Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh instansi pemerintah agar dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)secara tranparan dan akuntabel. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Januari 2013.

Salah satu poin yang ditekankan dalam Inpres yang ditujukan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati/Walikota itu adalah masalah rekrutmen untuk CPNS.

Secara khusus Presiden SBY meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Sekjen Ombudsman agar membuka proses rekrutmen CPNS di lingkungannya dengan transparan dan akuntabek. “Publikasikan proses rekrutmen CPNS melalui website masing-masing unit utama yang terintegrasi dengan website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” bunyi poin nomor 128 Idan 129 npres tersebut yang ditujukan kepada Kemendikbud dan Ombudsman RI.

Presiden juga memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengembangkan sistem Selsksi CPNS/PNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Pada tahap awal tahun 2013 ini, Presiden memerintahkan BKN untuk bisa menerapkan rekrutmen berbasis CAT untuk 18 instansi pemerintah.

Terhadap seleksi calon pejabat structural, Presiden mengarahkan BKN untuk menggunakan metode Assessment Center di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Setidaknya, pada 2013 ini diharapkan metode Assessment Center itu bisa dilaksanakan dalam rekrutmen terhadap 690 orang calon pejabat structural di berbagai instansi pemerintah.

Presiden juga memerintahkan BKN bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB).

Diharapkan, penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan SKP itu pada tahun 2013 ini bisa dilaksanakan paling tidak untuk 32 instansi yang telah melaksanakan RB.

Terkait dengan aksi pencegahan korupsi, secara khusus Presiden SBY memerintahkan Badan Kepegawaian Negara agar bisa mengintegrasikan data PNS dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Untuk melaksanakan hal itu, BKN diharpkan bisa bekerjasama dengan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kelak tercapai integrasi data paling tidak pada 75 persen PNS.

Sambil menunggu  perkembangan kabar penerimaan CPNS Tahun 2013 selanjutnya, ada baiknya anda mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian TKD dan TKB mulai dari sekarang. Anda harus mempersiapkan diri agar dapat lolos dari seleksi ambang batas nilai yang merupakan kunci sukses lolos CPNS jalur umum dan honorer tahun 2013. Kabarnya untuk tes mulai tahun ini pemerintah akan menggunakan metode baru berupa Computer Assissted Test (CAT). Sesuai  Inpres No. 1/2013,Presiden juga memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengembangkan sistem Selsksi CPNS/PNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).Pada tahap awal tahun 2013 ini, Presiden memerintahkan BKN untuk bisa menerapkan rekrutmen berbasis CAT untuk 18 instansi pemerintah.

Nah, untuk anda yang belum terbiasa dengan komputer dan ingin menjadi CPNS, mungkin ada baiknya anda mempersiapkan diri mulai sekarang. Bagi yang sudah terbiasa mengikuti ujian dengan komputer mungkin ujian seperti diatas dengan menggunakan CAT bukan suatu masalah yang serius, namun untuk yang belum terbiasa dengan komputer ada baiknya anda membiasakan diri mengerjakan soal-soal latihan pada komputer.

Keunggulan software ini dibanding ebook pdf  adalah dapat digunakan tanpa internet / offline, dapat di update, ada waktu pengerjaaan, interaktif, ada nilai score latihan, dapat mereview kembali hasil latihan, otomatis dapat tahu kunci jawaban setelah menjawab, dapat mengacak soal (sehingga anda dapat mengulang kembali), dapat mengacak jawaban (sehingga anda dapat mengulang kembali). (penerimaan-cpnsupdate.blogspot.com)

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo pagi ini melantik Drs Siswanto MM menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi. Untuk itu, Pakde Karwo berpesan agar sekda yang baru dilantik ini mampu menjalankan tugas meringankan beban kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kab Ngawi

“Tugas sekda adalah meringankan beban kinerja bupati dan wakil bupati. Tapi kalau justru memberatkan maka tugasnya menjadi sekda itu gagal. Kalau hadirnya sekda ternyata membikin ruwet permasalahannya maka itu salah dan dikatakan gagal. Sebaliknya, hadirnya sekda itu harus meringankan beban karena sebagai administrator terhadap semuanya,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, saat melantik Sekda Kabuptean Ngawi, di Gedung Bhinaloka Pemprov Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (1/2).

Pakde Karwo menekankan, peranan pemerintahan, dalam hal ini tugas sekda selaku administrator mengumpulkan semua data, tentunya tugas ini dibantu para asisten dengan mengolah data itu. “Asisten ini harus difungsionalkan, jangan sampai kepentingan SKPD langsung menuju ke sekda, tentunya peran asisten tidak berfungsi. Itu merupakan tidak melakukan fungsionalisasi struktur,” paparnya.

Maka dari itu, tuturnya, para asisten sebaiknya mengerjakan, melakukan analisis data. Tentunya, dalam melaksanakan tugas para asisten ini dibantu para staf dalam melakukan tugas meringankan para asisten. “Pak bupati dan wakil bupati bisa mengkontrol kepada SKPD langsung dan kemudian melihat apakah sekdanya berfungsi apakah hanya penguhubung surat saja. Nah kalau hanya disposisi maka bayarannya bisa dipotong oleh pak bupati,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Sekdakab Ngawi yang baru ini harus bisa mendidik tiap SKPD untuk memiliki database. Jangan sampai terjadi permasalahan yang sama, karena itu database perlu dikumpulkan. “Jangan sampai Pak Siswanto disana malah kebingungan bekerja. Tentunya, harus melakukan langkah meringankan tugas pak bupati dan wakil bupati,” harapnya.

