Pemerintahan - page 104

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama Sekda Sodiq Triwidoanto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hadi Suroso,Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar beserta Ketua Komisi III, IV dan anggota, Kejari Ngawi, Budi Raharjo hadiri Capacity Building di Harris Hotel dan Convention Solo JI Slamet Riyadi 456, Surakarta, Selasa (09/05/23).

Acara yang digelar PT Penjamin Infrastruktir Indonesia (PII) ini, merupakan kelanjutan dari tahapan dalam proyek kerjasama Pemerintah Dearah dengan Badan Usaha (KPDBU) terkait pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ), “Proyek ini merupakan bentuk akselerasi Pemerintah Daerah dalam pembagunan infrastruktur sebagai salah satu percepatan target RPJMD kita, yang seharusnya 5 tahun menjadi 3, 5 tahun,” jelasnya.

Dengan skema KPDBU menurut Wabup bisa mengoptimalkan pembangunan yang tidak terlalu memanfaatkan APBD, “ Dengan kegiatan ini diharapkan nantinya semua pihak bisa sepakat dan sepaham agar pemanfaatan proyek kerjasama ini bisa segera dirasakan manfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.
Sementara Direktur Bisnis PT. PII Andre Permana menerangkan kegiatan ini selain tindak lanjut proses kegiatan KPBU antara Kabupaten Ngawi dan PT. PII tentang pembangunan APJ juga untuk memberikan penjelasan secara meyeluruh terkait manfaat pembangunan dan kerjasama proyek, “Agar manfaatnya segera bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir di acara ini, Simpul KPBU Jatim Haryo Bimo, Kepala OPD terkait dan jajaran PT PII serta dari Perencana Ahli Madya Bappenas Novie Andriani dan Plh. Direktur Pendapatan Kemendagri Budi Ernawan secara virtual.

Disetiap wilayah pasti memiliki potensi yang bisa dikembangkan, seperti di dusun Gendingan Lor, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren yang memiliki situs peninggalan Keraton Gadhing, yang menurut cerita dulunya digunakan sebagai tempat singgah tamu keraton sebelum bertemu Adipati Gendingan.

Seperti yang diceritakan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, saat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Pendopo Keraton Gadhing, Kamis (04/04/23), Dusun Gendingan Lor, Gendingan, Widodaren.

“Tempat ini, konon dulu sebagai tempat persinggahan tamu-tamu keraton sebelum menghadap Adipati Gendingan,” jelasnya.

Dikesempatan ini Ony Anwar Harsono juga memberikan apresiasinya untuk tim bedah sejarah Ngawi wilayah barat dan tentunya sangat membantu Pemerintah, terkait riset dan kajian sejarah. “Pemerintah Kabupaten Ngawi terbantu dengan adanya tim bedah sejarah Ngawi diwilayah barat yang bisa sinkronkan dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Dengan dibangunnya kembali situs ini, Bupati Ngawi berharap nantinya bisa memberikan nilai positif dan gambaran untuk generasi penerus, “Bahwa Kabupaten Ngawi memiliki sejarah di wilayah barat serta dari segi ekonomi kreatif bisa meningkat dan berkembang,” terangnya.

Untuk mengoptimalkan peran Ngawi Street Food sebagai sentra kuliner di jantung kota Ngawi, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi gelar audensi dengan Paguyuban Pedagang setempat, Kamis, (04/05/23).

Hadir dikesempatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko dampingi Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam.

Dikatakan Wabup Ngawi berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan aktifitas ekonomi di area NSF Ngawi, termasuk kemudahan akses dengan membuka jalur dua arah menuju NSF disamping, memberikan keleluasaan pengelolaan untuk menggelar event untuk menarik pengunjung, serta melakukan evaluasi dan menyerap usulan para pedagang. “Kami mencoba untuk lebih menghidupkan lagi dengan menampung berbagai usulan dan kreasi, agar Ngawi Street Food ini kembali menjadi pilihan,” katanya.

Tidak hanya itu, menurut Dwi Rianto Jatmiko juga perlu adanya inovasi baru sebagai strategi menarik pengunjung datang, salah satunya dengan kesenian. “Kami menginginkan adanya perpaduan antara kegiatan ekonomi dan kreatif, jadi ada kegiatan seninya, dan event -event yang bisa dimanfaatkan,” tandasnya.

Kali ini, Wabup Ngawi minta ada sinergi antara OPD teknis terutama pengelola  Alun – Alun Merdeka Ngawi dan NSF agar terjadi harmonisasi, “Ini harus ada harmonisasi yang nanti akan ketemu kebijakan yang saling support,” lanjutnya. 

Sementara terkait usulan pemeliharaan dari padagang NSF, Kadin PPTK, Kusumawati Nilam menyatakan pihaknya bisa menindaklanjuti setelah ada surat resmi dari padagang, “Agar ini bisa kami jadikan dasar untuk melakukan pemeliharaan,” terangnya.

Sementara untuk lapak yang tidak digunakan, menurut Nilam bisa menurunkan eksistensi NSF, dan dinyatakan DPPTK akan memberikan teguran sesuai kesepakatan sebelumnya, “Sesuai perjanjian, pedagang sepakat untuk berjualan di sini, apapila tidak dilakukan maka konsekuensinya akan kita berikan kepada pedagang lainnya,” terangnya.