Kabar Ngawi - page 330

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi gelar sosialisasi kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertempat di Gedung Pertemuan Hj. Maimun, Selasa (22/09/20).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Kepala Kantor Pertanahan Ngawi, Winduno, Kadin Koperasi Dan Usaha Mikro, Harsoyo serta perwakilan pelaku UMKM Ngawi.

Menurut Kadin Koperasi Usaha Mikro, Harsoyo ada sebanyak 1.200 sertifikat diberikan kepada pelaku usaha UMKM diwilayah Kecamatan Ngawi, diantaranya desa Beran, Jururejo, Grudo dan Karangasri. Dan, dikatakan Harsoyo sertifikat ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan usaha, “Salah satu tujuan utamanya adalah agar dapat diberdayakan sebagai jaminan dalam meningkatkan pengembangan usaha mereka,” katanya.

Wabup Ngawi, Ony Anwar menyatakan bahwa program ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah dalam peningkatan pengembangan usaha UMKM, “Apalagi dimasa pandemi sekarang ini, sangat dibutuhkan inovasi dari mereka sehingga tetap bisa bertahan ditengah menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat Covid- 19,” lanjutnya.

Untuk pelaku UMKM yang telah mendapatkan sertifikat agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, jika akan dijadikan jaminan di perbankan jangan sampai digunakan untuk kebutuhan konsumtif, “Tetapi untuk yang lebih produktif terutama menambah modal kerja, sehingga ditengah pandemi ini, bisa survive dan terus melanjutkan usahanya,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Ngawi, Winduno mengatakan penerbitan sertifikat ini diprioritaskan bagi pelaku UMKM, “Data yang kami gunakan berasal dari Dinkop Usaha Mikro. Dan, tentunya kami juga membutuhkan dukungan dari peserta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan,” jelasnya. (Kominfo

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Kepala Badan Keuangan, Bambang Supriyadi, Inspektur Inspektorat, Yulianto Kusprasetyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Indah Kusumawardani serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dan pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut – turut atas pelaporan keuangan tahun 2010 – 2019, serta penyerahan Barang Milik Daerah (BMN) Award 2020 secara virtual, di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Selasa (22/09/20).

Acara dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus diumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur bersama 17 Kabupaten dan Kota se Jatim memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Dalam sambutannya, Menkeu, Sri Mulyani memberikan apresiasinya untuk semua pihak diantaranya kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah bersinergi memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Menurutnya, peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah juga menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. “Diharapkan capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Ditengah pandemi Covid – 19 ini, Menkeu mengatakan pemerintah akan terus berupaya mempertahankan serta menjaga akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). “Kita berpikir pengelolaan ini harus kita jaga hingga 2021, atau bahkan sesudah itu. Sehingga kita tetap akuntabel terhadap keuangan negara,” ungkapnya.

Karena menurutnya, pandemi ini tidak akan selesai tahun ini, bahkan hingga tahun depan masih dihadapkan dengan situasi ini, “Jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan ini,” lanjutnya.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa semua mitigasi serta resiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penanganan Covid – 19 juga pemulihan ekonomi nasional (PEN), menjadi perhatian bagi pimpinan stakeholder baik dipusat maupun daerah.

Ditambahkan Menkeu, bahwa kementerian, lembaga dan Pemda harus mampu mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi ditengah pandemi Covid – 19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran.

Usai sambutan Sri Mulyani menyerahkan Penghargaan WTP dan Penyerahan BMN Award 4 secara virtual dan dilanjutkan dengan talk show tentang “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang akan dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Perbendaharaan, Gubernur Sumatra Barat, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung yang di moderator Inspektur Jenderal Kemenkeu. (Kominfo)

Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Ngawi di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Senin (21/09/20).

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Aris Agung, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ngawi Sumarsono , pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta peserta PKP Angkatan V.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Pelayanan yang mudah, singkat serta bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan goalnya adalah pelayanan yang terbaik,” katanya.

Sementara Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aris Agung menandaskan pandemi Covid – 19, jangan menjadi alasan ASN tidak produktif namun justru dijadikan menjadi tantangan untuk berinovasi, “Termasuk menjawab kebutuhan masyarakat ditengah pandemi saat ini,” tuturnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, Sumarsono pelaksaan PKP ini tidak sesuai jadwal yang ditentukan akibat pandemi Covid – 19, “ PKP ini berjalan selama 6 bulan 10 hari, yang normalnya adalah tiga bulan, karena kondisi pandemi pelaksanaan pembelajaran diberhentikan selama 2, 5 bulan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya pun, kata Sumarsono dilakukan dengan daring (dalam jaringan,red) melalui aplikasi zoom meeting, “Namun meskipun dalam keterbatasan seperti itu, tetap bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas,” lanjutnya.

Dijelaskan Kepala BKPP, bahwa PKP angkatan V ini dimulai tanggal 11 sampai 21 September 2020 diikuti 40 peserta materi pembelajaran Kepemipinan, Pancasila dan Bela Negara, Kepemimpinan Pelayanan, Pengendalian Pekerjaan dan Aktualisasi Kepemipinan, “Dan menggunakan metode pembelajaran diskusi, simulasi baik kelompok maupun kelas dan studi lapangan,” terangnya.

Sementara studi banding pelayanan publik ke Kabupaten Sleman Provinsi DIY Yogyakarta, diungkapkan Sumarsono juga dilakukan secara online, “yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan Sleman, yang dilakukan secara daring,” ujarnya. (Kominfo)