Ia menambahkan, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan jumlah massa berunjukrasa menginginkan bertemu dengan bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat maka masalah itu menjadi tugasnya sekda. “Ketika berkomunikasi dengan bupati dan wakil bupati itu berbeda. Kalau komunikasi dengan staf itu struktural, sementara berkomunikasi dengan massa itu cenderung fungsional,” terangnya.

Jadi, komunikasi politik baru ini adalah komunitas publik. Jadi, kalau demontrans yang datang ke Pemkab Ngawi yang pimpinan demontrans meminta untuk bertemu bupati. Oleh sebab itu, peran sekda dalam hal ini ikut mengamankan para demontrans yang ada di lapangan sehingga suasana tetap demokratis, aspirasi tetap jalan, dan suasana tetap harmonis.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya contoh permasalahan itu maka tugas sekda baru ini sangat berbeda saat bertugas sebelumnya. Oleh sebab itu, selalu melakukan konsultasi kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan tugas. “Bupati yang bagus adalah memerlukan sekda yang loyal,” tegasnya. (kominfo.jatimprov.go.id)

Belum genap setahun menduduki jabatan Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM pada 30/12/2012 lalu, Drs Siswanto MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi Jatim dan digantikan Drs. Sudarmawan, MM sebagai Kepala BPBD Provinsi Jatim yang baru, akhirnya mendapat amanah jabatan yang strategis di daerah (kabupaten,red).

Menurut informasi terpercaya, Drs Siswanto MM bakal menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bumi Orek-Orek, Ngawi, menggantikan Mas Agoes Nirbito MW SH Msi. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo direncanakan hari Jumat (01/02/2013) besok di Ruang Bhinaloka Adhikara kantor Gubenur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB.

Ada dua nama selain Drs Siswanto MM yang disodorkan ke Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono. Yakni Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto, dan Staf Ahli Gubernur Jatim Gatot Hendro Priyono. Namun Ir Budi Sulistyono selaku Bupati Ngawi meminang Drs Siswanto untuk menduduki jabatan Sekda guna memimpin PNS di Kabupaten Ngawi.

Alasannya seperti yang dikutip Harian Bhirawa, Budi Sulistyono lebih sreg dengan Siswanto dibanding dua nama lainnya. Sementara informasi lain menyebutkan, baik Suprianto maupun Gatot menolak diberikan amanah untuk menjadi Sekdakab Ngawi. Menurut Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo MSi, Siswanto tak membantah jika mendapat amanah menjadi Sekdakab Ngawi.

“Karena Bupati Ngawi memerlukan Sekda, kita dari provinsi menawarkan siapa yang cocok menjadi Sekda. Kita tawarkan tiga nama yaitu Pak Siswanto, Pak Suprianto dan Pak Gatot. Dari tiga nama itu, Pak Bupati Ngawi (Budi Sulistyono,red)) merasa cocok dengan Pak Siswanto,” terang Rasiyo, Kamis (31/01/2013).

Ada beberapa alasan kenapa Sekdakab Ngawi dipilih dari orang provinsi, lanjut Rasio, yakni untuk memudahkan komunikasi antara Pemkab Ngawi dengan Pemprov Jatim. Oleh karena itu, pihaknya menepis anggapan jika di Pemkab Ngawi tak ada kader yang cocok jadi Sekda.

“Jadi tak benar kalau di Ngawi tak ada kader yang cocok. Banyak sekali yang bisa menjadi Sekda. Tapi masalahnya yang cocok dengan Bupati dan yang bisa diajak kerjasama itu tak gampang. Cocok itu tak harus pandai, tapi yang bisa diajak kerjasama,” ungkapnya dalam tulisan Harian Bhirawa.

Siswanto saat dikonfirmasi, pihaknya membenarkan jika dirinya bakal dilantik sebagai Sekdakab Ngawi. Menurut dia, tugas baru yang diembannya nanti merupakan tugas baru dari Gubenur Soekarwo yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Sebagai seorang PNS, saya harus siap ditempatkan di mana saja termasuk ditempatkan di daerah. Makanya saat saya ditunjuk menjadi Sekda, saya siap saja. Sebagai pelayan masyarakat, saya siap mengabdi di mana saja termasuk di Ngawi,” ungkap Siswanto.

Menurut sumber yang dihimpun di lingkungan Pemprov Jatim, pelantikan Siswanto sebagai Sekdakab Ngawi nanti juga akan dibarengi dengan gerbong mutasi yang bakal dijalankan Gubernur Soekarwo. Kabar yang beredar, mutasi itu hanya terbatas dan hanya untuk eselon II.

“Jabatan Pak Siswanto yang kosong bakal diisi oleh pejabat baru. Ada banyak kemungkinan seperti menempatkan Setiajid sebagai staf ahli yang sekarang menjadi staf khusus gubernur,” ungkap sumber tersebut. (infonfawi)