Kabar Kita - page 102

Menyikapi semakin tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu penanganan masalah perempuan dan anak Kabupaten Ngawi di Kurnia Convention Hall, Ngawi,Kamis (20/10/22).

Hadir dikegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Forkopimda Ngawi, Ketua GOW, Ineke Dwi Rianto Jatmiko, Danramil, Kapolsek, dan kepala OPD se Kabupaten Ngawi.

Menurut Kepala DP3AKB, dr. Nugrahaningrum Satgas Terpadu penanganan masalah perempuan dan anak kabupaten Ngawi perlu dibentuk, untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berfungsi lebih baik sekaligus menjawab keinginan masyarakat. “Hadirnya Satgas bukan secara seremonial saja di wilayah, akan tetapi bagaimana kinerja peserta Satgas bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,serta memberikan layanan yang lebih cepat, terintegrasi dan komprehensif bagi korban,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Ngawi kali ini mengatakan kegiatan ini bukan sekedar seremonial saja atau menggugurkan kewajiban terkait himbauan ini, tapi harus konkrit menyelesaiakan setiap permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Ngawi, disamping merekatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan jajaran instansi terkait sehingga tercipta sinergi yang baik dan harmonis dalam menyikapi berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, termasuk pernikahan dini. “Dimana hal ini juga penting untuk bisa dicegah agar kekerasan perempuan dan anak ini bisa teratasi sejak dini,” katanya.

Dari sejumlah kasus yang terjadi ditandaskan Bupati Ngawi, juga diperlukan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur regulasi jam belajar anak disekolah melalui Satgas ini, “Bisa mengatur jam ajar anak mulai jam 07.00 -12.00 pelajaran akademik dan selebihnya pendidikan karakter seperti olah raga, parenting, organisasi dan kalau perlu juga menghadirkan oran tua ke sekolah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, campur tangan stakeholder menurut Bupati Ngawi juga sangat penting dan diperlukan termasuk orang tua dalam melakukan pengawasan untuk mencegah kekerasan pada anak dan perempuan.

Sementara unsur yang ada dalam Satgas ini TNI – Polri, OPD, Kejaksaan, tokoh agama dan masyarakat.

Untuk kedua kalinya radio milik Pemerintah Kabupaten Ngawi LPPL Radio Suara Ngawi (RSN), sabet penghargaan kompetisi penyiaran nasional, kategori terbaik 2 Presenter Berita Live Indonesia (BIL) di ajang Anugerah INDONESIAPERSADA.ID Award III Tahun 2022, mera Selasa (18/10/22) di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah.

Anugerah INDONESIA PERSADA.ID AWARD 2022 bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) IV Persatuan Radio TB Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id).

Penghargaan ini diserahkan langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo selaku Ketua Umum Indonesia Persada.

Untuk peraih penghargaan dan nominator, menurut Ganjar sudah dikategorikan terbaik dan bisa menjadi contoh untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya, “Kalau dari Juri mengatakan ini yang terbaik, yowis itu yang dicontoh. Sehingga, semua nanti dari berbagai kategori kawan – kawan bisa menyampaikan itu,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro mengapresiasi prestasi yang berhasil diraih LPPL RSN ia gawangi.

Menurut Wahyu, radio saat ini masih sangat berpotensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, “Untuk itu penyiar radio harus terus meningkatkan kapasitas diri, arahnya ke depan radio tidak hanya dinikmati secara audio saja tapi secara audio visual melalui kanal video berbagi milik RSN,” ujarnya.

Dengan perkembangan zaman pula radio, lanjut Wahyu tidak hanya dapat ditangkap melalui gelombang frekuensi saja, tapi diintegrasikan dengan website sehingga jangkauannya lebih luas, “Terbukti ada pendengar dari luar daerah bahkan luar negeri yang mendengarkan radio kita untuk mendapatkan informasi dari kampung halaman”, imbuhnya.

Tingkatkan kapasitas Website di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Ngawi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian gelar tapat koordinasi persiapan lomba website OPD lingkup Pemkab Ngawi, Jumat (14/10/22) di Mini Command Center Diskominfo Statistik dan Persandian Ngawi.

Rakor ini dipimpin Sekretaris Diskominfo Statistik dan Persandian, Edi Sukamto bersama Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Ambar Adhi Prastyo dan perwakilan Operator Website Desa dan Relawan TIK.

Disampaikan Kabid Aptika Ambar Adhi rapat kali ini membahas persiapan lomba Website di OPD, selain itu yang terpenting adalah membuka akses terkait informasi tentang Kabupaten Ngawi,” Serta perwujudan apresiasi terhadap website OPD yang update, transparan dan mengikuti perkembangan jaman,” ungkapnya.

Diharapkan dengan terselenggaranya lomba ini Ambar mengatakan, dapat mendorong serta memotivasi OPD untuk meningkatkan kualitas Website resmi yang dibangunnya, “Dan menjadikan website OPD sebagai acuan pencarian utama informasi,” imbuhnya.

Sementara terkait sosialisasi dan ketentuan lomba, Ambar menyebutkan akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022, Selasa (20/09/22) lalu, kali ini Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi kembali melakukan rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan, di Kurnia Convention Hall Rabu, (12/10/22).

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Kepala BPS Ngawi, Prayogo Setyo Widodo, OPD terkait dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Ngawi.

Disampaikan Prayogo Setyo Widodo, Regsosek merupakan pendataan semua penduduk mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Hal ini dilakukan untuk membangun sistem basis data kependudukan terpadu serta mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial. “Dengan harapan tersedianya satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Prayogo berharap dukungan seluruh Kades/ Lurah di Ngawi dalam pelaksanaan Regsosek yang dijadwalkan mulai tanggal 15 Oktober – 14 November 2022 mendatang. “Kami BPS melakukan rapat koordinasi dengan harapan mendapat dukungan dari Kepala Desa maupun Lurah se-Kabupaten Ngawi, demi suksesnya pendataan awal Regsosek 2022,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Ngawi menandaskan bahwa data menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan kebijakan, “Data ini sebagai langkah penting dalam menentukan kebijakan. Maka saya harapkan untuk kita bersama mendukung pelaksanaan pendataan Regsosek ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Dwi Rianto Jatmiko juga minta perangkat desa untuk melakukan sosisalisasi hingga ketingkat RT/RW, sebab akan dilakukan di setiap rumah atau keluarga.

Wabup Ngawi juga ingin petugas pencacah, lakukan monitoring terhadap kondisi setiap keluarga supaya data yang didapat akurat. “Kami juga mohon Pak Kepala BPS agar petugas pencacah ini selain mencatat juga mengamati, apakah jawaban yang diberikan dari kepala keluarga tersebut sesuai dengan kondisi yang kita amati,” lanjutnya.