Serah Terima Berita Acara dan Dokumen PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Kabupaten Ngawi
Jumat 3 Januari 2014, di Pedopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan acara serah terima berita acara dan dokumen PBB-P2 , dalam rangka peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah antara KPP Pratama Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Onny Anwar, ST, Sekda Ngawi Drs. H. Siswanto, MM, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJB) Jawa Timur Agus Budiono, Kepala Kantor Pelayanan Pratama Ngawi, Camat se-Kabupaten Ngawi, pimpinan Bank Jatim cabang Ngawi.
Agus Budiono menjelaskan bahwa peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah untuk melaksanakan Undang- undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi. Peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah, Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Penyerahan PBB-P2 kepada pemerintah daerah paling lambat selesai akhir 2014. Saat ini ada 11 kabupaten/kota yang siap menerima penyerahan PBB-P2 menjadi pajak daerah , termasuk Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2011 ada satu kota telah melaksanakan PBB-P2 menjadi pajak daerah, yaitu kota Surabaya, tahun 2012 ada 17 kabupaten/kota, tahun 2013 ada 105 kabupaten/kota.
Bupati Ngawi dalam sambutannya (diwakili Wabup Onny Anwar, ST) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus pandai-pandai menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan penerimaan pajak, untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi. Dalam penarikan pajak PBB-P2 tahun kemarin Pemerintah Kabupaten Ngawi berperan dalam penyampaian SPT dan pemungutan pajak memperoleh pemasukan pajak sebesar 64,8%, maka tahun 2014 hasil penerimaan pajak PBB-P2 , 100% masuk PAD Kabupaten Ngawi. (Humas Pemkab Ngawi)
Penyerahan Hibah Peralatan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Dalam rangka memperkuat perokonomian rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru serta penumbuhan industri di Kabupaten Ngawi, sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian melaksanakan rangkain pembinaan mulai dari pelatihan dan pemberian hibah peralatan produksi secara simbolis yang dilaksanakan di pendopo widya graha. (selasa,31/12/12)
Dalam pemberian hibah peralatan produksi peralatan tahap II Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Sofyan, SH, Msi mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.351.224.725 untuk membeli beberapa peralatan industri yang akan dibagikan kepada 71 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diantaranya industri kecil tahu, konveksi, pakan ternak, dsb.
Apresiasi Bupati Ngawi Ir.H.Budi Sulistyono juga ditunjukkan dalam sambutannya untuk memberikan semangat kepada seluruh warga agar bisa mandiri dan menjadi seoarang pengusaha yang sukses. Dalam pemberian hibah peralatan produksi tahap II diantaranya industri kecil tahu, konveksi, pakan ternak, dsb. Bupati berharap agar bisa meningkatkan perindustrian dan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat sekitar terutama di desa binaan desa unggulan. Budi Sulistyono menekankan bahwa diluar semua itu yang terpenting dalam berusaha adalah kesibukan “SIBUK IS GOOD” karena dalam kesibukan pastia ada rizki dan dengan kekuatan niat, kerja keras, tekad dan kesungguhan hati serta doa sehingga dapat mandiri dan maju.
Setda Ngawi Terima Sosialisasi BPJS dari PT Askes
PT Askes (Persero) bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi menggelar sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan proses pelayanan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diikuti oleh Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, di Ruang Bina Bhakti Praja Kantor Sekretariat Daerah Kab. Ngawi, Senin (30/12). Sosialisasi dilaksanakan terkait rencana transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014.
Materi sosialisasi yang disampaikan Kepala PT Askes Cabang Madiun, mencakup sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan hak kostitusional setiap orang dan wujud dari tanggung jawab Negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tujuan yang ingin dicapai melalui sosialisasi ini, memberikan pemahaman secara umum kepada peserta mengenai implementasi program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2014. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai implementasi pelayanan kesehatan yang akan dinikmati peserta dalam program jaminan kesehatan seperti sistem pelayanan kesehatan berjenjang dan manfaat yang diterima.
Memberikan pemahaman peserta mengenai implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan dinikmati peserta. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai dampak keuangan dari implementasi program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi pemberi kerja, Pemerintah Pusat dan Daerah, pekerja swasta/pekerja pemerintah non PNS, PNS, dan TNI/Polri.
Sekda Ngawi Siswanto dalam sambutannya mengatakan dengan berubahnya ASKES menjadi BPJS diharapkan membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
Dalam perubahan fungsi PT Askes menjadi BPJS kesehatan, dalam hal pelayanan harus lebih baik lagi agar peserta BPJS bisa terlayani dengan baik, banyak selama ini masukan dari peserta Askes tentang pelayanan Askes yang masih belum maksimal.