Pemerintahan - page 261

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Kepala Badan Keuangan, Bambang Supriyadi, Inspektur Inspektorat, Yulianto Kusprasetyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Indah Kusumawardani serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dan pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut – turut atas pelaporan keuangan tahun 2010 – 2019, serta penyerahan Barang Milik Daerah (BMN) Award 2020 secara virtual, di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Selasa (22/09/20).

Acara dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus diumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur bersama 17 Kabupaten dan Kota se Jatim memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Dalam sambutannya, Menkeu, Sri Mulyani memberikan apresiasinya untuk semua pihak diantaranya kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah bersinergi memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Menurutnya, peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah juga menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. “Diharapkan capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Ditengah pandemi Covid – 19 ini, Menkeu mengatakan pemerintah akan terus berupaya mempertahankan serta menjaga akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). “Kita berpikir pengelolaan ini harus kita jaga hingga 2021, atau bahkan sesudah itu. Sehingga kita tetap akuntabel terhadap keuangan negara,” ungkapnya.

Karena menurutnya, pandemi ini tidak akan selesai tahun ini, bahkan hingga tahun depan masih dihadapkan dengan situasi ini, “Jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan ini,” lanjutnya.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa semua mitigasi serta resiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penanganan Covid – 19 juga pemulihan ekonomi nasional (PEN), menjadi perhatian bagi pimpinan stakeholder baik dipusat maupun daerah.

Ditambahkan Menkeu, bahwa kementerian, lembaga dan Pemda harus mampu mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi ditengah pandemi Covid – 19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran.

Usai sambutan Sri Mulyani menyerahkan Penghargaan WTP dan Penyerahan BMN Award 4 secara virtual dan dilanjutkan dengan talk show tentang “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang akan dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Perbendaharaan, Gubernur Sumatra Barat, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung yang di moderator Inspektur Jenderal Kemenkeu. (Kominfo)

Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Ngawi di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Senin (21/09/20).

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Aris Agung, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi Sumarsono , pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta peserta PKP Angkatan V.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Pelayanan yang mudah, singkat serta bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan goalnya adalah pelayanan yang terbaik,” katanya.

Sementara Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aris Agung menandaskan pandemi Covid – 19, jangan menjadi alasan ASN tidak produktif namun justru dijadikan menjadi tantangan untuk berinovasi, “Termasuk menjawab kebutuhan masyarakat ditengah pandemi saat ini,” tuturnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, Sumarsono pelaksaan PKP ini tidak sesuai jadwal yang ditentukan akibat pandemi Covid – 19, “ PKP ini berjalan selama 6 bulan 10 hari, yang normalnya adalah tiga bulan, karena kondisi pandemi pelaksanaan pembelajaran diberhentikan selama 2, 5 bulan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya pun, kata Sumarsono dilakukan dengan daring (dalam jaringan,red) melalui aplikasi zoom meeting, “Namun meskipun dalam keterbatasan seperti itu, tetap bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas,” lanjutnya.

Dijelaskan Kepala BKPP, bahwa PKP angkatan V ini dimulai tanggal 11 sampai 21 September 2020 diikuti 40 peserta materi pembelajaran Kepemipinan, Pancasila dan Bela Negara, Kepemimpinan Pelayanan, Pengendalian Pekerjaan dan Aktualisasi Kepemipinan, “Dan menggunakan metode pembelajaran diskusi, simulasi baik kelompok maupun kelas dan studi lapangan,” terangnya.

Sementara studi banding pelayanan publik ke Kabupaten Sleman Provinsi DIY Yogyakarta, diungkapkan Sumarsono juga dilakukan secara online, “yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan Sleman, yang dilakukan secara daring,” ujarnya. (Kominfo)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Olah Raga Kabupaten (Musrokab), yang diikuti seluruh pengurus cabang olahraga di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi, Rabu (16/06/20).

Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur yang di wakili Wakil Ketua La Nyalla Mattalitti secara virtual, Ketua KONI Ngawi, Rachmad Suprasono serta 24 Ketua Cabang Olahraga (Cabor) dari 28 Cabor di Kabupaten Ngawi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dikesempatan ini, secara aklamasi terpilih Ketua KONI Ngawi periode 2020 – 2024, Faisol menggantikan Rachmad Suprasono yang menduduki jabatan tersebut dua kali periode.

Bupati Ngawi memberikan apresiasi untuk kinerja kepengurusan KONI Ngawi yang lama, karena telah berjuang serta mengabdi untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Ngawi, termasuk keberhasilan meraih banyak prestasi. Budi Sulistyono berharap kepengurusan yang baru ini bisa lebih baik dan berprestasi. “Dan, tetap berperan dalam mencari dan membimbing atlit agar tetap fokus,” ungkapnya.

Disampaikan Budi Sulistyono saat ini posisi Kabupaten Ngawi peringkat ke 27 dari total 38 Kabupaten/Kota di Jatim, sementara untuk raihan mendali mengadalkan cabor Tinju, Muay Thai, Wushu, Dan Taekwondo, “Kita tidak boleh puas sampai disini, tetap harus ada perbaikan, dan kepengurusan baru ini bisa mengangkat prestasi cabor – cabor lainnya,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KONI Jatim La Nyalla Mattalitti, melalui Video Conference berpesan untuk pengurus baru KONI Ngawi, saat ini agar tetap fokus menjaga keselamatan, kesehatan dan meningkatkan prestasi untuk atlit pada cabor masing – masing.

Ditemui usai acara Ketua Umum KONI Ngawi terpilih , Faisol menyampaikan ucapan terima kasihnya untuk semua Ketua Cabor yang telah memberikan kepercayaan memimpin KONI Ngawi, “Saya memiliki visi menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai barometer olahraga di Provinsi Jatim” katanya. (Kominfo)

Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto gelar rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) PPID Utama dan PPID Penghubung se Kabupaten Ngawi, di Pendopo wedya Graha Rabu (09/09/20).

Hadir dalam kegiatan ini PPID Utama, Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika, Prasetyo Harri Adi, dan PPID penghubung dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Sekda, diera digital ini keterbukaan informasi publik menjadi suatu hal yang utama bagi birokrasi pemerintahan. “Masyarakat diera sekarang ini menginginkan sebuah informasi yang cukup untuk mengetahui perkembangan ataupun yang dikerjakan di daerahnya,” jelasnya.

Dikesempatan ini, Sodiq meminta komitmen semua PPID penghubung untuk bisa menjalankan amanat yang ada di UU Nomor 14 Tahun 2008, menurutnya hal ini adalah bagian dari perubahan reformasi birokrasi tentang hak yang diperlukan masyarakat, “Saya meminta seluruh Sekretaris OPD, yang juga menjadi PPID penghubung untuk berkomitmen dalam memenuhi informasi publik kepada masyarakat melalui website OPD, serta wajib menyampaikan informasi publik lewat PPID utama yang ada di Kominfo untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi,” tegasnya.

Sementara Kadin Kominfo, Prasetyo Harri Adi mengatakan bahwa PPID ini sudah berjalan cukup lama, dan harus terus ditingkatkan lagi pemenuhan informasi publik kepada masyarakat. “Dengan meningkatkan intensitas kita dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, sekaligus melakukan perubahan birokrasi seperti yang disampaikan atasan PPID,” terangnya.

Keterbukaan Informasi Publik juga dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (Kominfo)