Pemerintah Provinsi Jatim berharap  Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Jatim 2011 mendapatkan nomor satu di Indonesia seperti LPPD pada 2010.
Gubernur Jatim H Soekarwo (Pakde Karwo) usai memberikan Paparan kepada Tim Nasional EKPPD 2012 Terhadap LPPD 2011 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/3) mengatakan, jika harapan Jatim LPPD 2011 menjadi nomor satu lagi seperti tahun sebelumnya maka PeMprov Jatim akan mendapatkan emas dua kali berturut turut.
Pada 2009 LPPD Jatim hanya nomor 7 waktu itu nomor satunya Sulawesi Utara, disusul Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Tetapi pada 2010 Jatim meloncat menjadi nomor satu, disusul Jateng dan Sulawesi Selatan. LPPD 2011 jumlahnya ada 138 variabel kinerja seluruhnya, seperti daya saing, pelayanan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Tim penilainya 10 lembaga yang dikoordinasi oleh BPKP. Pada masa Orde Baru LPPD dinamakan Parasamya Karyapurnanugraha.
Menurut Pakde Karwo, sebenarnya Prov Jatim dari segi non kamensen sudah mendapat nomor satu tinggal kamensen atau mengecek stake holder dilapangan secara langsung kepada masyarakat. Apakah laporan dengan yang di lapangan telah sesuai apa tidak. Tim akan menanyakan secara langsung kepada masyarakat, antara lain seperti gizi buruk, kematian bayi dan ibu melahirkan.
Ketua Tim Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah  2012, Kasminto, mengatakan, latar belakang kunjungannya ke Jatim, adalah bahwa kegiatan peninjauan lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan evaluasi kinerja penyelanggaran pemerintah daerah seperti diantur dalan pasal 60 PP 6 Tahun 2008 Tentang pedoman epaluasi penelenggaraan pemerintah daerah. Bahwa pelaksanaan EKPPD yang dilakukan diawali dengan menggunakan metode dest epaluasi berdasarkan data, dokumen, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 2011 yang telah diserahkan pada akhir Maret setiap tahunnya.Bahwa hasil kelenggkapan EKPPD terhadap LPPD pada 2011 perlu dilakukan pengamatan pisik secara langsung melalui peninjauan lapamngan (kamensen) agar mendapatkan epaluasi yang obyektif dan akuntabel.
Diinformasikan bahwa EKPPD 2012 terhadap LPPD 2011 yang menggunakan desk evaluasi telah dilakukan terhadap 33 provinsi, 365 kabupaten dan 90 kota atas dasar sebagaimana diamanatkan dalan pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 dan SE Mendagri Nomor 120/3671ODA Tanggal 20 Juni 2012 perihal tata cara EKPPD 2012 terhadap LPPD 2011.
Tujuan kunjungan lapangan adalah untuk melakukan cek and ricek terhadap data yang disampaikan dalam LPPD apakan sesuai dengan kondisi riil di lapanga. Bukan melakukan investigasi tetapi untuk memperkuat argumentasi terhadap hasil peringkat kinerja daerah atau diperlukan cek opinion yang objektif akuntabel dan adil.
Kemuadian untuk mendengar menjelaskan langsung dari pemerintah daerah terhadap hasil pembangunan serta inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan visi misi derah. Mengamati secara langsung kondisi riil di lapangan yang didampingi oleh SKPD terkait. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, inovasi daerah termasuk penghargaan yang diterima dari pemerintah dan opini BPK serta status hukum apabila ada.
Mekanisme kamensein adalah presentasi/paparan pejabat daerah terhadap keberhasilan pembangunan daerahdan pencapaian tujuan otonomi daerah yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, publik relation, iklin investasi serta inovasi daerah.Merefikasi data dari SKPD terkait berdasarkan instrument yang sudah dipersiapkan. Kunjungan langsung pengamatan fisik sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, jalan, investasi daerah dan sarana prasarana perkantoran pemerintah daerah.
Ketua tim Kamensen atau peninjau lapangan untuk melakukan perifikasi data hasil efaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD 2011.  Anggota tim kemensen dari memerintah pusat yang berasal dari pejabat terkait tim teknis LPPD kementerian dan lembaga dengan sertiap timnya lima orang. Yakni dari Dirjen Otonomi Daerah, kemendagri, BKP, LAN, Kementerian Menpan, BKN, BPS, Bappenas dan keuangan.
Tim LPPD pusat tersebut selanjutnya akan mengunjungi daerah-daerah di 33 provinsi di Indonesia,. Sedangkan khusus Prov Jatim  ada tiga tim LPPD pusat yang akan mengunjungi kabupaten/kota dan merupakan tim yang paling banyak sekitar 30 persen dari anggota. Hal ini dikarenakan daerah yang akan dikunjungi tim merupakan daerah paling banyak di Indonesia .
Ketua tim LPPD 2011 pusat yang diketuai oleh Kasminto dari BPKP akan melakukan penilaian ke kabupaten/kota di Jatim akan dibagi menjadi tiga. Tim satu akan melakukan penilaian ke Kabupaten Pamekasan dan Kota Mojokerto. Kemudian tim kedua akan mengunjungi Kabupaten Jombang, Pacitan dan Kota Madiun serta tim ketiga akan mengefaluasi kinerja  Kabupaten Tuban, Tulungagung dan kota Malang. (kominfo.jatimprov.go.id)

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih humanis, fleksibel dengan rakyat ketika dalam menjalankan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. “Dulu, cara mendekati masalah terkesan kaku, sekarang harus lebih fleksibel. Artinya, pendekatan, bukan pemaksaan,” katanya ditemui dalam acara peringatan HUT Satpol PP se-Jatim ke-63 di Lapangan Gedung Olahraga kota Kediri, Selasa (5/3).
