Dony Setyawan - page 5

Dalam upaya mewujudkan pasar daerah yang bersih, berdaya saing, dan berintegritas, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) menyelenggarakan Workshop Strategi Pengembangan Potensi Pasar Daerah dan Penguatan Budaya Antikorupsi di Kurnia Convention Hall, Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Jumat (31/10) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko (Antok).

Dalam sambutannya, Antok menekankan pentingnya tata kelola pasar yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pedagang kecil. Ia menyebut pasar daerah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang terpenting bukan hanya pendapatan daerah, tetapi bagaimana pasar tetap hidup, pedagang bisa berjualan dengan tenang, dan masyarakat merasa dilayani dengan baik,” kata Antok.

Antok juga menyoroti tantangan pengelolaan pasar tradisional di tengah persaingan dengan pasar modern dan platform digital. Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas pengelola pasar agar mampu beradaptasi, menjaga integritas, dan meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam penyediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

“Pengembangan pasar daerah menjadi fokus DPPTK, terutama yang menyentuh masyarakat, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi bawah, dengan tujuan memastikan pengelolaannya berjalan baik, aman, dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dan bendahara pasar yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa workshop menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Kejaksaan Negeri Ngawi, membahas potensi pengembangan pasar serta penerapan budaya antikorupsi dalam pengelolaannya.

Pada hari kedua, kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi bersama Bank Jatim yang membahas penerapan transaksi nontunai di lingkungan pasar daerah sebagai langkah menuju pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pengelola pasar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas digital, memperkuat integritas, serta memperbaiki pelayanan terhadap kebutuhan bahan pokok dan stabilitas harga pasar, sehingga pasar daerah semakin berdaya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru PT Chung Jye Indonesia di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur PT Chung Jye Indonesia Liu An Zhe, Kepala DPMPTSP Ngawi Kusumahadi Widjajanto, jajaran Forkopimcam Geneng, serta sejumlah tamu undangan.

Ony menyampaikan apresiasi kepada PT Chung Jye Indonesia atas kepercayaannya berinvestasi di Ngawi. Ia berharap kehadiran pabrik tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.

“Kita ingin investasi yang hadir di Ngawi berorientasi padat karya, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta mendukung sektor olah pangan dan energi terbarukan,” kata Ony.

Ia menambahkan, pembangunan pabrik tersebut diperkirakan mampu menyerap 5.000 hingga 10.000 tenaga kerja, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli dan berkembangnya sektor usaha masyarakat.

Sementara itu, Direktur PT Chung Jye Indonesia Liu An Zhe menegaskan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Ngawi.

“Peletakan batu pertama ini menjadi simbol keyakinan kami terhadap potensi wilayah Geneng di Kabupaten Ngawi dan berkomitmen untuk menciptakan 5.000 lapangan kerja bagi talenta lokal,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan prosesi peletakan batu pertama, pemotongan tumpeng, serta penyerahan bantuan sosial kepada warga sekitar.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap dengan kehadiran pabrik PT Chung Jye Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kemudahan perizinan usaha dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penyerahan sertifikat legalitas usaha, meliputi sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang digelar di Pendopo Wedya Graha, Rabu (29/10/2025).

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan kemudahan dan dukungan menyeluruh agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pemerintah daerah bersama lembaga pendamping berkomitmen mempermudah proses usaha, termasuk sertifikasi halal dan NIB,” ujarnya.

Selain memfasilitasi proses perizinan, Pemkab Ngawi juga menekankan pentingnya sosialisasi kewajiban pasca-sertifikasi halal. Menurut Ony, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal perlu memahami dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan.

“Legalitas bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bukti komitmen UMKM dalam menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen,” tambahnya.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap UMKM Ngawi tidak hanya memiliki izin resmi, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Upaya ini sejalan dengan visi Pemkab Ngawi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, perwakilan Kementerian Agama, pendamping Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta para penerima sertifikat halal.