Wabup Ony Anwar, Buka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angk. V Tahun 2020
Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon IV mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2020, diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Ngawi bekerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Balai Pelatihan Argo Techno Park (ATP), Kecamatan Ngrambe, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Rabu (11/03/20)
Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar dalam sambutannya mengatakan pejabat struktural selain memiliki peran penting juga sangat menentukan perencanaan kegiatan instansi sekaligus memimpin bawahan serta seluruh pemangku kebijakan kepentingan strategis, “Juga untuk melaskanakan kegiatan yang lebih efektif dn efisien, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Disamping itu, Wabup juga mengungkapkan pelatihan yang dilakukan ini bersifat inovatif, pasalnya peserta tidak hanya mendapat materi sesuai dengan kompetensinya tetapi juga diberikan ruang untuk menerapkannya, “Peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya, dengan begitu bisa memberikan hasil yang siginifikan dalam pencapaian sasaran serta peningkatan kinerja di instansinya,” ujarnya.
Sementara Kepala BKPP Ngawi, Sumarsono mengatakan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 96 hari, “ Dibagi menjadi 36 hari ditempat pelatihan atau secara klasikal dan 60 hari secara non klasikal atau ditempat kerja masing – masing,” terangnya.
Kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Maret – 26 Juni 2020 ini, menurut Sumarsono akan diisi dengan empat agenda pembelajaran, “ Agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Agenda Kepemimpinan Pelayanan, Agenda Pengendalian Pekerjaan, dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan,” jelasnya.
Kepala Bidang Kompetensi Manajerial , BPSDM Jatim, Moh. Suluh menambahkan bahwa pegawai yang inovatif adalah mampu menjawab tatangan dalam melayani masyarakat, apalagi saat ini menjadi tuntutan. “Manfaatkan pelatihan ini, maksimalkan setiap apa yang diberikan, sebab saat ini pegawai yang inovatif menjadi jawaban untuk pelayanan di masyarakat,” tegasnya. (Humas – Kominfo)
Yang Juga Menarik
Raker Baznas Tahun 2020, Wabup Minta ASN Memberikan Sebagian Hartanya untuk ZIS
Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar hadiri rapat kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2020 di gedung pertemuan Notosuman, Watualang Ngawi, Selasa (10/03/20).
Turut dihadiri Sekretari Daerah Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko, Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, Abdus Salam Nawawi, Ketua Baznas Ngawi Markuwat Atmo Noto dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Ngawi serta anggota Baznas Kab. Ngawi.
Menurut Ketua Baznas Kab. Ngawi Markuwat Atmo Noto mengatakan raker ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam peningkatan zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) serta untuk menjain silaturahmi dengan semua angggota. “Kegiatan tahunan ini diharapkan bisa terus memotivasi dan juga meningktakkan optimalisasi peningkatan ZIS,” terang Markuwat.
Dikesempatan ini, Ketua Baznas Ngawi menyampaikan bahwa di Kabupaten Ngawi terdapat 160 UPZ, “Dan ini menempatkan Baznas Ngawi diperingkat sembilan se Jatim, mudah – mudahan dengan kegiatan ini nantinya bisa menaikkan ke peringkat lima,” tambahnya. Markuwat juga menyampaikan di dalam raker ini juga ada acara pemberian Award UPZ terbaik dan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) kepada salah satu anggota yang sudah menjalankan program tersebut.
Sementara Wabup Ony Anwar dalam sambutannya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan sebagian rezekinya untuk ZIS, “Dengan kita memberikan sebagian rezki kita, secara tidak langsung kita juga sudah membantu masyarakat Ngawi yang membutuhkan selain itu kita juga akan mendapatkan balasan yang baik dari – Nya”, tutur Ony Anwar.
Kali ini Ony Anwar juga memberikan apresiasinya kepada Baznas Ngawi telah berusaha membantu masyarakat dan anak – anak yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, “Dengan demikian Baznas Ngawi juga telah ikut serta hadir dalam membantu meningkatkan pendidikan serta pembangunan infrastruktur seperti masjid, toilet umum dan lainnya disini,” pungkas Ony Anwar.
Usai sambutan, Wabup berkesempatan menyerahkan Award UPZ dan Program SKSS kepada peserta yang mendapatkan, juga penyerahan setoran zakat secara simbolis dari Bupati Ngawi, Budi Sulistyono , Wabup, Ketua DPRD dan Sekda Kab. Ngawi. (Humas – Kominfo)
Anggota DPR RI Komisi II, Johan Budi Gelar Reses di Kab. Ngawi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur, Johan Budi gelar reses di Kabupaten Ngawi, Senin (09/03/20).
Menurut Johan Budi kunjungannya kali ini untuk menyerap aspirasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi yang menjadi mitra dari Komisi II DPR RI diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP), Badan Petanahan Nasional (BPN) Ngawi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Aspirasi ini nantinya sangat penting untuk disampaikan di tingkat pusat terkait tentang kondisi dan masukan yang mendukung kebaikan masing – masing instansi dikemudian hari,” jelasnya.
Dalam kunjungannya di Disdukcapil, Johan Budi memberikan apresisasinya terhadap inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya layanan jemput bola bagi warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). “Terus ada ruang tunggu khusus bagi ibu menyusui,” katanya saat melakukan tinjauan di tempat pelayanan e –KTP. Johan Budi berharap kedepan inovasi baru tersebut semakin bisa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara dari keseluruhan kunjungan resesnya, Anggota Komisi II DPR RI, ini mengungkapkan banyak aspirasi yang didapatkan mulai pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang, permasalahan kebutuhan administrasi kependudukan untuk keperluan data kepegewaian serta persoalan sengketa pertanahan, termasuk program Pemerintah yang berkaitan dengan sertifikat tanah, “Dari berbagai aspirasi tersebut nantinya akan kita bahas dan perjuangkan di pusat demi perbaikan tingkat pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.(Humas – Kominfo)