Dony Setyawan - page 28

Pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah di Kabupaten Ngawi mulai dipersiapkan melalui apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 yang digelar di halaman Kepatihan Ngawi, Kamis (12/3/2026).

Apel dipimpin Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama dan dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, unsur TNI, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Idulfitri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ngawi membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk komitmen sinergi lintas sektor guna memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, tertib, dan lancar.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait,” demikian amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres Ngawi.

Operasi Ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan secara nasional. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Untuk mendukung kelancaran pengamanan, Polri menyiapkan 2.746 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran.

Kapolri juga mengingatkan jajaran untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk kejahatan konvensional, balapan liar, hingga dampak cuaca ekstrem selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

Melalui Operasi Ketupat 2026, diharapkan seluruh rangkaian mudik dan perayaan Idulfitri dapat berlangsung dengan aman sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendistribusikan bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada para pengemudi becak di wilayah Kabupaten Ngawi. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Rabu (11/3/2026).

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Presiden terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengemudi becak yang selama ini menjadi bagian dari transportasi tradisional.

“Ini adalah bukti nyata komitmen Bapak Presiden untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kami dari Pemerintah Daerah mewakili para pengemudi becak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Menurutnya, becak listrik memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan becak kayuh maupun becak motor (bentor). Dari sisi kesehatan, pengemudi tidak lagi harus mengayuh secara fisik karena kendaraan digerakkan oleh tenaga listrik. Sementara dari sisi regulasi, becak listrik dinilai lebih aman karena memiliki batas kecepatan yang terukur dan sesuai dengan ketentuan lalu lintas.

Ony juga menjelaskan bahwa unit becak listrik tersebut diproduksi oleh PT Pindad, perusahaan nasional yang dikenal dengan standar kualitas tinggi dalam industri pertahanan. Harga satu unit becak listrik diperkirakan berkisar antara Rp22 juta hingga Rp30 juta.

Ia pun berpesan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkan becak listrik tersebut sebagai modal kerja dan tidak diperjualbelikan.

“Saya minta tolong becak ini jangan diperjualbelikan. Ini adalah modal kerja untuk masa depan Bapak-bapak sekalian agar lebih produktif dan sejahtera,” tegasnya.

Melalui bantuan ini diharapkan transportasi becak di Kabupaten Ngawi dapat berkembang menjadi lebih modern, ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Darmawan Sutanto, pimpinan pusat Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Nuryana, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara hybrid di Pendopo Wedya Graha, Selasa (10/3/2026). Forum ini menjadi puncak rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah dengan mengusung tema Eksplorasi Program Unggulan dan Integrasi Sistem Menuju Kemandirian Ekonomi Berbasis Keberlanjutan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, seluruh kepala perangkat daerah, camat, perwakilan BUMN dan BUMD, asosiasi, akademisi, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam sambutannya menyampaikan sejumlah isu prioritas pembangunan yang perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun kualitasnya. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis, KDMP, serta penguatan kemandirian pangan yang harus diimplementasikan secara berkelanjutan disertai evaluasi berkala.

“Selain itu, dengan visi Semesta Berencana menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan di seluruh sektor, kita juga harus mampu menghadapi perkembangan digitalisasi secara bijak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tiat S. Suwardi dalam arahannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kami berharap forum ini mampu menyelaraskan kebutuhan prioritas masyarakat dalam membangun daerah untuk kemajuan Kabupaten Ngawi sekaligus Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran Dashboard Eksekutif Satu Data serta deklarasi forum perempuan, anak, lansia, dan disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.