Bakohumas - page 96

Untuk mengoptimalkan peran Ngawi Street Food sebagai sentra kuliner di jantung kota Ngawi, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi gelar audensi dengan Paguyuban Pedagang setempat, Kamis, (04/05/23).

Hadir dikesempatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko dampingi Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam.

Dikatakan Wabup Ngawi berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan aktifitas ekonomi di area NSF Ngawi, termasuk kemudahan akses dengan membuka jalur dua arah menuju NSF disamping, memberikan keleluasaan pengelolaan untuk menggelar event untuk menarik pengunjung, serta melakukan evaluasi dan menyerap usulan para pedagang. “Kami mencoba untuk lebih menghidupkan lagi dengan menampung berbagai usulan dan kreasi, agar Ngawi Street Food ini kembali menjadi pilihan,” katanya.

Tidak hanya itu, menurut Dwi Rianto Jatmiko juga perlu adanya inovasi baru sebagai strategi menarik pengunjung datang, salah satunya dengan kesenian. “Kami menginginkan adanya perpaduan antara kegiatan ekonomi dan kreatif, jadi ada kegiatan seninya, dan event -event yang bisa dimanfaatkan,” tandasnya.

Kali ini, Wabup Ngawi minta ada sinergi antara OPD teknis terutama pengelola  Alun – Alun Merdeka Ngawi dan NSF agar terjadi harmonisasi, “Ini harus ada harmonisasi yang nanti akan ketemu kebijakan yang saling support,” lanjutnya. 

Sementara terkait usulan pemeliharaan dari padagang NSF, Kadin PPTK, Kusumawati Nilam menyatakan pihaknya bisa menindaklanjuti setelah ada surat resmi dari padagang, “Agar ini bisa kami jadikan dasar untuk melakukan pemeliharaan,” terangnya.

Sementara untuk lapak yang tidak digunakan, menurut Nilam bisa menurunkan eksistensi NSF, dan dinyatakan DPPTK akan memberikan teguran sesuai kesepakatan sebelumnya, “Sesuai perjanjian, pedagang sepakat untuk berjualan di sini, apapila tidak dilakukan maka konsekuensinya akan kita berikan kepada pedagang lainnya,” terangnya.

Segala upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat salah satunya, Pasar Jadul Tawun Minggu Legi, (30/04/23).

Seperti diungkapkan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono keberadaan Pasar Jadul yang konsisten digelar setiap Minggu Legi ini, sampai saat ini sebagai wujud semangat sinergi, kolaborasi menghadirkan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Tawun.

Kali ini, Ony Anwar Harsono juga mengatakan tempat wisata Tawun ini akan dipercantik lagi, termasuk sarana dan prasarananya dilengkapi, “Sehingga pengunjung jadi lebih nyaman ketika disini,” tuturnya.

Bupati Ngawi berharap kegiatan ini untuk ditingkatkan lagi, apalagi secara ekonomi kerakyatan sudah berjalan baik, “Mari kita sama – sama majukan Kabupaten Ngawi yang ramah ini dengan kebersamaan, rukun dan gotong royong,” tandasnya.

Hadir juga dalam acara ini, Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi, Ana Mursyida Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko beserta istri, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Wiwien Purwaningsih, Camat Kasreman Muhammad Arif Arifin.

Peringati Hari Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Upacara  peringatan hari Otonomi Daerah Ke 27 di halaman Pendopo Wedya Graha, Jum’at (28/04/23) dengan Inspektur Upacara, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Di peringatan kali ini mengusung tema Otonomi daerah Maju Indonesia Unggul.

Turut hadir  di upacara kali ini Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta jajaran ASN  TNI POLRI.

Dalam upacara Peringatan Hari Otoda Ke – 27 ini, Bupati Ngawi menyampaikan amanat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa peringatan hari otonomi daerah dimaknai untuk kembali merefleksi esensi filosofi dari ditetapkannya Otonomi Daerah yang saat ini genap 27 tahun dengan tujuan medesentrasilisasikan sebagian kewenangan daerah, “Sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiscal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang ada sehingga dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan,” katanya. 

Setelah 27 tahun berlalu, menurut Mendagri otoda mempunyai dampak positif, hal ini dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan adanya peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asili Daerah (PAD), dan Kemampuan Fiskal Daerah. Namun tujuan Filosofi Otonomi belum sepenuhnya tercapai. “Berdasarkan data Dijen Keuangan Daerah Kemendagri  selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa Daerah PAD nya masih dibawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya dari Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tentunya sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih sangat tergantung pada pemerintah Pusat,” lanjutnya amanat Mendagri.

Pada kesempatan ini Mendagri juga memberikan apresiasi dan terima kasih untuk daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, dan peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan  dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka IPM,  “Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” terangnya.

Mendagri juga menghimbau agar daerah dengan PAD rendah, untuk melakukan terobosan dan inovasi menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, bahkan melebihi TKDD tanpa melanggar aturan dan norma sekaligus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada oleh Kepala Daerah seluruh Indonesia,” ujar Tito disampaikan Bupati Ngawi.

Sementara terkait,dukungan terhadap Pemerintah untuk pengendalian inflasi
Tahun 2023 ini, diantaranya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, saat ini disampaikan Mendagri telah dibentuk  Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) Berdarkan surat edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Inflasi Di Daerah.