Anugerah Insan Pertanian Ngawi, Upaya Wujudkan Ngawi City Of Farming
Peringati Hari Pangan sedunia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi gelar Anugerah Insan Pertanian Ngawi. Bertempat di Green House Desa Kebon, Kecamatan Paron. Kamis (26/10/23).
Ada sejumah kategori penghargaan diberikan diantaranya kategori produktivitas padi sistem budidaya konvensional, produktivitas padi sistem PRLB, kemudian kategori petugas data terbaik, dan inisiator penerapan smart farming pada komoditas melon.
Selaim itu, penghargaan ini juga diberikan untuk penyuluh pertanian, petani berprestasi serta pemenang lomba Gemaparut kategori OPD, Kecamatan, desa dan sekolah.
Penghargaan ini diserahkan langsung Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Kepala Dinas Ketahana Pangan Pertanian Ngawi, Supardi.
Menurutnya, apresiasi ini nantinya mampu memberikan motivasi, semangat sekaligus trigger bagi masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi mewujudkan Ngawi City Of Farming,
” Kita apresiasi supaya lebih semangat lagi, men-trigger masyarakat untuk bisa bareng-bareng dengan pemerintah kabupaten Ngawi mewujudkan branding kita, Ngawi City of Farming ” tutur Bupati Ngawi.
Lebih lanjut disebutkan Ony Anwar menyatakan bahwa target penerapan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di tahun 2023 adalah seribu hektar, dan implementasi mencapai kurang lebih ribu hektar, ” Ini signifikan, karena memang sudah mulai banyak masyarakat yang menggunakan pertanian ramah lingkungan, hasilnya tadi saya kaget juga dengan bibit legowo di Karangjati tadi dengan PRLB ini, 9 kilo per ubinan itu kalau dikonversi kepada satu hektar itu kurang lebih 13 ton,” terangnya.
Disela kegiatan ini juga dilakukan petik melon hasil penerapan Smart Farming.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala OPD, Camat,Kepala Desa, Kepala Sekolah, serta Penyuluh Pertanian.
Lebih lanjut disampaikan Wabup saat ini sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM Ngawi setidaknya ada 61 ribu UMKM belum memiliki sertifikasi halal dari 72 ribu UMKM di Kabupaten Ngawi sedangkan sesuai dengan amanah dari Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang sertifikasi halal dimana pada Tahun 2024 seluruh produk yang beredar harus memilki sertifikat halal, “Baru 11 ribu UMKM yang memiliki sertifikasi untuk itu perlu adanya akselerasi agar target 2024 terpenuhi,” imbuhnya.
Selain itu disebutkan Ony Anwar Harsono dalam pertemuan ini akan dibentuk sebuah forum TJSP atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfungsi sebagai forum koordinasi. “Yang mana nantinya forum ini sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah dan juga pelaku usaha terkait program pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat”, ungkap Bupati.
Dwi Rianto Jatmiko berharap sosialisasi ini, tidak hanya untuk buruh tani atau petani tembakau saja, tapi seluruh komponen tenaga kerja yang ada di Karangjati. “Sosialisasi ini mulai masif kita lakukan agar sejumlah manfaat yang ada di dalam BPJS ketenagakerjaan ini dapat dirasakan,” lanjutnya.