Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.
Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines), Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.
Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.
Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.
Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.
Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.
Sebelum membuka secara resmi acara ini, Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni : lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.
Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery, Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.
Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.
Yang Juga Menarik
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Ngawi
Yang Juga Menarik
BAZNAS Ngawi Gelar Rakerda 2019
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ngawi gelar rapat kerja daerah (Rakerda) Tahun 2019 bertempat di Pendopo Wedya Graha, Rabu (13/03).
Menurut Ketua Baznas Ngawi, Markuwat Atmo Noto katakan optimalisasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) perlu dilakukan dan harus dikoordinasikan, “Tentunya hal ini akan lebih bisa terkoordinasi sekaligus memudahkan dalam mambayar dan salurkan zakat,” kata Markuwat. Apalagi selama ini, Baznas telah berhasil mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penggerak dalam berzakat dan berinfaq.
Makanya, Baznas Ngawi menurut Markuwat segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap OPD. “Saat ini ZIS di Kabupaten Ngawi terkumpul sekitar 2 miliar dari 3.800 muzaki, tinggal 60 persen lagi dari jumlah ASN yang ada disini,” ungkapnya. Markuwat yakin pihaknya mampu capai 5 miliar.
Sementara Bupati Ngawi, Budi Sulistyono disela acara berikan apresiasinya untuk Baznas Ngawi karena mampu memotivasi tentang zakat atau beramal jariyah bagi ASN ataupun masyarakat. “Untuk Kabupaten Ngawi, sungguh luar biasa. Sebab, dalam jangka waktu dua tahun ini dapat mengelola pertahunnya, sekitar 2 miliar serta tersalurkan dengan baik,” ujar Bupati.
Bupati menghimbau tidak hanya ASN tapi juga masyarakat Ngawi untuk turut dukung Baznas. Sebab, program yang ada di Baznas juga masuk dalam upaya Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Untuk warga Ngawi, salurkan segera sebagaian harta dan rejeki kita, sesuai aturan agama dan negara melalui Baznas. Sebab, disini semua akan dikelola secara transparan, dan akan disalurkan dengan baik tanpa ada apapun,”
Sementara Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar jelaskan di Baznas ada empat skala prioritas untuk penerima dari ZIS yang terkumpul, diantaranya Ngawi Sehat, Ngawi Cerdas, Ngawi Makmur, dan Ngawi Sejahtera, “Semua diperuntukkan bagi warga Ngawi yang kurang mampu, termasuk pejalar ataupun mahasiswa kurang mampu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dan pengusaha mikro yang membutuhkan modal agar tidak terjerat rentenir atau perbankan yang kurang baik,” ungkapnya.
Wabup mengharapkan tahun depan dana yang terkolektif melalui Baznas lebih banyak lagi. “Mudah – mudahan semua OPD bisa seratus persen menyalurkan zakatnya melalui Baznas,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, pengurus Baznas Jawa Timur, Kasno Sudaryanto, Kepala OPD se Kabupaten Ngawi, pengurus Baznas Ngawi, unsur ulama, tokoh agama, serta perwakilan ASN di lingkup Pemkab Ngawi. (Kominfo)
Yang Juga Menarik
