Optimalisasi Potensi Lokal Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat pembangunan masyarakat yang harmonis, religius, mandiri, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui rangkaian kegiatan di Kecamatan Sine, Sabtu (11/7/2026), Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mendorong penguatan kehidupan sosial-keagamaan, peningkatan literasi digital, serta pengembangan potensi lokal sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan silaturahmi di Masjid Baitul Taqwa, Dusun Garit, Desa Tulakan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Lapangan Kecamatan Sine.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi Budi Santoso, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi Setyoningsih, serta pengurus BUMDes dan BUMDesma se-Kabupaten Ngawi.
Dalam arahannya, Ony menyampaikan bahwa pembangunan daerah tetap berpedoman pada prinsip Berdikari yang dicetuskan Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menurutnya, kemandirian merupakan syarat utama untuk mewujudkan kedaulatan daerah. Semakin kecil ketergantungan terhadap pihak lain, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menentukan arah pembangunan dan menjalankan idealisme kemajuan.
“Kemandirian adalah syarat mutlak untuk mencapai kedaulatan. Semakin kecil ketergantungan kita kepada pihak ketiga, maka kita akan semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan dan menjalankan idealisme kemajuan daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ony juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi peran BUMDes dan BUMDesma yang berbasis pada potensi lokal. Ia meminta setiap wilayah mampu mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan yang dimiliki agar menghasilkan nilai tambah serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan usaha desa tidak boleh dilakukan tanpa dasar potensi yang jelas. Setiap program harus dibangun berdasarkan kondisi riil wilayah, didukung perencanaan yang matang, serta memperhatikan keberlanjutan rantai pasok agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten.
“Setiap wilayah harus jeli melihat potensi lokalnya. Lakukan optimalisasi, tingkatkan nilai tambahnya (value-added), dan yang paling penting adalah menjaga keberlanjutan (sustainability) rantai pasoknya. Jangan sampai ketika permintaan pasar sedang tinggi, kita justru meleset karena barang tidak siap atau belum masa panen, yang akhirnya membuat konsumen kecewa,” tegasnya.
Sebagai motivasi bagi pelaku usaha desa, Ony mencontohkan keberhasilan komoditas dadung atau daun tebu kering asal Ngawi yang berhasil diekspor ke Jepang sebagai pengganti mulsa plastik pada sektor hortikultura. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa produk lokal memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar internasional apabila memiliki kualitas yang baik dan dikelola secara profesional.
Ia menambahkan, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada pemasaran produk, tetapi juga peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi. Karena itu, BUMDesma DAPM diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang mendorong lahirnya produk-produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
“Tantangan kita ke depan adalah peningkatan kapasitas keilmuan (knowledge). Kita tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena produk sudah laku atau sudah bisa dijual secara online. BUMDesma DAPM harus menjadi motor penggerak yang membawa produk-produk unggulan Ngawi naik kelas, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” pungkasnya.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan pengurus usaha desa sebagai bagian dari penguatan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Melalui sinergi pengembangan usaha desa dan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
