Bakohumas - page 115

Penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim dan hingga saat ini masih menjadi perhatian serius sekaligus pekerjaan rumah Pemerintah yang belum terselesaikan secara tuntas sampai sekarang. Stunting dan kemiskinan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling mempengaruhi.

Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalah ini dengan kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Desa Gempol, Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jumat (10/02/23) siang.

Di kunkernya ini, Muhajir Effendi didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi, dr. Ana Mursyida, Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera beserta jajarannya, pimpinan OPD  terkait, Forkopimcam Karangjati, dan Kepala Desa Gempol berserta perangkatnya.

Kali ini, Muhadjir juga melakukan dialog bersama masyarakat didesa ini  terkait penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrim.

Menurut Menko PMK, penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrim di Desa Gempol ini secara umum sangat bagus, “Hal ini terlihat  dengan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan lele, ayam petelur bagi ibu hami dan anak dibawah usia 2 tahun, sebagai tambahan gizi protein hewani yang diperlukan dalam pencegahan bayi lahir Stunting,” ungkapnya.

Sementara untuk kemiskinan ekstrim, dikatakan Muhadjir dari data yang disampaikan sejumlah 12 ribu jiwa atau sekitar 4 ribu kepala keluarga bisa ditangani dengan baik, “Dari data ini saya minta kepada Bupati untuk bisa  ditangani secara serempak dan bersungguh – sungguh diseluruh desa se Kabupaten Ngawi yang berstatus miskin extrem,” tandasnya .

Diterangkan Menko PMK,
penyelesaian ini bisa dari pengurangan beban pengeluaran maupun pemasukan, juga sanitasi seperti air bersih, jamban untuk bisa diselesaikan.

Tidak hanya itu, Muhadjir juga minta Dana Desa (DD) untuk dimanfaatkan secara maksimal mungkin guna membantu penanganan stunting dan juga kemiskinan extrem di masing-masing desa.
” Agar sesuai dengan program Kementrian Desa dalam menuntaskan tiga hal diantaranya penanganan ketahanan pangan, penurunan stunting, dan juga menghilangkan kemiskinan extrem,” terangnya.

Dalam permasalahan ini, masih dijelaskan Muhadjir, disamping ada intervensi dari Pemerintah Daerah dan  Desa, masyarakat yang berstatus miskin ekstrim ini bisa menerima bantuan multi support yang tidak hanya dari dana Program Keluarga Harapan (PKH) melainkan bisa dari sumber dana lainnya.

Dikesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan  terkait kemiskinan ekstrim yang disampaikan  Menko PMK, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan menangani bersama, dan memastikan semuanya terfasilitasi seluruh bantuan termasuk jaminan kesehatan,  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sebagainya.

Bupati Ngawi juga menegaskan akan terus melakukan intervensi data yang harus segera masuk di Kementerian Sosial, “Supaya masyarakat berstatus miskin ekstrim ini bisa segera mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” tuturnya.

Dari sejumlah hal tersebut Bupati Ngawi targetkan dari 12 ribu jiwa penduduk dengan status miskin  ekstrim bisa selesai di tahun 2023.

Bertempat di Benteng Van Den Bosch, Jumat (10/02/23) Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono hadiri Haul dan Doa Bersama peringatan wafatnya Kyai Muhammad Nur Salim bersama Jama’ah Thoriqoh Shiddiqiyah.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi menceritakan sekilas perjuangan Kyai Muhammad Nur Salim dimasa penjajahan, yang ikut andil selain melawan penjajah juga membantu kebutuhan pangan masyarakat Ngawi.

Dari kisah tersebut, Bupati Ngawi ingin perjuangan Kyai Muhammad Nur Salim dilanjutkan terutama dibidang pertanian, “Dengan semangat perjuangan ini diharapkan pertanian Kabupaten Ngawi yang menjadi salah satu wilayah surplus padi tertinggi nasional bisa terus berlanjut dan dipertahankan,” katanya.

