Bakohumas - page 4

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menekankan pentingnya penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang presisi, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas Gaji dan Tunjangan ASN di Nata Convention Hall, Rabu (19/8/2026).

Bimtek diikuti para perencana dan bendahara kas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur agar perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas perencana dan bendahara kas dalam menjalankan fungsi serta kewajibannya. Pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan tepat,” ujarnya.

Antok menyoroti kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang saat ini mencapai sekitar 40 persen dari total APBD Kabupaten Ngawi. Besarnya proporsi tersebut turut dipengaruhi penurunan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) serta kewajiban pengangkatan ASN baru, baik PNS maupun PPPK. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang semakin cermat dan presisi.

“Dengan proporsi yang besar, selisih satu persen saja memberikan dampak yang besar. Karena itu, perencanaan hingga realisasinya harus dilakukan secara presisi dan efektif,” tegasnya.

Ia juga meminta OPD meninggalkan pola pembagian anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas. Anggaran perlu diarahkan pada program yang benar-benar mendukung target pembangunan daerah sesuai RKPD dan RPJMD. “Stigma bahwa anggaran harus dibagi rata perlu dihilangkan. Fokus kita adalah mendukung prioritas dan super prioritas daerah, bukan kepentingan sektoral masing-masing OPD,” pesannya.

Antok menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh OPD harus memangkas anggaran dengan besaran yang sama. Alokasi belanja perlu disesuaikan dengan kebutuhan program, tingkat prioritas, dan target kinerja. Program yang mendukung prioritas daerah dapat diperkuat, sedangkan kegiatan yang tidak selaras perlu dievaluasi. Ia juga mengapresiasi peran para perencana dan bendahara kas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Melalui Bimtek ini, penguatan kapasitas diharapkan semakin mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkualitas.

Hilirisasi tembakau di Kabupaten Ngawi kembali menggeliat. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meresmikan operasional pabrik pengolahan hasil tembakau milik CV Megah Sejahtera di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Selasa (18/8/2026), yang diproyeksikan membuka peluang kerja bagi sekitar 400 tenaga kerja lokal.

Dalam sambutannya, Ony mengatakan, bangkitnya kembali aktivitas hilirisasi tembakau menjadi langkah penting untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, Karangjati secara historis dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau terbaik di Kabupaten Ngawi.

“Kami ingin hilirisasi tembakau kembali menjadi kegiatan ekonomi yang menyejahterakan, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat sekitar,” ujar Ony.

Ia mengungkapkan, pada masa kejayaannya, Karangjati pernah memiliki hingga 35 perusahaan rokok. Namun, aktivitas industri tersebut mengalami penurunan drastis setelah 2010 akibat berbagai regulasi dan masuknya produk substitusi.

Ony juga menyoroti peran strategis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang turut mendukung pembiayaan sektor kesehatan daerah. Menurutnya, usaha yang dikelola dengan baik dan sesuai regulasi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi awal dari bertambahnya jumlah pabrik di Ngawi, sehingga petani tembakau memiliki posisi tawar yang lebih baik pascapanen dan harga tembakau menjadi lebih stabil,” tambahnya.

Pemkab Ngawi berharap investasi tersebut menjadi pemantik bagi masuknya lebih banyak usaha pengolahan hasil tembakau. Dengan demikian, potensi pertanian tembakau tidak berhenti pada produksi, tetapi terus berkembang menjadi sumber nilai tambah dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan launching Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Jawa Timur 2026 di Pendopo Wedya Graha, Senin (17/8/2026). Dalam acara tersebut, Kabupaten Ngawi sekaligus memperkenalkan BUBU (Sang Bulus Tawun) sebagai maskot resmi ajang olahraga pelajar Jawa Timur yang akan digelar mulai 6 November 2026.

Kabupaten Ngawi menyatakan siap menyambut kontingen dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kesiapan tersebut mencakup penyelenggaraan pertandingan, pelayanan, hingga kenyamanan seluruh peserta selama berada di Bumi Ngawi. Antusiasme terhadap ajang tersebut juga terlihat dari akomodasi hotel dan guest house di wilayah Ngawi yang telah penuh dipesan menjelang pelaksanaan.

“Menjadi tuan rumah yang baik dengan keramahan khas Ngawi adalah hal yang paling utama. Prestasi dan juara adalah bonus, namun silaturahmi, kebersamaan, serta persatuan antarwilayah adalah esensi mendasar dari ajang ini,” ujar Ony.

Launching POPDA XV dan Peparpeda III Jatim 2026 ditandai dengan pengenalan BUBU (Sang Bulus Tawun), maskot yang terinspirasi dari bulus atau kura-kura air tawar yang menjadi fauna ikonik Sendang Tawun, Kabupaten Ngawi. Maskot tersebut membawa pesan ketangguhan, kemandirian, kedisiplinan, dan sportivitas melalui karakter serta atribut obor api emas dan tempurung kokoh.

Dalam sambutannya, Ony juga menekankan pentingnya memaknai HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat kemandirian bangsa. Menurutnya, kemandirian menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kedaulatan. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan, termasuk sektor pertanian yang membawa Ngawi meraih produktivitas padi tertinggi secara nasional selama tiga tahun berturut-turut, serta pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Tanpa kemandirian, kedaulatan itu hanya akan menjadi sekadar retorika. Melalui kemandirian, kita optimalkan seluruh potensi anak bangsa agar memiliki daya saing tinggi, sehingga kedaulatan dapat benar-benar kita raih,” tegasnya.

Penyelenggaraan POPDA dan Peparpeda juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama UMKM, sektor kuliner, akomodasi, transportasi, dan pariwisata. Malam resepsi turut diwarnai sajian kuliner Nusantara hasil kolaborasi bersama Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Ngawi, sebelum ditutup dengan pemberian apresiasi dan doa bersama bagi Paskibraka Kabupaten Ngawi yang telah sukses menjalankan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Alun-Alun Kabupaten Ngawi, Senin (17/8/2026). Upacara tersebut dirangkaikan dengan pemberian remisi kepada tiga warga binaan Lapas Kelas IIB Kabupaten Ngawi dan dihadiri Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, jajaran Forkopimda, seluruh kepala OPD, serta ASN Kabupaten Ngawi.

Dalam amanatnya, Ony menegaskan kemerdekaan harus menjadi energi untuk terus membangun daerah dengan mengedepankan kemandirian, partisipasi masyarakat, dan gotong royong. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh elemen masyarakat.

“Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ini harus menjadi komitmen bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita selaku warga bangsa ini juga harus berusaha berkomitmen, berkontribusi pada pembangunan,” ujar Ony.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari ketahanan pangan, infrastruktur, air bersih, pendidikan, hingga investasi. Kabupaten Ngawi telah lama mencapai swasembada padi dan terus mendorong peningkatan produktivitas komoditas jagung serta ubi.

Di sektor infrastruktur, kondisi jalan dan jembatan saat ini berada di kisaran 95 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 97–98 persen. Ketercakupan air bersih telah mencapai sekitar 98 persen dan diarahkan menuju 100 persen, sedangkan sarana prasarana pendidikan masih sekitar 87 persen dan terus dikejar pemenuhannya.

Investasi juga didorong untuk membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Sejalan dengan program strategis nasional, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai program lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Menurut Ony, dukungan dan fasilitasi terhadap berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hasil pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Semangat kemerdekaan pun diharapkan terus diwujudkan melalui kerja bersama dan penguatan kemandirian daerah.