Pemerintahan - page 145

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono resmikan Mushola Baitul Muhtadin lingkungan SD Karang Tengah , Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Jum’at (01/04/22).

Secara simbolis Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono tandatangani prasasti sebagai tanda mushola ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah.

Disampaikan Bupati Ngawi, SD Karang Tengah 1 merupakan salah satu SD tertua di Kabupaten Ngawi dan menjadi cagar budaya ada sejak tahun 1896 yang memiliki nilai historis yang tinggi, “Dengan adanya mushola ini, semakin memberikan semangat dan kemanfaatan bagi warga SD Karang Tengah 1 dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Menurut Ony Anwar Harsono, mushola menjadi bagian dari pusat peradaban selain sebagai tempat ibadah, juga bermanfaat sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan perekonomian, “Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa bersama-sama memberikan manfaat bagi lingkungan, menggerakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga mushola menjadi suatu pusat peradaban yang luhur untuk membangun meningkatakan keimanan yang dibarengi dengan membangun sumber daya manusia dan juga ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Selain itu, disebutkan Bupati Ngawi bahwa pendidikan yang dihadirkan disini tidak hanya mengacu pada intelektual saja, tetapi juga pendidikan karakter, “Bagaimana budi pekerti yang luhur tertanam akhlakul karimah yang baik. Insyaallah, mampu menjadi pemimpin dimasa mendatang yang amanah dan istiqomah,” tandasnya. (Kominfo)

Strategi untuk menegakkan hukum dan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu, Kejaksaan Negeri Ngawi, launching Rumah Restorative Justice, Kamis (31/03/22) di Pendopo Wedya Graha, Ngawi secara hybrid diikuti 16 Kabupaten/Kota se Jawa Timur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim.

Menurut Kajari Ngawi, Budi Raharjo Rumah Restorative Justice adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
“Restorative Justice adalah suatu solusi, alternatif untuk penyelesaian perkara, khususnya perkara pidana yang ada di Masyarakat dengan mengdepankan win-win solution,” jelasnya.

Sementara perkara pidana yang dimaksud Budi adalah ancaman hukumnya tidak lebih dari lima tahun, “Dan tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 Juta,” terangnya.

Ditambah lagi, menurut Kajari Ngawi kapasitas rumah tahanan (rutan) di Indonesia over kapasitas, “Sehingga dengan hadirnya Rumah Restorative Justice, diharapkan bisa berkontribusi untuk masyarakat,” lanjutnya.

Jika ada permasalahan hukum, Budi berharap tokoh agama, ulama, dan aparat desa bisa diselesaikan di RRJ ini, “Untuk mencari alternatif keadilan, yang menyentuh masyarakat,” terangnya.

Sementara Wabup Ngawi, menyatakan keberadaan Rumah RJ ini suatu inovasi luas biasa dalam penanganan kasus dari Kejaksaan yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan cara mediasi, “Rumah Restorative Justice ini semoga dapat memberi manfaat dalam penegakan hukum, menciptakan situasi masyarakat yang kondusif sadar dan taat hukum,” ujar Wabup Ngawi.

Tidak hanya itu, Dwi Rianto Jatmiko juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi mendukung program Kampung Restorative dan Rumah RJ oleh Kajari sebagai upaya memberikan rasa adil, nyaman ke masyarakat. Dan, berharap seluruh elemen bisa aktif dan berpartisipasi dengan adanya Rumah RJ, “Dalam memberikan bantuan hukum sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020,” lanjutnya.

Secara simbolis launching dilakukan dengan pemukulan gong dan penandatanganan bersama oleh Wakil Bupati Ngawi dan Kajari Ngawi.

Hadir dalam acara ini Forkompinda Ngawi, pimpinan OPD, Camat Se Kabupaten Ngawi, serta perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Ngawi. (Kominfo)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi gelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Ngawi oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kamis (31/03/22).

Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar dan dihadiri sejumlah ketua Fraksi DPRD Ngawi.

Usai menyampaikan LKPJ, Bupati Ngawi mengatakan bahwa disepakati penyelengaraan kegiatan Tahun 2021 masih menggunakan indikator dari visi misi Bupati sebelumnya, “Namun kita mencoba menyinergikan dengan visi misi Bupati yang sekarang,” katanya.

Dengan sinergi ini, diungkapkan Ony Anwar Harsono bahwa beberapa indikator mengalami peningkatan, “Alhamdullilah, dari kegiatan itu terdapat sejumlah peningkatan meskipun ada beberapa indikator terdapat penurunan disebabkan pandemi Covid-19, tetapi hampir semua baik sesuai dengan yang ditagetkan”, ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar terkait LKPJ yang dilaporkan Bupati Ngawi, menyatakan secara keseluruhan sesuai jalur dan target, “Selama ini on the track, sehingga visi misi itu bisa dilaksanakan sesuai target,” tuturnya.

Namun, ditambahkan Heru Kusnindar masih ada catatan terutama dalam peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19, “Kita harus akui bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan sebuah problem, dan Pemerintah Daerah pada prinsipnya harus mengedepankan daya ungkit ketika ekonomi tidak banyak bergerak di masa pandemi ini,” tambahnya.

Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan LKPJ oleh Bupati Ngawi kepada Ketua DPRd Ngawi. (Kominfo)

Antisipasi fluktuasi harga bahan pokok di Kabupaten Ngawi, jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi lakukan monitoring dan evaluasi (monev) fluktuasi hagadan ketersediaan bahan pangan disejumlah titik pasar di sejumlah wilayah Ngawi, Rabu (30/03/22).

TIPD dibagi menjadi enam tim dengan lokasi yang telah ditentukan, diantaranya pasar Walikukun, Ngrambe, Kedunggalar, Paron, Beran dan Pasar Besar Ngawi.

Dijelaskan Kabag Perekonomian Setda Ngawi, Widodo bahwa kegiatan ini akan rutin dilakukan, menjelang Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) , “Seperti saat ini menjelang Ramdhan dan Idul Fitri, sebagai antisipasi fluktuasi harga sembilan bahan pokok,” ungkapnya.

Dengan monev seperti ini, menurut Widodo TPID Ngawi akan memiliki data riil sebagai bahan untuk menentukan kebijakan terkait inflasi daerah, “Dengan data itu bisa dijadikan bahan langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah,” lanjutnya.

Disebutkan Widodo, salah satu upaya TIPD ditengah langka dan mahalnya minyak goreng saat ini, dengan melakukan operasi pasar murah oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, “Bekerjasama dengan sejumlah perusahaan penyedia bahan pokok,” tandasnya.(, Kominfo)