Kabar Ngawi - page 22

Sinergi legislatif dan eksekutif di Kabupaten Ngawi kembali diperkuat melalui rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (23/4/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD Ngawi menyetujui empat Ranperda yang terdiri dari tiga inisiatif DPRD dan satu usulan eksekutif. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menetapkan kebijakan strategis.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi DPRD menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan program pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pendidikan karakter yang dilaksanakan secara formal, informal, dan non-formal dengan melibatkan berbagai pihak.

Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dioptimalkan melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), optimalisasi retribusi daerah, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.

Di sektor investasi, Pemkab Ngawi tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keseimbangan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Realisasi investasi daerah tercatat mencapai sekitar Rp2,9 triliun atau mendekati target Rp3 triliun.

“Investasi tetap kita dorong, khususnya yang berorientasi padat karya dan hilirisasi pertanian rendah emisi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lahan produktif,” tambahnya.

Melalui rekomendasi DPRD dan persetujuan Ranperda ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menguji pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) melalui pengiriman perdana ke industri semen sebagai upaya mengurangi volume sampah hingga 75 persen sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif.

Sebanyak 5 ton RDF dikirim ke pabrik semen milik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Grobogan, Jawa Tengah. Pelepasan dilakukan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi Dodi Aprilasetia dan Forkopimcam Kecamatan Pitu di TPA Selopuro, Kamis (23/4/2026).

Ony menyampaikan bahwa pengiriman ini merupakan tahap uji untuk memastikan kesesuaian spesifikasi RDF dengan kebutuhan industri.

“Pengiriman perdana ini untuk melihat apakah spesifikasi RDF kita dapat diterima. Jika sesuai, akan disiapkan regulasi pendukung, termasuk pengelolaan TPA menjadi UPT dan pengaturan harga RDF melalui Peraturan Bupati,” ujarnya.

Menurutnya, produksi RDF berpotensi mencapai 3–5 ton per hari, yang dapat mengurangi sekitar 25 persen volume sampah di TPA. Apabila kapasitas ditingkatkan, pengurangan dapat mencapai hingga 50–75 persen.

RDF merupakan hasil pengolahan sampah organik dan anorganik kering, dengan residu terbatas pada material yang tidak dapat dimanfaatkan. Optimalisasi program ini juga diproyeksikan mampu memperpanjang umur pakai TPA Ngawi hingga 20–30 tahun.

Ke depan, Pemkab Ngawi akan menyesuaikan spesifikasi RDF sesuai kebutuhan industri, termasuk bentuk produk, serta menyiapkan sistem distribusi yang lebih efisien.

Melalui uji coba ini, Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang inovatif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.