Kabar Ngawi - page 332

DPRD Kabupaten Ngawi gelar rapat paripurna dengan agenda usulan pemberhentian Dwi Rianto Jatmiko sebagai Ketua DPRD Ngawi, Rabu (02/08/20) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ngawi, Sarjono dengan dihadiri seluruh anggota dewan, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi, pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat (Ormas), Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sejumlah anggota partai.

Usulan pemberhentian ini ini terkait pencalonan Dwi Rianto Jatmiko sebagai Wakil Bupati Ngawi mendampingi Ony Anwar, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tanggal 9 Desember mendatang. “Pengunduran diri saya sebagai anggota maupun Ketua DPRD Ngawi merupakan salah satu mekanisme dan syarat untuk maju dalam Pilkada 2020. Tentu saja melalui paripurna ini sebagai langkah konstitusi dimana saya telah usai mengabdi sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Dwi Rianto Jatmiko juga berharap setelah pengunduran dirinya ini, sinergi tetap terus bisa terjaga dengan baik, “Selalu bisa mementingkan kepentingan masyarakat dan tetap jaga kekompakan, kerukunan, serta guyub rukun,” lanjutnya.

Ucapan terimakasih disampaikan Dwi Rianto Jatmiko untuk semua pihak diantaranya dari legislatif, eksekutif, organisasi masyarakat, yang selama ini telah banyak mendukung serta kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini.

Sementara Bupati Ngawi dikesempatan ini menyampaikan terima kasihnya kepada Dwi Rianto Jatmiko, karena kontribusi serta kerja kerasnya membantu dalam proses pembangunan di Kabupaten Ngawi selama menjabat sebagai Ketua DPRD. Dan berharap dengan pencalonannya ini, nantinya bisa semakin baik dalam melayani masyarakat, “Saya sangat berterima kasih atas kinerja dan dedikasi Mas Antok, dalam menjaga kondusifitas maupun mengakomodir kepentingan rakyat serta anggota selama menjadi ketua DPRD di Ngawi,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Ngawi, Sarjono menerangkan hasil rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Ketua DPRD Ngawi telah melalui mekanisme dan sesuai dengan Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. “Setelah pengunduran diri ini dilakukan, kita akan membuat berita acara yang disampaikan untuk Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Ngawi,” terangnya.

Disampaikan Sarjono, bahwa jika Ketua DPRD mengundurkan diri secara otomatis digantikan Wakil Ketua, merujuk pada PP No. 12 Pasal 36 ayat 4 Tahun 2018. “Dalam kapasitasnya saya bukan Pj atau Plt demikian juga coordinator. Melainkan tetap sebagai Wakil Ketua yang melanjutkan tugas – tugas Ketua sampai terbentuknya Ketua definitif nantinya,” jelasnya. (Kominfo)

Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mnegikuti Kick Off Sensus Penduduk (SP) September 2020, Senin, (31/08/20) bersama Gubernur Jawa Timur, Khifofah Indar Parawangsa secara virtual.

Hadir dalam acara ini, Kapolres Ngawi yang diwakili Wakapolres Ngawi Arie Trestiawan, Dandim 0805 Ngawi yang diwakili Kasdim Mayor Inf Wiyono, Plt. Kepala BPS Ngawi, Farkin pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, serta petugas pencacah SP yang akan di sebar diseluruh wilayah Kabupaten Ngawi

Dan, Bupati Ngawi secara simbolis memasangkan rompi dan identitas petugas pencacah SP September 2020 yang akan terjun ke masyarakat di Pendopo Wedya Graha.

Menurut Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi  Farkin bahwa  mulai tanggal 1 September 2020 ini, BPS akan melakukan pencacahan penduduk secara langsung untuk melengkapi Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online yang dilakukan pada bulan Februari – Mei 2020 lalu. “Akan dimulai dengan wawancara secara door to door kita berharap masyarakat untuk berpartispasi supaya semua terdata, dan tidak ada yang terlewat” ungkapnya.

Farkin juga menjelaskan bahwa teknis pelaksanaa SP online maupun tatap muka, tetap akan didatangi petugas, “Ini untuk memastikan apakah penduduk tersebut masih ada  diwilayah tersebut atau tidak,” terangnya.

Kali ini, Farkin juga memberikan apresiasinya untuk partisipasi masyarakat Ngawi dalam SP online, “Kabupaten Ngawi termasuk diatas rata rata di Jawa Timur, dan  mencapai 18 persen,” ungkapnya.  

