Bakohumas - page 6

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong penajaman nomenklatur belanja pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta evaluasi skema transfer daerah berbasis kinerja dalam forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah), Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Ony menilai masih terdapat sejumlah kegiatan daerah yang belum terakomodasi secara rinci dalam nomenklatur SIPD. Ia juga meminta kejelasan regulasi terkait hibah kepada instansi vertikal agar pemerintah daerah memiliki pedoman penganggaran yang tegas.

Selain nomenklatur, Ony mendorong agar skema Dana Alokasi Umum (DAU) turut mempertimbangkan kepatuhan dan kinerja pembangunan daerah. “Ketika semuanya sudah di atas 95 persen, DAU-nya malah hilang. Padahal kita ingin ketika ini kemudian patuh, dari kabupaten yang patuh, terus menjalankan aturan dan kewajiban belanja yang telah ditetapkan, ada kemudian apresiasi,” ungkapnya.

Komitmen tersebut, lanjutnya, tercermin dari sejumlah capaian pembangunan Ngawi, seperti jalan mantap 97 persen, Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sarana dan prasarana pendidikan sekitar 92 persen, serta beasiswa bagi 1.000 anak. Di sektor pertanian, Ngawi juga mempertahankan produktivitas padi tertinggi secara nasional selama tiga tahun berturut-turut.

Di sisi lain, investasi di Kabupaten Ngawi meningkat dari rata-rata Rp300–400 miliar menjadi sekitar Rp3 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir. Pemkab Ngawi juga terus memperkuat PAD dan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air bersih yang tingkat kecukupannya telah mencapai sekitar 98 persen.

Melalui forum REBOAN, Pemkab Ngawi berharap kebijakan transfer daerah dapat lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kinerja dan kepatuhan daerah. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menghadiri pelantikan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ngawi masa jabatan 2026–2029 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Rabu (12/8/2026). Kepengurusan baru tersebut dilantik langsung oleh Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Timur, Dr. Musta’in.

Antok mengapresiasi dedikasi pengurus BWI periode sebelumnya serta menyambut kepengurusan baru periode 2026–2029.

“Selamat kepada pengurus BWI Kabupaten Ngawi periode 2026–2029. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya bagi kemaslahatan umat di Kabupaten Ngawi,” ujarnya.

Pemkab Ngawi menekankan pentingnya sinergi BWI dengan Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan BAZNAS untuk memperkuat tata kelola sekaligus mempercepat legalisasi aset wakaf.

“Wakaf tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset masjid dan mushola, tetapi juga mendukung pendidikan dan penguatan karakter. Pemkab Ngawi siap memfasilitasi kendala administrasi dan pembiayaan sesuai kewenangan,” tegas Antok.

Selain memperkuat sinergi kelembagaan, BWI Ngawi diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan, sosialisasi, dan edukasi wakaf, termasuk pengembangan Wakaf Uang secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menghadiri penutupan Program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) di Kurnia Convention Hall, Selasa (11/8/2026), yang telah berjalan selama dua tahun dan melahirkan berbagai praktik baik dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ngawi.

Penutupan digelar melalui kegiatan “Melanjutkan Langkah, Menguatkan Dampak: Diseminasi Hasil dan Pembelajaran Program PASTI untuk Keberlanjutan”. Kegiatan dihadiri Bunda Genre Kabupaten Ngawi Ana Mursyida Ony Anwar, mitra pendanaan diantaranya perwakilan Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, BCA, Yayasan Cipta, Wahana Visi, jajaran perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, kader, tenaga kesehatan, penyuluh KB, serta pendamping keluarga.

Ony mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah memperkuat upaya pencegahan stunting. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup ditangani melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, pangan bergizi, dan akses kesehatan, tetapi juga membutuhkan peningkatan pengetahuan serta pola asuh keluarga.

“Ilmu pengetahuan dan wawasan menjadi solusi bagaimana prevalensi stunting ini di kemudian hari bisa kita zero growth-kan,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak sebelum pernikahan dengan mempersiapkan remaja putri dan pasangan pranikah agar memiliki kesiapan membangun keluarga, menjalani kehamilan, dan menjadi orang tua yang baik.

Selama dua tahun pelaksanaan, PASTI melahirkan sejumlah praktik baik, salah satunya Pos Gizi Dahsyat. Inisiatif ini mencatat partisipasi 100 persen selama dua tahun berturut-turut, dengan peningkatan berat badan anak menuju kondisi normal mencapai lebih dari 90 persen berdasarkan indikator program.

“PASTI boleh selesai sebagai sebuah program, tetapi semangat untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik harus terus dilanjutkan,” tegas Ony. Berakhirnya program tersebut menjadi momentum untuk melanjutkan praktik baik yang telah terbentuk, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat pengelolaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Badan Keuangan (Bakeu) Kabupaten Ngawi dan dibuka Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Hotel Nata Azana Ngawi, Selasa (11/8/2026).

Bimtek diikuti jajaran pejabat terkait dan aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesiapan aparatur dalam menerapkan regulasi terbaru terkait pengelolaan opsen pajak daerah.

Dalam penerapannya, opsen merupakan tambahan pungutan atas PKB dan BBNKB yang menjadi bagian penerimaan daerah. Pengelolaan penerimaan tersebut membutuhkan sinergi dan efisiensi antarpihak agar dapat mendukung kapasitas fiskal serta pembiayaan pembangunan.

Dalam arahannya, Ony menekankan pentingnya pengelolaan sektor pajak kendaraan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

“Melalui optimalisasi skema opsen PKB dan BBNKB ini, kita berharap penerimaan kas daerah dapat meningkat secara signifikan. Transparansi, akuntabilitas, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan menjadi kunci agar alokasi pendapatan ini benar-benar berdampak pada kemajuan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Ngawi,” ujar Ony.

Materi bimtek meliputi mekanisme split-payment, pengalokasian opsen PKB dan BBNKB ke kas daerah, serta penguatan koordinasi antara Bakeu Kabupaten Ngawi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan instansi terkait. Penguatan koordinasi ini diharapkan mendukung pengelolaan penerimaan yang lebih efektif dan terintegrasi.