Pemerintahan - page 234

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah-langkah percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Selasa (25/05/21) di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi yang diikuti Gubenur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Dalam penjelasannya Mendagri menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo, yang meminta Kemendagri untuk mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah percepatan penyerapan APBD tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19.

Tito mengungkapkan bahwa Pemerintah menargetkan triwulan II 2021 (April, Mei, Juni), diusahakan pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 7 persen sampai 8 persen, untuk itu daerah harus fokus pada langkah percepatan penyerapan APBD, “Yakni dengan melakukan penanganan pandemi Covid -19 secara serius, pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi, beserta pelayanan publiknya,” tandasnya.

Dijelaskan Mendagri, untuk mencapai target tersebut Pemda memiliki tantangan untuk menurunkan angka tertular Covid-19, dengan meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian. “Hingga meningkatkan kapasitas rumah sakit,” imbuhnya.

Usai ikuti rakor, Wabup Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengungkapkan bahwa penyerapan APBD di Ngawi sudah mencapai 17 persen diawal bulan Mei dari 23 persen yang ditargetkan pada akhir Mei, “Untuk itu, kita upayakan di minggu depan harus ada percepatan dalam realisasi ini dan secara adminitrasi tidak ada kendala termasuk SIPD yang saat ini juga terjadi hampir diseluruh Kabupaten di Indonesia,” tuturnya.

Realisasi penyerapan dikatakan Dwi Rianto Jatmiko difokuskan pada penyerapan anggaran, salah satunya bersifat padat karya, “Harapannya ketika realisasi lancar, maka peredaran atau bergeraknya rupiah ditengah masyarakat semakin tinggi, dan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga geliat pertumbuhan ekonomi mulai ada,” ungkapnya. ( Kominfo)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Ngawi gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Pendopo Wedya Graha secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (25/05/21).

Hadir dalam Musrenbang RPJMD ini, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dan Wakil Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Toni Indrayanto.

Selain itu juga diikuti perwakilan Kepala Bakorwil I Madiun, Forkopimda Ngawi, pimpinan OPD, tokoh agama, Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang dilakukan secara virtual.

Menurut Bupati Ngawi, RJPMD merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program Kepala Daerah yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, “Serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mendasar Pemendagri Nomor 86 tahun 2017,” terangnya.

Ony Anwar Harsono juga mengatakan bahwa visi Semesta Berencana adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI bisa berjalan dengan baik.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi menginginkan visi misi yang telah dibuat tersebut untuk didukung bersama dengan program kerja yang baik, melalui koordinasi, sinergi dan kolaborasi disetiap perangkat daerah, “Agar bisa sesuai dan terwujud dalam perencanaan daerah yang partisipatif,” lanjutnya.

Dengan forum Musrenbang ini, Ony Anwar Harsono berharap bisa menjadi media efektif dalam penajaman terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. “Dan untuk seluruh stakeholder pembangunan yang hadir, saya harap dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan masukan guna penyempurnaan Rancangan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Toni Indryanto kali ini menyampaikan sambutan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur bahwa dokumen RPJMD harus memiliki keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi selain harus mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan, “Yang bersifat lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN dalam perencanaan daerah,” katanya.

Lebih lanjut Toni menambahkan pemerintah Provinsi Jatim di tahun 2021 ini akan melakukan perubahan RPJMD 2019-2024 yang menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdampak virus covid 19.
“Dan beberapa hal yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya pertumbuhan ekonomi Jatim 2020 yang mengalami kontraksi sebesar – 2,39 persen dari target 5,55 persen, meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Jatim di tahun 2021 dan bertambahnya presentase penduduk miskin di Jatim,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Toni mengharapkan penyusunan RPJMD ini nantinya bisa menyesuaikan dan meningkatkan kembali perekonomian di Jatim.

Tidak hanya itu, Toni juga menyampaikan arahan terkait pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada 5 kawasan di Jatim.

“Dan Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari Kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan Lintas Selatan yang memiliki fokus pengembangan dalam peningkatan agro industri dan pengembangan agropolitan serta pertumbuhan sentra-sentra agro produksi di Kawasan wisata Gunung Wilis dan Lawu,” lanjutnya.

Selain itu adanya tujuh proyek diantaranya pembangunan jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder dan pembangunan exit Tol Walikukun, tambah Toni.

“Dengan demikian diharapkan Pemkab Ngawi dapat mendukung implementasi peraturan tersebut dengan menyiapkan Readiness Criteria, Fasilitasi Perijinan, Kesesuaian Tata Ruang, Penyedian Lahan dan Koordinasi deangan Steakholder terkait,” tuturnya. (Kominfo)

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono hadiri Sosialisasi Potensi Pembiayaan dan Kebutuhan Mesin Dryer atau Pengering Gabah Untuk Petani, Gapoktan dan Koperasi Tani oleh Bank Jatim Ngawi, Senin (24/5/21) di Pendopo Wedya Graha.

Direktur Keuangan Bank Jatim, Ferdian Timur Satyagraha mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, untuk memfasilitasi petani, dalam proses pasca panen agar padi yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih tinggi. “Pembiayaan dan Kebutuhan mesin dryer atau pengering gabah ini merupakan program atau project baru dan pertama diimplementasikan di Kabupaten Ngawi, dan harapannya kedepan bisa dilakukan di daerah lainnya di Jatim,” terangnya.

Disampaikan Ferdian bahwa pihaknya di tahun 2020 mendapatkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk memfasilitasi sektor produktif seperti nasabah UMKM, mencapai hampir seratus ribu nasabah, “Dengan sosialisasi ini, diharapkan bisa memberikan dampak bagi teman – teman petani, semoga efektifitasnya dapat meningkat serta kesejahteraan petani pun juga akan meningkat,” tambahnya.

Sementara Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dikesempatan ini memberikan apresiasinya untuk Bank Jatim, yang mampu mengeksekusi salah satu programnya untuk kebutuhan petani di Ngawi pasca panen dapat terfasilitasi. “Produktifitas petani di Kabupaten Ngawi luar biasa, sehingga hasil panen padi mengalami surplus, bahkan menjadi lumbung pangan nomor enam secara nasional. Namun tingginya produktifitas ini juga harus dibarengi dengan penyerapan hasil panen yang optimal,” terang Bupati Ngawi.

Dengan program dari Bank Jatim, berupa pembiayaan dan kebutuhan mesin dryer atau pengering gabah, Ony Anwar Harsono berharap penyerapan hasil panen petani di Ngawi bisa dikelola dengan baik dan meningkat, “Petani tidak akan lagi di monopoli oleh tengkulak, apabila harga jual rendah. Dan, padi hasil panen bisa diproses di Poktan,” lanjutnya.

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi minta Koperasi Gapoktan, agar memiliki komitmen kuat sehingga program ini bisa memberikan keuntungan tidak hanya petani tapi juga BUMD, “Ini dibutuhkan komitmen, saya berharap teman-teman di Koperasi Gapoktan dengan stimulan seperti ini, bisa menjaga komitmen intregitasnya,” tandasnya. (Kominfo)