Bakohumas - page 28

Dukung pertumbuhan UMKM Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Halal Center Cendekia Muslim (HCCM) fasilitasi sertifikasi halal yang simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko kepada puluhan UMKM, Kamis (26/10/23) di Pendopo Wedya Graha.

Disampaikan Wakil Bupati Ngawi sertifikasi halal merupakan jaminan kepastian produk baik bagi penjual maupun pembeli bahwa produk tersebut benar benar halal dikonsumsi, “Untuk itu kami mendukung penuh program sertifikasi ini, bagi pelaku UMKM tentu dengan adanya sertifkasi ini penjual akan lebih percaya diri untuk memperluas jangkauan penjualan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Wabup saat ini sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM Ngawi setidaknya ada 61 ribu UMKM belum memiliki sertifikasi halal dari 72 ribu UMKM di Kabupaten Ngawi sedangkan sesuai dengan amanah dari Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang sertifikasi halal dimana pada Tahun 2024 seluruh produk yang beredar harus memilki sertifikat halal, “Baru 11 ribu UMKM yang memiliki sertifikasi untuk itu perlu adanya akselerasi agar target 2024 terpenuhi,” imbuhnya.

Dikesempatan ini juga digelar workshop dengan tema Pemberdyaaan umat melalui legalitas UMKM Kabupaten Ngawi dengan narasumber dari BPJH Bidang Analisis Muda Subkoordinator Bidang Kerjasama Marfuah Musthofa, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Nurasik.

Sejumlah upaya dilakukan Penerintah Kabupaten Ngawi, untuk meningkatkan dampak positif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, salah satunya dengan gelar acara Akselerasi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan melalui sinergitas pendanaan non-APBD/APBN yang bertempat di Convention Hall Kurnia, Rabu (25/10/23).

Acara ini dihadiri Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dan 150 peserta dari perbankan dan sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, kepala OPD terkait.

Dalam arahannya,Bupati Ngawi menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pengusaha yang ada di kabupaten Ngawi yang tertuang pada Peraturan Dearah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TJSP).

Selain itu disebutkan Ony Anwar Harsono dalam pertemuan ini akan dibentuk sebuah forum TJSP atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfungsi sebagai forum koordinasi. “Yang mana nantinya forum ini sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah dan juga pelaku usaha terkait program pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat”, ungkap Bupati.

Bupati Ngawi juga menekankan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Ngawi. Disamping ada tiga point utama penyaluran CSR, yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Ngawi, terkait digitalisasi seperti papan reklame, branding, “Terutama di jalur utama Alun-Alun Merdeka dengan lampu dan penaganan stunting,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusuma Wardhani mengungkapkan kegiatan ini untuk memberikan kepastian hukum, juga arahan kepada perusahaan serta menyinergikan pelaksanaan pembangunan daerah non APBD dan TJSP

“Dengan membentuk forum TJSP serta mengimplementasikan Perda Nomor 14 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TJSP),” terangnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan dialog bersama dengan para pelaku usaha yang dipimpin oleh Bupati Ony Anwar Harsono terkait focus penyaluran dan CSR di Kabupaten Ngawi.

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko buka Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Untuk Petani/Buruh Tani Tembakau melalui DBHCHT tahun 2023, Aula Kecamatan Karangjati, (24/10/23).

Sebelum acara, Wabub Ngawi juga buka pasar murah yang ada di halaman kecamatan Karangjati,

Dalam sambutanya Wabub Ngawi mengapresiasi petani tembakau di karangjati. “Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan ini adalah bentuk dari proteksi yg di berikan oleh fasilitasi melalui dana DBHCHT, dan Alhamdulillah Karangjati memiliki lahan pertanian tembakau terluas di kabupaten Ngawi,” katanya

Dwi Rianto Jatmiko berharap sosialisasi ini, tidak hanya untuk buruh tani atau petani tembakau saja, tapi seluruh komponen tenaga kerja yang ada di Karangjati. “Sosialisasi ini mulai masif kita lakukan agar sejumlah manfaat yang ada di dalam BPJS ketenagakerjaan ini dapat dirasakan,” lanjutnya.

Hadir juga dikegiatan ini, Ketua APTI Ngawi Sojo, Kepala Disperindagnaker Ngawi, Kusumawati Nilam, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi, Setyoningsih, Forkopimcam Karangjati.

Untuk terus wujudkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Ony Anwae Harsono bersama Kepala OPD terkait serta Kepala OPD lingkup Pemkab Ngawi terima kedatangan Tim Penilai Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di ruang transit Pendopo WG, Selasa (24/10/23).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penghargaan HPS award yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-43 pada 16 Oktober lalu.

Dikesempatan ini, secara gamblang Ony menjelaskan potensi terkait Ketahanan pangan di Pemkab Ngawi sudah lama dirintis dengan melanjutkan dari kegiatan sebelumnya menjadi kegiatan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.

“Hal ini terbukti sangat efektif, dimana tingkat produksi padi di Kabupaten Ngawi menjadi meningkat dan menjadikan Ngawi sebagai lumbung pangan nasional”, katanya.

Selanjutnya, Tim Penilai Ketahanan Pangan juga merencanakan akan meninjau lokasi pertanian di beberapa tempat sebagai sampel penilaian.