Dalam sambutannya Budi Sulistyono menyatakan untuk menyukseskan SP 2020 perlu adanya kerjasama dari semua elemen masyarakat, mulai tingkat Kabupaten hingga RT, “Jadi Sensus Penduduk ini, kita harapkan sukses di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Tentu saja semua komponen yang ada, mulai Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT, harus memberikan support, yang luar biasa terhadap petugas,” katanya. SP 2020 ini adalah yang ketujuh kalinya yang pernah dilakukan di Indonesia, seperti yang dikatakan Bupati Ngawi bahwa kesuksesan SP akan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Pemerintah kedepan, “Saya berharap semua ikut mensukseskan sensus ini, terutama di Kabupaten Ngawi,” pungkasnya. (Kominfo)

Bupati Ngawi Budi Sulistyono bersama Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi melalui Video Conference dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Senin (31/08/20).

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dikesempatan ini menyampaikan Kabupaten Ngawi akan terus melakukan perbaikan serta inovasi untuk mempercepat kinerja dan mempersingkat alur birokrasi dalam pelayanan seperti yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.

“Dari tahun 2015, kita memulai melakukan perbaikan dan pembenahan kinerja untuk pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita diganjar SAKIP dengan predikat CC hingga naik A, dari sini kita akan terus berbenah,” katanya.

Menurut Budi Sulistyono, dengan terus melakukan pembenahan, setidaknya bisa mempertahankan serta menargetkan bisa naik ke predikat AA (sangat memuaskan). Bupati Ngawi, menambahkan dengan mengontrol SAKIP mampu menjaga kestabilan sistem birokrasi di Kabupaten Ngawi.

Sementara, Sekda Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk penilaian seberapa jauh perubahan akuntabilitas reformasi birokrasi dan kinerja yang telah dilakukan Kabupaten Ngawi. “Alhamdulillah, evaluasi dan paparan hari ini, dinilai baik oleh Kemenpan RB,” ujarnya.

Meskipun telah dinilai baik, kata Sekda tidak akan puas dengan hasil tersebut, “Dari evaluasi ini, kita akan memperbaiki serta menambahkan kekurangannya, untuk bisa lebih baik lagi, seperti pemenuhan fasilitas di OPD untuk mendukung kinerja. Dan juga pengintegrasian aplikasi untuk mendapatkan target nilai SAKIP AA di tahun depan,” tandasnya. (Kominfo)

PT. Widodo Makmur Unggas (WMU) bekerjasama dengan afiliasi Fuji Electric Group asal Jepang membangun pabrik yang bergerak dibidang peternakan ayam di desa Sidolaju Kecamatan Widodaren ditandai dengan Groundbreaking Ceremony, Rabu (19/0820).

Hadir dalam acara ini Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Kapolres Ngawi, AKPB Dicky Ario Yustisianto, Dandim 0805 Letkol. Inf. Totok Prio Kismanro dan Direktur Utama PT. WMU, Ali Mas’adi, Senior General Manager Fuji Electric Group, Sunarno selaku salah satu Perintis & Founder Widodo Makmur Holding, Raden Marlan selaku CEO Widodo Makmur Holding dan perwakilan Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Klaten, Sri Mulyani, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Menurut Dirut PT. WMU, Ali Mas’adi perusahaan ini dibangun untuk memastikan kebutuhan pemenuhan pakan unggas sekaligus menjaga kualitas serta konsistensi anak perusahaan PT. Widodo Makmur Perkasa (WMP). “Pabrik dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2021,” ungkapnya.

Ali Mas’adi berharap pabrik yang menelan investasi senilai Rp. 650 miliar ini, mampu memberi kontribusi dan menyerap tenaga kerja di Ngawi. “Dengan nilai – nilai integritas, profesional, loyalitas, sinergi dan kolaborasi, saat ini, kami memiliki beberapa lokasi peternakan dan fasilitas lain yang tersebar di Pulau Jawa”, terangnya.

Dan divisi perternakan yang dilakukan di beberapa lokasi Commercial Farm, dijelaskan Ali Mas’adi menerapkan Good Farming Practice (GFP), sedangkan divisi usaha Slaughter House atau rumah potong ayam (RPA) dikelola dengan sistem Good Manufacturing Practice (GMP), “Dimana RPA kami akan menjadi yang terbesar di Indonesia,” tandasnya.

Sementara menurut Bupati Ngawi, Budi Sulistyono hal ini merupakan investasi yang luar biasa, serta tidak murah tentunya, “Kita juga akan membuka serta terus menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi. Dengan melakukan pelayanan yang baik sekaligus menyediakan lahan serta regulasinya,” tuturnya. (Kominfo)