Ngawi Sambut Kirab Bangga Kencana 2025, Perkuat Komitmen Wujudkan Keluarga Berkualitas
Kabupaten Ngawi menjadi titik singgah Kirab Pataka Bangga Kencana 2025 dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32. Kegiatan kirab yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) ini melibatkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pembawa pesan pembangunan keluarga ke berbagai penjuru Indonesia.
Pataka diterima secara resmi oleh Pemkab Ngawi dari Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025). Prosesi penyambutan dilaksanakan dalam apel yang dipimpin Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di halaman Pendopo Wedya Graha.
Dalam sambutannya, Bupati Ony menekankan pentingnya momentum Harganas sebagai upaya penguatan nilai-nilai keluarga. “Haganas bukan sekadar peringatan seremonial, tapi refleksi mendalam tentang peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa,” tegasnya.
Memanfaatkan momen ini, Pemkab Ngawi menggelar sejumlah kegiatan strategis. Di antaranya kunjungan pemantauan Simulasi MBG (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita Non PAUD), edukasi gizi lewat Gerakan Isi Piringku di Taman Asuh Sayang Anak, hingga pelayanan KB serentak di RSUD Geneng. Tak hanya itu, Bupati Ony juga menyapa siswa dalam kegiatan Sosialisasi Peran Ayah di SMK PGRI 1 Beran dan mengikuti prosesi Wisuda Sekolah Lansia Tangguh di Desa Ngrayudan.
Seluruh kegiatan ini menjadi wujud nyata implementasi program Quick Wins yang meliputi Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya, serta Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bupati menegaskan, Pemkab Ngawi siap menggencarkan replikasi program di berbagai TPA, sekolah, hingga pusat layanan lansia.
“Ini bukan agenda sesaat, tapi komitmen berkelanjutan untuk menyiapkan generasi emas dan lansia yang mandiri, sehat, serta produktif,” tegasnya.
Usai memimpin apel, Bupati Ony secara simbolis melepas kirab menuju Kabupaten Klaten, menandai lanjutan estafet semangat pembangunan keluarga berencana di Tanah Air.
Negara Hadir, Pemkab Ngawi Luncurkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Gelar Pasar Murah
Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi dan meringankan beban masyarakat dengan meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Pasar Murah yang digelar di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Senin (23/6/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo, jajaran Kepala OPD terkait, serta para Camat se-Kabupaten Ngawi.
Dalam sambutannya, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja formal maupun informal.
“Ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat pekerja,” tegas Bupati Ony.
Bupati juga mengapresiasi lonjakan signifikan jumlah penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi, yang meningkat dari 7 ribu orang pada 2023 menjadi 15.625 orang di tahun 2025. Penerima manfaat mencakup petani/buruh tani tembakau, pekerja rentan, hingga relawan.
Menurut Bupati Ony, program ini memberikan perlindungan dasar berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seluruh biaya perawatan akibat kecelakaan kerja ditanggung hingga sembuh total, dan apabila terjadi risiko kematian, ahli waris berhak atas santunan serta beasiswa pendidikan bagi dua orang anak hingga perguruan tinggi dengan total nilai mencapai Rp 174 juta.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2023, Pemkab Ngawi telah berani mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk iuran program jaminan sosial. Langkah ini kini mendapat dukungan penuh melalui regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.
Bupati Ony turut menyinggung potensi sektor pertanian, khususnya tingginya harga gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 per kilogram. Ia mendorong petani untuk terus mengembangkan pertanian ramah lingkungan guna menekan biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan.
“Ngawi diharapkan pusat bisa terus menjaga produktivitas beras, agar mampu menjadi Lumbung Pangan Nasional,” imbuhnya.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada para relawan yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang, menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah dengan jumlah relawan terbanyak di Jawa Timur. Ia berharap ke depan lebih banyak pekerja informal, honorer, dan aparatur desa yang bisa terlindungi melalui program ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam, dalam laporannya menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan perlindungan kepada 15.624 petani tembakau dan pekerja rentan dari berbagai risiko sosial dan ekonomi selama masa kerja,” terang Kusumawati.
Peningkatan jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program ini. Dari 7.000 orang pada tahun 2023, meningkat menjadi 10.769 pada 2024, dan kini mencapai 15.624 orang pada tahun 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, memberikan apresiasi atas komitmen kuat Pemkab Ngawi dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.
“Perlindungan ini menyasar pekerja sektor informal seperti petani tembakau, relawan BPBD, pekerja TPS 3R, dan masyarakat miskin ekstrem. Ini adalah langkah strategis dan patut dicontoh,” jelas Hadi.
Ia berharap ke depan program ini terus diperluas hingga mencakup seluruh pekerja informal dan honorer di Kabupaten Ngawi.
Pemusnahan BMN Hasil Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun di Pendopo Wedya
Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madiun melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai, bertempat di Pendopo Wedya Graha, Rabu (18/6/2025).
Kepala KPPBC Madiun, P. Dwi Jogyastara, menyampaikan bahwa barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terhadap barang kena cukai ilegal berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). “Total potensi kerugian negara akibat peredaran barang kena cukai ilegal ini mencapai Rp4,7 miliar,” ungkapnya
Penindakan terhadap barang ilegal ini dilakukan dalam kurun waktu Agustus 2024 hingga April 2025, ” Melalui berbagai metode, seperti operasi pasar, patroli darat, pemeriksaan warung dan kios, ekspedisi perusahaan jasa titipan, kargo kereta api, hingga pemantauan daring atau cyber crawling” katanya.
Kegiatan simbolis pemusnahan dilakukan di Pendopo Wedya Graha, dilanjutkan dengan pemusnahan secara langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Selopuro, Ngawi,” Rokok ilegal dihancurkan menggunakan mesin penghancur sampah, sedangkan MMEA dimusnahkan dengan cara dituang ke dalam tong drum berisi tanah” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kasatpol PP Kabupaten Ngawi, Rahmat Didik Purwanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkomitmen mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayahnya.
“Kami secara rutin melakukan patroli dan sosialisasi diberbagai wilayah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Ini bagian dari komitmen kami dalam menegakkan aturan dan melindungi masyarakat serta penerimaan negara,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan bahaya serta dampak hukum dari peredaran barang kena cukai ilegal semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan patuh terhadap regulasi.