Penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim dan hingga saat ini masih menjadi perhatian serius sekaligus pekerjaan rumah Pemerintah yang belum terselesaikan secara tuntas sampai sekarang. Stunting dan kemiskinan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling mempengaruhi.
Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalah ini dengan kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Desa Gempol, Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jumat (10/02/23) siang.
Di kunkernya ini, Muhajir Effendi didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi, dr. Ana Mursyida, Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera beserta jajarannya, pimpinan OPD terkait, Forkopimcam Karangjati, dan Kepala Desa Gempol berserta perangkatnya.
Kali ini, Muhadjir juga melakukan dialog bersama masyarakat didesa ini terkait penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrim.
Menurut Menko PMK, penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrim di Desa Gempol ini secara umum sangat bagus, “Hal ini terlihat dengan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan lele, ayam petelur bagi ibu hami dan anak dibawah usia 2 tahun, sebagai tambahan gizi protein hewani yang diperlukan dalam pencegahan bayi lahir Stunting,” ungkapnya.
Sementara untuk kemiskinan ekstrim, dikatakan Muhadjir dari data yang disampaikan sejumlah 12 ribu jiwa atau sekitar 4 ribu kepala keluarga bisa ditangani dengan baik, “Dari data ini saya minta kepada Bupati untuk bisa ditangani secara serempak dan bersungguh – sungguh diseluruh desa se Kabupaten Ngawi yang berstatus miskin extrem,” tandasnya .
Diterangkan Menko PMK,
penyelesaian ini bisa dari pengurangan beban pengeluaran maupun pemasukan, juga sanitasi seperti air bersih, jamban untuk bisa diselesaikan.
Tidak hanya itu, Muhadjir juga minta Dana Desa (DD) untuk dimanfaatkan secara maksimal mungkin guna membantu penanganan stunting dan juga kemiskinan extrem di masing-masing desa.
” Agar sesuai dengan program Kementrian Desa dalam menuntaskan tiga hal diantaranya penanganan ketahanan pangan, penurunan stunting, dan juga menghilangkan kemiskinan extrem,” terangnya.
Dalam permasalahan ini, masih dijelaskan Muhadjir, disamping ada intervensi dari Pemerintah Daerah dan Desa, masyarakat yang berstatus miskin ekstrim ini bisa menerima bantuan multi support yang tidak hanya dari dana Program Keluarga Harapan (PKH) melainkan bisa dari sumber dana lainnya.
Dikesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan terkait kemiskinan ekstrim yang disampaikan Menko PMK, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan menangani bersama, dan memastikan semuanya terfasilitasi seluruh bantuan termasuk jaminan kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sebagainya.
Bupati Ngawi juga menegaskan akan terus melakukan intervensi data yang harus segera masuk di Kementerian Sosial, “Supaya masyarakat berstatus miskin ekstrim ini bisa segera mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” tuturnya.
Dari sejumlah hal tersebut Bupati Ngawi targetkan dari 12 ribu jiwa penduduk dengan status miskin ekstrim bisa selesai di tahun 2023.
