Category archive

Pemerintahan - page 286

Berita yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemeirimtah Pusat, Provinsi maupun Daerah

Bupati Gelar Rakor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

5 years ago di %s Kabar Ngawi/Pemerintahan 1,879 views

Setelah melakukan rotasi dan mutasi pekan lalu, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono langsung tancap gas dengan menggelar Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se kabupaten Ngawi, bertempat di Gedung Kesenian Ngawi, Selasa (7/01).

Rapat koordinasi ini terkait pembahasan evaluasi program kegiatan tahun 2019 dan perencanaan program pada 2020,

Dalam sambutanya, Bupati Ngawi mengatakan evaluasi pada tahun 2019 masih seperti tahun sebelumnya, “Evaluasi tidak jauh – jauh dari tahun sebelumnya yaitu kejar mengejar di ujung tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa pada perencanaan pada tahun 2020 harus ada strategi baru, seperti melakukan lelang di awal tahun, supaya penyerapan anggaran lebih cepat dan pengerjaannya lebih optimal,” ujarnya. Budi Sulistyono juga jelaskan bahwa proses pelelangan yang dilakukan di awal, akan mempercepat proses pengerjaannya  akan kita bisa melepas pekerjaan kepada pihak lain itu bisa secepat mungkin dengan harapan, “Apabila proyek itu selesai cepat berarti masyarakat itu makin cepat menikmati,” tandasnya

Sementara itu Wakil Bupati  Ngawi, Ony Anwar pada rakor ini juga menyinggung evaluasi anggaran Dana Desa yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dan perencanaan di tahun 2020. Wabup mengungkapkan bahwa penyerapan sudah dilakukan dengan baik, namun implementasi dilapangan kurang, hal ini menjadi tugas Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengawal APBDes sehingga yang terjadi tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2020,” katanya

Dalam rakor ini juga dihadirkan konsultan perencanaan, Dewi Kanestri. Diharapkan, hadirnya konsultan ini OPD semakin mengoptimalkan kinerjanya, “Kami dipercaya untuk meriset suatu daerah, ada tiga pendekatan diantaranya  diskusi terkait entrepreneur kompetitif government,  bagaimana melihat peluang dan bisa mendorong potensi terkait pelayanan publik, kemudian terkuait costumer goverment bagaimana stakeholder yang ada mengerti terkait Travel Technology Initiative (TTI) Development Event Organizer, dan Digital Global Cosmopolitan Government, bagaimana OPD memiliki wawasan global kompeten dan connection,” ungkap Dewi.

Rakor ini juga  di hadiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Pimpinan OPD, dan Camat Se Kabupaten Ngawi.(Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

Bappelitbang Ngawi Gelar KISS RKPD Tahun 2021

Untuk mensinkronisasikan perencanaan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Ngawi gelar Koordinasi, Integrasi,

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala UPT Puskesmas dan KS Lingkup Pemkab Ngawi

5 years ago di %s Pemerintahan 1,739 views

Mengawali tahun baru 2020 Bupati Ngawi Budi Sulistyoono kembali melakukan perombakan pada Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala UPT  Puskesmas dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi bertempat di Pendopo Wedya Graha, Jumat (3/01).

Setidaknya ada 219 pejabat yang di rotasi, 58 diantaranya kepela sekolah tingkat sekolah dasar. Dalam sambutannya bupati Ngawi sampaikan bahwa Pelantikan mutasi dan rotasi jabatan sudah menjadi hal rutin untuk mengisi kekosongan sesuai dengan kompetensinya yang secara analisa menggunakan tim paniatia seleksi (Pansel) yang independen “Kompetensi kelihatan kok, dari situ maka kita obyektif saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut bupati juga sampaikan bahwa saat ini Aparatur Sipil Negara harus menjadi agen perubahan dengan inovasi pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan “Dengan pelayanan terbaik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat” ujarnya, saat ini banyak sekolah sekolah negeri yang regrouping bahkan tutup sekolah, itu terjadi karena tingkat kepercayaan terhadap sekolah negeri mulai berkurang “Ini menjadi pekerjaan rumah (PR,red) kita semua terutama Dinas Pendidikan, harus ada perubahan,” imbuhnya

Dalam sambutannya Budi Sulistyono juga menekankan tentang pembangunan wilayah ekonomi baru salah satunya melalui bidang pariwisata “Kita harus membangun dan mensupport untuk pembangunan pariwisata, misalnya saat ini yang sudah berkembang wisata Srambang, yang berdampak pada wilayah disekitarnya, disitu akan terjadi aktifitas ekonomi,” ungkapnya.

