Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi Ngawi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur gelar WorkShop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Tatakelola Keuangan Desa Di Kabupaten Ngawi, bertempat di Aula Notosuman Watualang Ngawi, Selasa (3/12).
Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa. yang dikembangkan oleh BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tatakelola keuangan Desa. Fitur yang ada dalam aplikasi ini pun dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes.
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan saat ini masyarakat semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah termasuk desa, apalagi ada Dana Desa (DD). “Termasuk transparansi dalam pengengelolaannya menjadi suatu hal yang wajib dilakukan didalamnya,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan kepada semua komponen, termasuk masyarakat, “Melalui DD, akan terus membangun mulai dari pinggiran, dan masyarakat juga semakin cerdas serta makin ingin transparan,” lanjutnya. Dengan aplikasi Siskeudes tata kelola penggunaan DD, kata Budi Sulistyono akan semakin sempurna, detail dan transparan. “Tentunya akan mudah dikontrol, mudah dilihat serta transaparansi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari lagi,” tuturnya.
Dengan kegiatan ini Bupati berharap semua kepala desa mengikutinya, dan segera membuat prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran. “Sebab, anggaran makin hari makin besar harus ada prioritas dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Selain itu, Bupati juga meminta Kades, membuat tatanan penyusunan anggaran maupun pencairannya. “Bulan Desember ini, sudah harus membuat action plan di tahun 2020. Sehingga awal tahun sudah ada perencanaan yang matang serta sudag ada pencairan,” katanya. Bupati menandaskan semakin cepat DD dicairkan maka makin cepat pembangunan, masyarakat segera bisa menikmatinya.
Sementara Kepala DPMD, Kabul Tunggul Winarno mengharapkan dengan workshop ini masing – masing desa bisa langsung mengimplementasikan serta mengaplikasikan dengan sistem yang ada di Siskeudes, “Sehingga kontrol dari penggunaan anggaran desa bisa lebih tertib, lancar dan transparan,” kata Tunggul disela acara.
Hadir sebagai narasumber acara kali ini, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Bea Rejeki Tirtadewi dan Kepala Subauditorat Jawa Timur, BPK perwakilan Provinsi Jatim Rusdiyanto serta peserta dari seluruh desa di Kabupaten Ngawi. (nf/kominfo)
