Sosial Politik Archives - Page 4 of 4

Kabupaten Ngawi Terima Penghargaan LPPD, 10 Besar Terbaik Se Jatim

Kabupaten Ngawi terima penghargaan Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten Ngawi masuk 10 besar terbaik se Jawa Timur, membuktikan bahwa kinerja Pemkab Ngawi berkinerja baik. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubenur Jatim, Soekarwo kepada Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar saat Upacara Hari Otonomi Daerah XII di Halaman Kantor Gubenur Jatim, Jumat (27/4).

Kabupaten Ngawi berhasil mendapat nilai dengan skor 3.2400 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 53 tahun 2018 tentang Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional, Wabup jelaskan bahwa penghargaan ini berdasarkan penilaian LPPD tahun 2016 yang dilakukan secara komprehensif dengan berbagai indikator, termasuk kontribusi kabupaten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemkab Ngawi. “Penghargaan ini sungguh luar biasa, dan harus bisa menjadi motivasi bagi kita lebih baik lagi,” tutur Wabup.

Menurut Ony Anwar prestasi ini hasil kerjasama semua pihak mulai dari OPD, DPRD dan seluruh masyarakat. “Kami berharap penghargaan ini terus dapat dipertahankan, dan berupaya terus untuk dapatkan nilai yang lebih tinggi lagi,” harapnya.

Selain Kabupaten Ngawi, penghargaan ini juga diberikan kabupaten Madiun. Magetan, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Lamongan, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Tulungangung, Malang, Trenggalek, Gresik .Sedangkan untuk kota adalah Madiun, Kediri, Surabaya, Probolinggo, Blitar dan Malang.(kominfo)

Sosialisasi Tatap Muka KPU Tahapan Pilgub Jatim 2018

7 years ago di %s Berita/Sosial Politik oleh Isni Maria 1,241 views

Ketua KPU Syamsul Wathoni berikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Dalam rangka sukseskan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur (Pilgub) Jawa Timur 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi adakan Sosialisasi Tatap Muka Tahapan Pilgub Jatim 2018, Kamis (5/4), bertempat di Hotel Sukowati Ngawi. Acara dengan tema “Ayo Sukseskan Pilgub Jatim” ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Syamsul Wathoni, OPD se Kabupaten Ngawi, Organisasi Masyarakat, relawan dan perwakilan siswa dari sekolah yang ada di Ngawi.

Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Syamsul Wathoni mengatakan bahwa tujuan acara yang digelar ini untuk titip informasi, getok tular terkait Pilgub Jatim 2018 mendatang. “Pilkada ini akan dilakukan serentak dan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018,” jelas Syamsul. Ia juga katakan, masyarakat harus tahu tentang hal ini, dan harus gunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jam 07. 00 – 13.00.

Syamsul juga sampaikan, bagi seorang pemilih syarat utamanya memiliki e-KTP, dengan begitu tidak akan bisa diwakilkan, “Satu orang, satu suara atau one man, one vote,” terangnya. Diketahui, Dinas Kependudukan Jawa Timur telah marathon melakukan perekaman e-KTP tanggal 20 Januari- 18 Februari lalu, “Hasilnya dipastikan hampir seluruh masyarakat Ngawi sudah ter-coklit,” lanjutnya.

Namun, dari data yang masuk masih ada 12 ribu yang belum lakukan perekaman, setelah dipastikan ada 8 ribu sudah masuk data base, “Meskipun demikian, yang belum terekam tetap bisa gunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Dispenduk,” jelasnya. Katanya lagi, data tersebut akan di pleno kan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan komposisi terdapat pemilih baru, dan sedang ditindaklanjuti. Setelah itu dilakukan validasi sampai pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nah, tanggal 2 Maret akan diumumkan, jika ada kekeliruan identitas diharapkan untuk segera melapor.

“Karena tanggal 3 – 7 Maret, itu proses pengecekan. Sedang, tanggal 8 – 10 Maret, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan gelar pleno. Kemudian tanggal 11-12 Maret, PKK akan melakukan rapat pleno. Dan terakhir, tanggal 18 April, DPT akan di pleno kan. Tapi, jika sampai tanggal itu belum masuk DPT, maka terpaksa yang bersangkutan tidak terdaftar tapi tetap bisa memilih dengan menggunakan fasilitas DPTB (Daftar Pemilih Tambahan),” terangnya panjan lebar.

“Tapi jangan khawatir, pemerintah sudah lakukan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusi, hak memilih. Sebab, memilih adalah hak yang mahal,” pungkasnya. (kominfo)