Hadir dalam pelantikan ini wakil Bupati Ony Anwar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Shodiq Triwidyanto, berserta seluruh tamu undangan.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

UPT Puskesmas Ngawi Kota, Raih ZI Dengan Predikat WBK

5 years ago di %s Pemerintahan 2,913 views

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) untuk UPT Puskemas Ngawi, diberikan langsung Kemenpan RB, Cahyo Kumolo kepada Kepala UPT Puskesmas Ngawi, Siti Agustiningsih bersama Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa  (10/12).

Dilansir dari menpan.go.id penghargaan ini adalah predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. “Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M.Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Menurut Siti Agustiningsih inovasi menjadi kunci masuknya UPT Puskesmas Ngawi sebagai salah satu penerima ZI kategori WBK ini. “Ada dua inovasi yang telah dilakukan Puskesmas yakni Pena Rembang dan One Stop Service Lansia sehingga  menjadi pertimbangan dan menghasilkan nilai tinggi,” bebernya.

Kapus Ngawi ungkapkan kalau ide inovasi ini muncul justru dari keluhan pasien, terkait penuhnya jumlah pasien di hari Senin dan Selasa, “Bagian depan Puskesmas ini penuh dan crowded. Namun, kemudian kita pisah, Alhamdulillah bisa terurai dan lebih kondusif,” terangnya.

Untuk Pena Rembang, Agustin sapaan akrabnya mengatakan bahwa ini adalah pelayanan untuk anak usia 0 – 15 tahun dalam satu   yang mencakup semua jenis layanan bagi rentan usia tersebut. “Disitu ada perikasaan kesehatan dokter, klinik remaja, imunisasi dan lainnya,” tuturnya disela kunjungannya Pos Gizi di desa Grudo, Kamis (12/12).

Sementara One Stop Service Lansia, disampaikan adalah pelayanan satu pintu bagi Lansia, “Pasien lansia bisa mendapatkan layanan lengkap, dari daftar langsung diperiksa dokter, apabila perlu cek laboratorium bisa dilakukan langsung standby disitu dan ambil obat juga disitu, “tambahnya.

Selain itu, Agustin juga menyampaikan bahwa ketepatan pelayanan juga menjadi perhatian, makanya disetiap unit pelayanan harus tertera jenis dan waktu pelayanan bahkan biayanya.“Jadi semua trasnparan, dan untuk menghindari pungutan liar,” tandasnya.

Selain UPT Puskesmas Ngawi, Kemenpan RB juga memberikan penghargaan untuk 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

DPMD Kab. Ngawi Bersama BPKP Prov. Jatim Gelar Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tatakelola Keuangan Desa

5 years ago di %s Pemerintahan 1,337 views

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi Ngawi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur gelar WorkShop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Tatakelola Keuangan Desa Di Kabupaten Ngawi, bertempat di Aula Notosuman Watualang Ngawi, Selasa (3/12).

Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa.  yang dikembangkan oleh BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tatakelola keuangan Desa. Fitur yang ada dalam aplikasi ini pun dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan saat ini masyarakat semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah termasuk desa, apalagi ada Dana Desa (DD). “Termasuk transparansi dalam pengengelolaannya menjadi suatu hal yang wajib dilakukan didalamnya,” tegasnya.

Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan kepada semua komponen, termasuk masyarakat, “Melalui DD, akan terus membangun mulai dari pinggiran, dan masyarakat juga semakin cerdas serta makin ingin transparan,” lanjutnya. Dengan aplikasi Siskeudes tata kelola penggunaan DD, kata Budi Sulistyono akan semakin sempurna, detail dan transparan. “Tentunya akan mudah dikontrol, mudah dilihat serta transaparansi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari lagi,” tuturnya.

Dengan kegiatan ini Bupati berharap semua kepala desa mengikutinya, dan segera membuat prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran. “Sebab, anggaran makin hari makin besar harus ada prioritas dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati juga meminta Kades, membuat tatanan penyusunan anggaran maupun pencairannya. “Bulan Desember ini, sudah harus membuat action plan di tahun 2020. Sehingga awal tahun sudah ada perencanaan yang matang serta sudag ada pencairan,” katanya. Bupati menandaskan semakin cepat DD dicairkan maka makin cepat pembangunan, masyarakat segera bisa menikmatinya.

Sementara Kepala DPMD, Kabul Tunggul Winarno mengharapkan dengan workshop ini masing – masing desa bisa langsung mengimplementasikan serta mengaplikasikan dengan sistem yang ada di Siskeudes, “Sehingga kontrol dari penggunaan anggaran desa bisa lebih tertib, lancar dan transparan,” kata Tunggul disela acara.

Hadir sebagai narasumber acara kali ini,  Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Bea Rejeki Tirtadewi dan Kepala Subauditorat Jawa Timur,  BPK perwakilan Provinsi  Jatim Rusdiyanto serta peserta dari seluruh desa di Kabupaten Ngawi. (nf/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

1 … 284 285 286 287 288 … 290

Share

Go to Top