proporsi tersebut turut dipengaruhi penurunan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) serta kewajiban pengangkatan ASN baru, baik PNS maupun PPPK. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang semakin cermat dan presisi.

“Dengan proporsi yang besar, selisih satu persen saja memberikan dampak yang besar. Karena itu, perencanaan hingga realisasinya harus dilakukan secara presisi dan efektif,” tegasnya.

Ia juga meminta OPD meninggalkan pola pembagian anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas. Anggaran perlu diarahkan pada program yang benar-benar mendukung target pembangunan daerah sesuai RKPD dan RPJMD. “Stigma bahwa anggaran harus dibagi rata perlu dihilangkan. Fokus kita adalah mendukung prioritas dan super prioritas daerah, bukan kepentingan sektoral masing-masing OPD,” pesannya.

Antok menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh OPD harus memangkas anggaran dengan besaran yang sama. Alokasi belanja perlu disesuaikan dengan kebutuhan program, tingkat prioritas, dan target kinerja. Program yang mendukung prioritas daerah dapat diperkuat, sedangkan kegiatan yang tidak selaras perlu dievaluasi. Ia juga mengapresiasi peran para perencana dan bendahara kas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Melalui Bimtek ini, penguatan kapasitas diharapkan semakin mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkualitas.