Dony Setyawan - page 307

Ngawi – Bupati Ngawi Budi Sulistyono menghadiri Musyawarah Kerja Asosiasi Gapoktan Provinsi Jawa Timur dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Gapoktan Tingkat Kabupaten  dengan motto “Subur Sarwo Tinandur Murah Tanpo Tinuku” yang dipimpin Ketua Asosiasi Gapoktan Jawa Timur Budiono bertempat di Pendopo UD. Daya Tani Dusun Alas Pecah Desa, Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Minggu (30/10).

Hadir dalam kesempatan tersebut Perwakilan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur, Kasiter Korem 081/DSJ, Letkol Inf Ato Sudiatna, Dirut PT. KBI (Kliring Berjangka Indonesia), Tris Sudarto, Kadistan Kabupaten Ngawi  Ir. Marsudi, Kepala BKP Kabupaten Ngawi Ir. Slamet Purnomo, Muspika Kecamatan Geneng dan Para Ketua Gapoktan dari kabupaten se-Jawa Timur.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa musyawarah kerja bertujuan untuk menyatukan kehendak, pikiran bagaimana memakmurkan Gapoktan di wilayahnya masing-masing. di era globalisasi saat ini, dunia pertanian kita mengalami kemunduran khususnya penanganan pasca panen, “dulu zaman nenek moyang kita, saat panen di simpan dalam lumbung, sekarang sudah menurun langsung jual kepada tengkulak beserta tanahnya sekalian”.

Guna menangani permasalah tersebut Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya mengajari gapoktan berdagang untuk membeli gabah petani diwilayahnya masing-masing dengan sistem Resi Gudang atau gadai gabah ke bank jika harga gabah sedang turun. “hutang ke bank 100 juta, nanti akan kita tambah 100 juta melalui dana hibah”.

Bupati Ngawi berharap kedepanya gapoktan dapat bersinergi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan para petani yang golnya ketahanan pangan Nasional dapat terwujud.

Sementara Dandim 0805 Ngawi Letkol Inf M. Triyandono pada kesempatan ini menyampaikan tentang peran TNI dalam pertanian adalah berdasar atas adanya MoU antara Kementan RI dengan TNI dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik antara TNI/Babinsa dengan petani maupun mantri tani di lapangan.

Selain itu Dandim juga mengatakan akan mendukung program Kamentan RI untuk memotong rantai distribusi, dengan harapan petani dapat menjual langsung kepada konsumen sehingga standar harga beras dari pemerintah sebesar Rp. 7.500 sampai dengan Rp. 7.900,- dapat tercapai. Semoga dengan adanya asosiasi Gapoktan ini dapat membuat Jawa Timur lebih makmur.

Dalam musyawarah kerja Gapoktan ini juga dilaksanakan pengukuhan Pengurus Asosiasi Gapoktan tingkat Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.

Setelah kemarin menerima kunjungan Menteri Pertanian di Kec. Pangkur dalam rangka panen padi hibrida. Kabupaten Ngawi kembali terima kunjungan kerja Komisi C DPRD Kab. Batang tentang sitem pengelolaan pertanian yang dilaksanakan di ruang rapat Bhina Bhakti Praja, Jumat (28/10).

Kujungan kerja kali ini diterima oleh Asisten Pemerintahan Budiono beserta SKPD terkait dalam melayani kunjungan DPRD Kab. Batang. Budiono yang mewakili Kab. Ngawi dalam hal ini membacakan sambutan dari Sekretaris Daerah Siswanto yang dalam isinya selamat datang kepada anggota DPRD Kab. Batang yang telah melakukan kunjungan kerja di Kab. Ngawi. Serta menyampaikan letak geografis Kab. Ngawi. Dan sesuai dengan teman kunjungan komisi C DPRD Kab. Batang yang bermaksud menggali informasi tentang pertanian di Kab. Ngawi.

Dalam hal ini Pemerintah Kab. Ngawi melalui Perda No. 11 Tahun 2012 telah mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk sektor pertanian Kab. Ngawi telah dilakukan peningkatan mutu produksi komoditas padi salah satunya melalui penerapan teknologi sesuai anjuran dan peningkatan mutu produk melalui penanganan pasca panen. Selain itu Pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah hama penyakit antara lain memberikan pelatihan terhadap petani. Dari sektor pertanian Kab. Ngawi juga setiap tahun menyumbang terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sekitar 37-39 % yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Serta dalam meningkatkan produksi pertanian di Kab. Ngawi, “Pemerintah selalu memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) agar semuanya bisa terpantau dengan baik,” terang Budiono.

Sementara ketua komisi C DPRD Kab. Batang Sunarto, dalam kunjungan ini menyamaikan rasa terimakasih atas sambutan dan wawasan yang telah diberikan kepada DPRD Kab. Batang dalam meningkatkan produksi pertanian. “ Dan semoga ilmu yang didapat dalam kunjungan kerja hari ini bisa bermanfaat di Kab. Batang setelahnya melakukan kunjungan kerja ini,” hara Sunarto. Kunjungan ini ditandai dengan pertukaran cinderamata dari Kab. Ngawi ke Kab. Batang.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab. Ngawi dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yakni bekerjasama dengan Bank Jatim melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ngawi. Kegiatan tersebut terlihat  saat Bank Jatim Cabang Ngawi memberikan bantuan kepada 25 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori kurang mampu di Ngawi mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah  Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan ini diberikan melalui program CSR (Coorperate Social Responsibility) kepada  lima Kecamatan di Ngawi yakni Kec. Geneng, Pitu, Paron, Kedunggalar dan Widodaren yang semuanya di pusatkan dan diterima secara simbolis di Desa Gemarang Kec. Kedunggalar, Selasa 25/10.

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan simbolis bantuan CSR bagi 25 RTLH dengan total nilai 238 juta. Penyerahan dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank Jatim Ngawi Ratna kepada Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang didampingi kepala DPRD Dwi Riyanto Jatmiko dan Kepala Dinsosnakertrans Ngawi Sunarto. Dalam hal ini Ratna berharap agar pemberian bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan bisa mengurangi tingkat kemiskinan warga Ngawi. Selain itu bantuan ini bisa memberi stimulasi bagi masyarakat dalam menjalani kondisi ekonomi seperti saat ini.

Sementara, Bupati Ngawi Budi Sulistyono menyampaikan  bahwa program ini merupakan komitmen perusahaan yang ada di Kab. Ngawi dalam mengaplikasikan kebijakan pemerintah. Budi Sulistyono menuturkan bahwa program ini sengaja diarahkan ke bedah rumah agar bantuan tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarkat. Bupati berharap, program ini bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan. “Jadi program CSR ini kita arahkan tidak hanya untuk memperindah kota saja, tapi juga untuk memperindah desa jua,” terang Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun dengan mekanisme yang berbeda. Pemerintah meminta untuk berbagi anggaran dengan desa penerima bantuan melalui pemanfaatan Alokasi dana Desa (ADD). “Sebaga contoh yang diajukan beda rumah ada dua, maka akan direalisasikan tiga, tapi yang satu menggunakan dana ADD,” tambah Bupati.

Ngawi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ngawi  terlihat sangat serius dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut terlihat saat BPPKB menggelar rapat koordinasi dengan semua satker terkait yang diadakan di Ruang Bina Bhakti Praja, Senin (24/10).

Dalam rapat tersebut kepala BPPKB Ngawi INdah Kusumawardhani menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini digelar sebagai tindak lanjut program Kampung KB yang tahun ini sudah 19 desa. Sukses dengan 19 desa BPPKB ingin meningkatkan target menjadi 90 desa miskin di Kab. Ngawi untuk menjadikannya sebagai Kampung KB. ” Selama lima tahun target kami ada 90 desa yang bertitel Kampung KB. Tahun ini BPPKB mengawali dengan 18 Kampung KB” terang kepala BPPKB Ngawi.

Untuk mewujudkan target tersebut BPPKB terus menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah satker terkait dan pihaknya akan selalu mengevaluasi program tersebut agar terus berjalan. Selain itu dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa Kampung KB sebagai miniatur pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mulai terasa manfaatnya. Program yang menyasar daerah miskin, padat penduduk dan desa yang masih minim akses kesehatan itu terbukti meningkatkan produktifitas desa lewat program tersebut.

Selanjutnya  dalam rapat ini kepala BPPKB juga menyampaikan sembilan indikator  keberhasilan program. Indikatir pertama adanya data dan informasi kependudukan. Kedua terkait KB dan kesehatan reproduksi. Ketiga tentang keluarga sejahtera dan pebangunan keluarga. Selanjutnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, serta program lainnya sesuai dengan perkembangan. Selain itu dalam rapat tersebut juga diadakan evaluasi keberhasilan tugas kelompok kerja (pokja) Kampung Kb di Ngawi.