Untuk jamaah Thoriqoh Shiddiqiyah Ony Anwar juga minta agar melaksanakan salah satu program unggulan Kabupaten Ngawi, pertanian ramah lingkungan yang merupakan upaya mengembalikan kesuburan lahan pertanian dari bahaya pupuk kimia.

Selain itu, Bupati Ngawi kali ini juga menyampaikan apresiasinya untuk warga Thoriqoh Shiddiqiyah yang telah menggelar acara ini, dan kedepan diharapkan bisa menjadi kegiatan pelestarian budaya di Kabupaten Ngawi.

Turut hadir di kegiatan ini pengurus dan jamaah Thoriqoh Shiddiqiyah Kabupaten Ngawi.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko hadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang digelar PWI Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Kamis (09/02/23).

HPN 2023 yang bertajuk “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat” juga dihadiri Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Wahyu Sri Kuncoro, Forkopimda Ngawi dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Ngawi dan seluruh anggota PWI Kabupaten Ngawi.

Di HPN kali ini, Wabup Ngawi mengungkapkan bahwa jelang tahun politik 2024 mendatang, Pers sangat menentukan dan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol bagi pemerintah daerah sekaligus sumber informasi bagi masyarakat . “Peran pers turut serta memastikan masyarakat tahu betul waktu pemilu mulai dari tanggal bulan dan tahunnya. Selain itu pers juga turut membangun suasana kondusif dalam iklim demokrasi dan mencerdaskan pemilih menjadi suatu mutlak diperlukan dari hadirnya pers ,” katanya.

Sementara Ketua PWI Ngawi, Kundari Pri Susanti dikesempatan ini menyampaikan pedoman pemberitaan isu keberagaman, dan harus dilakukan dengan berhati-hati. Apalagi, di tahun politik ini, menjadi sangat krusial ditegaskan Kundari diperlukan uji kompetensi bagi wartawan sebagai bahan penilaian atau pengukuran.

“Janji Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memfasilitasi teman-teman dalam peningkatan kapasitas dan mutu yaitu dengan penyelenggaraan uji kompetensi, bagi yang belum saya harapkan segera,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Kundari juga berharapseluruh wartawan di Kabupaten Ngawi tetap independen jelang tahun politik.

“Dalam garis perjuangan tetap sadar akan adanya garis api antara wartawan dengan pihak-pihak yang sering berhubungan,” tuturnya.

Usai studi kelayakan untuk rencana pembangunan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kabupaten Ngawi dinilai cocok untuk pembangunan program ini, hal ini seperti yang disampaikan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam rapat koordinasi studi kelayakan PSDKU Unesa, Kamis (09/02/23) di Command Center Setda Ngawi.

Dirakor ini disampaikan Bupati Ngawi hadirnya PSDKU ini akan memberikan multi player efek, disamping mendekatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas juga menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat Ngawi di sekitar PSDKU, “Kami juga akan bersiap, sebab akan ada banyak mahasiswa luar daerah yang menetap sementara di Ngawi. Sehingga akan tumbuh perputaran ekonomi baru baik dari penyewaan kos – kosan atau tempat makan mahasiswa,” ujarnya.

Sementara Kabupaten Ngawi, menurut Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Unesa, Martadi sebagai jendela Jawa Timur, sebab letaknya tepat di perbatasan bagian barat, dan memiliki potensi dibangunnya PSDKU, setelah studi kelayakan dari demografi dan dukungan masyarakatnya, “Sangat layak, dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan menginginkan sebuah Perguruan Tinggi Negeri hadir di Ngawi,” terangnya.

Apalagi, lanjut Martadi didukung peran Pemerintah Daerah yang kooperatif untuk menghadirkan PTN di Ngawi, “Ini juga tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah Ngawi yang selalu mem follow up rencana pembangunan ini. Serta memberikan kemudahan bagi tim kami untuk melakukan setiap proses pembangunan PSDKU,” tambahnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani, Dekan Vokasi Suprapto bersama tim pelaksana PSDKU dan jajaran Bappeda Ngawi.