INFORMATIF, INSPIRATIF, MENCERAHKAN

Tag archive

Kemenpan RB

UPT Puskesmas Ngawi Kota, Raih ZI Dengan Predikat WBK

di Pemerintahan oleh

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) untuk UPT Puskemas Ngawi, diberikan langsung Kemenpan RB, Cahyo Kumolo kepada Kepala UPT Puskesmas Ngawi, Siti Agustiningsih bersama Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa  (10/12).

Dilansir dari menpan.go.id penghargaan ini adalah predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. “Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M.Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Menurut Siti Agustiningsih inovasi menjadi kunci masuknya UPT Puskesmas Ngawi sebagai salah satu penerima ZI kategori WBK ini. “Ada dua inovasi yang telah dilakukan Puskesmas yakni Pena Rembang dan One Stop Service Lansia sehingga  menjadi pertimbangan dan menghasilkan nilai tinggi,” bebernya.

Kapus Ngawi ungkapkan kalau ide inovasi ini muncul justru dari keluhan pasien, terkait penuhnya jumlah pasien di hari Senin dan Selasa, “Bagian depan Puskesmas ini penuh dan crowded. Namun, kemudian kita pisah, Alhamdulillah bisa terurai dan lebih kondusif,” terangnya.

Untuk Pena Rembang, Agustin sapaan akrabnya mengatakan bahwa ini adalah pelayanan untuk anak usia 0 – 15 tahun dalam satu   yang mencakup semua jenis layanan bagi rentan usia tersebut. “Disitu ada perikasaan kesehatan dokter, klinik remaja, imunisasi dan lainnya,” tuturnya disela kunjungannya Pos Gizi di desa Grudo, Kamis (12/12).

Sementara One Stop Service Lansia, disampaikan adalah pelayanan satu pintu bagi Lansia, “Pasien lansia bisa mendapatkan layanan lengkap, dari daftar langsung diperiksa dokter, apabila perlu cek laboratorium bisa dilakukan langsung standby disitu dan ambil obat juga disitu, “tambahnya.

Selain itu, Agustin juga menyampaikan bahwa ketepatan pelayanan juga menjadi perhatian, makanya disetiap unit pelayanan harus tertera jenis dan waktu pelayanan bahkan biayanya.“Jadi semua trasnparan, dan untuk menghindari pungutan liar,” tandasnya.

Selain UPT Puskesmas Ngawi, Kemenpan RB juga memberikan penghargaan untuk 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0 0

Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama

di Berita/Teknologi Informasi oleh

Pembukaan acara Simposium Internasional Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Nusa Dua Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.

Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines),  Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.

MenPAN-RB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Simposium International Reformasi Birokrasi

Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.

Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.

Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.

Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.

Sebelum membuka secara resmi acara ini,  Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa  kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni :  lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.

Wapres RI Jusuf Kalla saat mengunjugi booth pameran Reformasi Birokrasi

Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus  Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery,  Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.

Staf Ahli Muhammad Taufik dan Sekban BKPP Soemarsono berpose dengan latar backdrop super besar pada Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Bali (14/03)

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0

0



Pemkab Ngawi, Gelar Tes Kompetensi P3K

di Kabar Ngawi oleh

Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar tes kompetensi rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bertempat di SMK Negeri 1 Ngawi, Sabtu (23/02). Seperti yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Yulianto Kusprasetyo tes kompetensi kali ini diikuti 167 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. “Tes kompetensi nanti akan terbagi menjadi dua session, untuk yang pertama diikuti 151 peserta, dan kedua dengan jumlah 16 peserta,” ungkap Yulianto.

Masih menurut Yulianto ada tiga kategori  yang mengikuti seleksi kali ini, diantaranya eks Kategori II Guru, tenaga kesehatan, Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Tugas Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP),” terangnya. Dan, tes kompetensi ini dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT), yang berisi materi soal yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) “ Terdiri dari materi kompetensi teknis dan manajerial masing-masing 40 butir dan kompetensi sosiokultural 10 butir,” terangnya.

Kepala BKPP tandaskan seleksi P3K tidak berhenti sampai pada tahapan ini saja, tapi ada kelanjutannya, yakni tes wawancara yang juga berbasis komputer dengan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal. “Materi dalam tes wawancara ini adalah moralitas dan integritas,” tuturnya.

Dalam rekrutmen P3K, Yulianto jelaskan nilai passing grade (ambang batas) kelulusan telah ditetapkan pusat, “Ketetapan itu dalam Peraturan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian,” beber Yulianto. Sementara nilai ambang batas dalam seleksi P3K ini untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. “Jadi peserta harus mampu melampaui semua nilai ambang batas tersebut, termasuk tes kompetensi dan wawancara,” katanya.

Sementara menurut Didik Kuntono salah satu peserta tes P3K, mengatakan tes seleksi ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi eks K II Guru untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Inilah yang ditunggu – tunggu oleh kami, semoga seleksi ini nantinya bisa sukses serta mampu mengakomodir semua yang ada di Kabupaten Ngawi,” ucap Didik berharap.(nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0

0



Sekda Pimpin Apel Rutin Pembinaan Staf, Minta ASN Tingkatkan Kedisiplinan dan Kinerja

di Berita oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto pimpin apel rutin pembinaan staf di halaman Pendopo Wedya Graha, Senin (18/02). Sekda sampaikan apresiasinya terhadap capaian SAKIP dengan predikat A untuk Kabupaten Ngawi. “Predikat A ini capaian yang luar biasa dan tentunya ini harus bisa diimplementasikan untuk kinerja sehari – hari tidak hanya sekedar dokumen saja,” kata Sekda disela sambutan.

Masih menurut Sekda, predikat A yang diraih memiliki konsekuensi untuk mewujudkannya, disamping itu Kabupaten Ngawi  harus siap menjadi mentor untuk Kabupaten lain dalam akuntabilitas kerja, hal ini seperti tuntutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi  RI (Kemenpan RB). “Kedepan akan banyak daerah lain yang akan belajar atau mencontoh strategi kita meraih prestasi ini. Dan, tentunya mereka tidak hanya ingin melihat dokumennya saja tetapi  implementasi secara langsung keseharian kita,” ungkapnya.

Dikesempatan ini juga Sekda harapkan dengan prestasi SAKIP ini bisa dijadikan momentum dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja semua Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ngawi. “Selain itu kualitas tata kelola pemerintahan harus terus ditingkatkan terutama sumber daya manusianya termasuk pengusaan informasi dan teknologi,” katanya. Mokh Shodiq juga tegaskan dalam bekerja sekarang harus ada perencanaan dan target, sesuai dengan tiga prioritas dan sembilan indikator kinerja utama Kabupaten Ngawi, “Setiap kegiatan harus mengarah dan mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi,” paparnya.

Disela kegiatan rutin ini, Sekda serahkan penghargaan untuk pemenang lomba Website Desa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dengan kriteria penilaian jumlah posting terupdate, kelengkapan konten, informasi publik, bobot pemberitaan, serta keaktifan pengelola di Website desa. Dan, dari penilaian tersebut ada tiga desa yang berhasil menjadi pemenangnya, juara 1 desa Kedungprahu, juara 2 desa Jambangan, Juara 3 desa Grudo.

Menurut Sekda, penguasaan IT diera sekarang sangatlah penting apalagi untuk mengahadapi revolusi industri 4.0, “Pemerintah pusat sudah menyediakan sarana bagi pengembangan IT untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan dan harus kita manfaatkan,”ujarnya usai berikan penghargaan kepada pemenang.(red/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

0Shares
0

0



Go to Top