Bakohumas - page 126

Tingkatkan kapabilitas pengusaha perempuan di Kabupaten Ngawi, Bank Jatim melaunching program pengusaha perempuan pada usaha mikro, kecil dan menengah, Kamis (08/12/22) di Kurnia Convention Hall.

Kegiatan kali ini, sebagai tindak lanjut nota kesepakatan bersama (MoU) antara Bank Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan bulan Oktober lalu.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Pimpinan Cabang Bank Jatim Kabupaten Ngawi, Yetty Fitria Suprapto, Ketua TP PKK Ngawi Ana Ony Anwar Harsono bersama sejumah oraganisasi perempuan Ngawi dan sejumlah OPD terkait.

Dikatakan Bupati Ngawi dengan adanya program ini eksistensi dari kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan perempuan tidak hanya sekedar usaha biasa tapi juga efektif dan memberikan manfaat supporting terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. “Semakin meningkat tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya, sehingga dapat menghadirkan tambahan penghasilan ekonomi bagi keluarga”, ujarnya.

Ditambahkan Ony Anwar, saat ini era digitalisasi juga ikut berperan dalam mendukung perubahan dalam segala hal, bahkan ekstrim. Hal inilah, lanjut Bupati Ngawi harus dimanfaatkan untuk memasarkan hasil usaha, jadi tidak selalu dilokasi strategis dipusat perbelanjaan, “Dirumah pun sekarang sudah bisa berjualan,” lanjutnya.

Namun, kondisi ini menurut Ony Anwar harus didukung pemahaman pengetahuan tentang pemasaran secara digital , “Sehingga ekonomi kreatif kita akan semakin kuat menghadapi isu resesi di 2023 mendatang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Bupati Ngawi juga menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi sangat penting, karena adanya pertemuan pelaku UMKM organisasi wanita bersama Bank Jatim, untuk berbagi peran masing-masing, “Dimana nantinya ada yang bertugas sebagai produsen, juga pemasar kemudian mengkurasi produk sehingga hasilnya baik, selain itu bertugas sebagai pembiayaan. Ketika semuanya ini disinergikan dengan baik maka Indonesia, mampu mandiri, ekonomi bisa meningkat bisa bagus,” tandasnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono terima Anugrah Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan HUT Korpri Ke 51 di Surabaya, Senin (05/12/22).

Penghargaan ini diberikan untuk kontribusi Kabupaten Ngawi memajukan produk pertanian sebagai upaya menjaga kestabilan pangan di Jatim melalui program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan

Dikutip dari laman resmi Humas Prov.Jatim Khofifah dikesempatan ini memberikan apresiasinya untuk Kabupaten Ngawi dalam menjaga produktivitas beras disepanjang tahun ini. Tepatnya, di bulan Nopember yang mencapai surplus sebanyak 91,26 ribu ton.

“Produksi itu tercatat sebagai daerah tertinggi surplus gabahnya se-Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan di bulan Desember ini, surplus gabah di Kabupaten Ngawi sebanyak 15,75 ribu ton atau tertinggi kedua se-Indonesia setelah Kabupaten Karawang.

“Tingginya produktivitas beras maupun padi di Kabupaten/ kota akan sangat berarti terhadap stok beras di Jatim dan nasional. Insyallah, stok beras dalam kondisi aman hingga Desember 2022 bahkan surplus,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/12/2022).

Berdasarkan Angka Sementara Produksi Padi Tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas panen padi di Jatim mencapai 1,7 juta hektar dengan produksi padi sebesar 9,69 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan beras 5,59 juta ton.

Capaian ini merupakan produksi GKG tertinggi secara nasional. Angka tersebut dihitung berdasarkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang memanfaatkan citra satelit dari LAPAN.

Sementara itu, pada bulan November dan Desember 2022, luasan panen padi di Jatim diperkirakan mencapai 171,46 ribu hektar dengan perkiraan produksi sebesar 980,8 ribu ton GKG atau setara dengan 637 ribu ton beras.

Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) DPD Jatim Korwil Madiun Raya periode 2022 – 2026 resmi dilantik, Senin (05/12/2022) di Pendopo Wedya Graha oleh Ketua DPD APERSI Jatim, H Mahrus Sholeh.

Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama jajaran Forkopimda Ngawi dan perwakilan pengurus APERSI se Jatim.

Dikesempatan ini, Wabup Ngawi berharap APERSI Korwil Jatim menjadi wadah dalam komunikasi dan koordinasi para anggotanya, “Dan sekaligus sebagai media untuk memperlancar, mempermudah dan mereduksi kendala – kendala dalam melaksanakan usaha dibidang perumahan,” ujarnya.
Menurut Dwi Rianto Jatmiko, Pemkab Ngawi membuka diri tidak hanya untuk pengembangan properti tetapi juga investasi lainnya karena di Kabupaten Ngawi memiliki peluang yang besar karena adanya kemudahan akses melalui jalan tol. “Pembangunan di Ngawi, punya peluang karena adanya akses jalan tol, dan pastinya juga simpul ekonomi baru,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, penetapan Kabupaten Ngawi sebagai Kawasan Industri (KI), dikatakan Wabup Ngawi menjadi prioritas nasional, dan akan memberikan multiplayer effect dan peluang usaha yang besar.

Keterbukaan publik menjadi bagian penting dalam pelayanan prima kepada masyarakat salah satunya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Guna mengoptimalisasi pemanfaatan SP4N LAPOR, Senin (28/11/22) di RM Hj. Maimum, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran Admin SP4N LAPOR di lingkup OPD dan Kecamatan se Kabupaten Ngawi.

Disampaikan Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian melalui Kepala Bidang Informasi Keterbukaan Publik (IKP), Satria Eka Widhiarsa optimaliasi SP4N LAPOR sangat penting, mengingat saat ini Kabupaten Ngawi mendapat nilai SAKIP A atau excellent untuk kinerja instansi pemerintah, “Dan MCP KPK (Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam tata kelola keluhan dan aduan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, ” ujarnya.

Menurut Satria, admin memegang peranan vital untuk mencapai tujuan strategis nasional yakni mewujudkan pengelolaan pengaduan yang memiliki respons dan solusi tepat tepercaya dalam mengelola aspirasi publik,” Tentu dengan memahami tata kelola pengaduan dan keluhan masyarakat, ” Imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan narasumber, Subkor Pengelolaan Tata Kelola Informasi Publik Pria Aditama, dengan aplikasi SP4N LAPOR ini akan menjamin hak masyarakat mendapatkan jawaban dari aduannya, dari penyelenggara publik yang berwenang, “Sehingga kanal pengaduan ini dapat dipertanggungjawabkan tidak seperti aduan di sosial media”, ujarnya.