Kabar Ngawi - page 142

Pemerintah saat ini dituntut untuk menyampaikan informasi terkait program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel dengan pola komunikatif dengan melibatkan serta peran aktif semua pihak. Sejumlah strategi dilakukan untuk mewujudkan hal ini,Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ngawi gelar Sosialisasi dan Dialog Optimalisasi Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ngawi, Rabu (26/10/22) di Agro Techno Park (ATP) Kecamatan Ngrambe.

Hadir dikegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian, Wahyu Sri Kuncoro bersama kepala OPD dan puluhan awak media.

Disampaikan Bupati Ngawi kegiatan ini sebagai wadah komunikasi antara wartawan perannya sebagai kontrol sosial beserta pemangku kebijakan agar pembangunan di Kabupaten Ngawi bisa terlaksana optimal dan berimbang, “Membangun Kabupaten Ngawi saat ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi Pemkab dan media, dengan ikut andil dalam memberikan kritik, saran dan masukan kepada pemerintah secara berimbang,” jelasnya.

Hadirnya media dalam membangun daerah, diungkapkan Ony Anwar Harsono bisa menjadi suplemen bagi Pemda, dalam menjalankan tugas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, “Menjadi suplemen di Pemkab Ngawi untuk terus bisa menjalankan tugas dalam melaksanakan pelayanan menjadi lebih baik”, imbuhnya.

Selain perannya sebagai kontrol sosial, menurut Bupati Ngawi media juga penyampai informasi capaian pembangunan Kabupaten Ngawi kepada publik, “Seperti yang akan datang, diresmikannya Benteng Pendem, hal ini menjadi bagian dari tugas teman – teman media untuk menginfomasikan seluas luasnya,” tuturnya.

Kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan majunya negara, selain faktor lainnya seperti sumberdaya alam, infrastruktur, sosial dan budaya. Dengan perannya mengelola semua komponen ini.

Sejumlah strategi dilakukan Pemerintah untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas salah satunya dengan Gerakan Aksi Bergizi Serentak se Indonesia, untuk Kabupaten Ngawi digelar di SMAN 1 Ngawi, Rabu (26/10/22).

Acara yang diikuti ratusan siswa ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudono, jajaran Dinkes Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi beserta jajarannya dan dan dua narasumber dari Persagi (Persatuan Ahli Gizi) Gulit Danan, dan Reni Indriyanti Fernandes.

Dikatakan Reni Indrayanti 1 dari 4 remaja putri mengalami anemia yang menyebabkan anak mudah lelah kurang fokus sehingga tidak maksimal dalam menerima pembelajaran, “Namun itu semua dapat diantisipasi dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang,” terangnya.

Dengan gizi seimbang lanjut Reni,  pelajar akan lebih fokus dalam menerima materi pembelajaran  yang diberikan sehingga lebih berprestasi, “Generasi penerus bangsa menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Selain sosialisasi gerakan aksi bergizi, di  kegiatan ini juga dilakukan dialog interaktif bersama siswa,  performance siswa dan game.

Kirab Santri Sarungan menjadi puncak peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022 ini, Sabtu (22/10/22) yang diikuti ribuan peserta dan diberangkatkan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dari depan air mancur Alun – Alun Merdeka Ngawi.

Peringatan Hari Santri Nasional tiap tanggal 22 Oktober setiap tahunnya, menurut Bupati Ngawi momentum rasa syukur, dan mengingat resolusi jihad perjuangan ulama meraih serta mempertahankan kemerdekaan dimasa lalu, “Maka kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif, dengan kajian yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dikegiatan ini Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopimda) Kepala Kantor Kemenag Ngawi Zaenal Arifin bersama sejumlah kepala OPD.

Menyikapi semakin tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu penanganan masalah perempuan dan anak Kabupaten Ngawi di Kurnia Convention Hall, Ngawi,Kamis (20/10/22).

Hadir dikegiatan ini Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Forkopimda Ngawi, Ketua GOW, Ineke Dwi Rianto Jatmiko, Danramil, Kapolsek, dan kepala OPD se Kabupaten Ngawi.

Menurut Kepala DP3AKB, dr. Nugrahaningrum Satgas Terpadu penanganan masalah perempuan dan anak kabupaten Ngawi perlu dibentuk, untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berfungsi lebih baik sekaligus menjawab keinginan masyarakat. “Hadirnya Satgas bukan secara seremonial saja di wilayah, akan tetapi bagaimana kinerja peserta Satgas bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,serta memberikan layanan yang lebih cepat, terintegrasi dan komprehensif bagi korban,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Ngawi kali ini mengatakan kegiatan ini bukan sekedar seremonial saja atau menggugurkan kewajiban terkait himbauan ini, tapi harus konkrit menyelesaiakan setiap permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Ngawi, disamping merekatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan jajaran instansi terkait sehingga tercipta sinergi yang baik dan harmonis dalam menyikapi berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, termasuk pernikahan dini. “Dimana hal ini juga penting untuk bisa dicegah agar kekerasan perempuan dan anak ini bisa teratasi sejak dini,” katanya.

Dari sejumlah kasus yang terjadi ditandaskan Bupati Ngawi, juga diperlukan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur regulasi jam belajar anak disekolah melalui Satgas ini, “Bisa mengatur jam ajar anak mulai jam 07.00 -12.00 pelajaran akademik dan selebihnya pendidikan karakter seperti olah raga, parenting, organisasi dan kalau perlu juga menghadirkan oran tua ke sekolah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, campur tangan stakeholder menurut Bupati Ngawi juga sangat penting dan diperlukan termasuk orang tua dalam melakukan pengawasan untuk mencegah kekerasan pada anak dan perempuan.

Sementara unsur yang ada dalam Satgas ini TNI – Polri, OPD, Kejaksaan, tokoh agama dan masyarakat.