Menurut dia, harus ada perubahan dalam kinerja Satpol PP saat ini yakni lebih humanis karena lembaga ini merupakan bagian dari teman rakyat, sehingga harus menganggap orang lain seperti saudara. “Praktik-praktik untuk lebih humanis sudah diterapkan oleh Satpol PP Surabaya. Diharapkan, seluruh anggota Satpol PP di wilayah Jatim akan melakukan hal yang sama, sehingga lebih mudah dalam menjalankan tugasnya,” paparnya
Gus Ipul menjelaskan, implementasi yang harus dilakukan oleh Satpol PP dilapangan ketika menjalankan tugas harus mampu mencermati setiap permasalahan yang terjadi dilapangan ketika akan melakukan penegakkan Perda. “Sekarang cara pendekatan bisa dilakukan persuasif ataupun humanis. Dengan cara seperti itu bisa menjadikan bagian untuk menjaga citra Satpol PP sendiri,” paparnya.
Sementara itu, Pj Kepala Satpol PP Prov Jatim, Sutartib mengatakan, dalam melaksanakan tugas menenggakkan Perda, seluruh anggota Satpol PP di Jatim sudah dilatih untuk dapat mengetahui dalam menjalankan kinerjanya. Cara pendekatan dengan masyarakat yang selama ini Satpol PP terkesan arogan dan keras, pihaknya berupaya merubah image atau pandangan yang salah selama ini oleh masyarakat.
“Kita harus merubah itu, seperti yang diiginkan pak gubernur bahwa satpol PP tidak boleh arogan, tidak boleh anarkis, tidak boleh kasar, bahkan harus bersikap persuasive dan humanis. Ini kita harus dorong dan bisa kita wujudkan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, selain harus bersikap humanis dalam menjalankan kinerjanya, Satpol PP juga diminta untuk selalu memiliki inovasi. Dalam hal ini, harus mampu menyingkapi situasi demokrasi yang sudah berkembang pesat di Indonesia, khususnya di Jatim bahwa masyarakat perlu dilibatkan dan berpatisipasi dalam mengamankan lingkungan.  “Masyarakat harus kita ajak, terlibat, berpartisipasi dan jangan dijadikan obyek tapi bisa dijadikan subyek dalam menertibkan lingkungan kita masing-masing supaya aman. Tentunya, pembangunan bisa berjalan sehingga tujuan dari Negara bisa terpenuhi,” imbuhnya
Langkah kongkrit dilapangan, katanya, apabila ada melanggar ataupun menganggu maka Satpol PP berupaya menertibkan dengan cara humanis, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman lebih dulu sebelum melakukan penindakan dilapangan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Satpol PP Kota Kediri Djati Utomo berharap dengan perayaan ulang tahun ini semakin membuat lembaga ini dekat dengan masyarakat. Pihaknya juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan berbagai macam persuasif atau pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah, misalnya penertiban. Dalam acara itu, terdapat berbagai macam atraksi baik oleh Satpol PP ataupun sumbangan dari masyarakat seperti atraksi “drumband” ataupun tarian kolosal yang diperagakan oleh penari dari Kediri. (kominfo.jatimprov.go.id)

Senin, 04 Maret 2013 Pemkab Ngawi mencanangkan Program “Restu Ibu” (Gerakan Tuntas Gizi Buruk) 2013 yang ditandai dengan penandatanganan secara resmi oleh Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono.
Gizi buruk/KEP (Kurang Energi dan Protein) pada anak balita masih menjadi masalah utama gizi dan kesehatan masyarakat serta merupakan faktor yang meningkatkan angka kematian anak di Kab. Ngawi. Untuk itulah Pemkab Ngawi selaku leading sektornya Dinkes Kab. Ngawi sinergi dengan RSUD Dr. Soeroto Ngawi “Melakukan 10 kegiatan tuntas penanganan gizi buruk, yaitu: (1) Perawatan kelompok balita gizi buruk dan sangat buruk di RS. Dr. Soeroto Ngawi, (2) Pemulihan status gizi kelompok balita gizi buruk dan sangat kurus paska perawatan, (3) Revitalisasi posyandu dan surveilence (pengamatan terus menerus) berbasis masyarakat, (4) Pendampingan balita gizi buruk (5) Pelaksanaan pos gizi, (6) Program bantuan keuangan desa untuk pengadaan induk ayam buras petelur pada keluarga dengan balita gizi buruk, (7) Program “Orang Tua Asuh Balita Kurang Gizi”, (8) Program “Peningkatan Ketahanan Pangan”, (9) Sosialisasi dan advokasi, dan (10) Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan” ungkap Kadinkes Ngawi Dr. Puji Rusdiarto Adi. Lebih lanjut dikatakan, “Jumlah balita gizi kurang di Kab. Ngawi sebanyak 937, gizi buruk sebanyak 427, jumlah balita gizi buruk dan sangat kurus 68, jumlah balita gizi buruk dan sangat kurus dengan komplikasi 14”.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan, “Dalam penanganan gizi buruk di Kab. Ngawi menggandeng para Satker, Camat, Kepala Desa , Dokter, Bidan, BUMD dan BUMN sebagai orang tua asuh anak balita gizi buruk. Targetnya, pada tahun 2014 Ngawi harus tuntas penanganan gizi buruk ini. Hal ini untuk mendukung tercapainya kebijakan Millennium Depelopment Goals (MDGs) 2015 karena penanganan gizi buruk merupakan sub 1 dari MDGs”, ujarnya. (majalahkapas.com)