Bakohumas

Momentum pergantian pimpinan di Kejaksaan Negeri Ngawi menjadi ajang mempererat sinergi antarunsur Forkopimda. Acara pisah sambut antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) lama, Susanto Gani, S.H., M.H., dan pejabat baru, Adyantana Meru Herlambang, S.H., M.H., berlangsung hangat di Pendopo Wedya Graha, Kamis malam (6/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, bersama jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan lembaga vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko (Antok) menyampaikan apresiasi atas dedikasi Susanto Gani selama 1 tahun 4 bulan memimpin Kejari Ngawi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sinergi yang telah terjalin. Semoga sukses di tempat tugas yang baru di Kejaksaan Agung,” kata Antok.

Selain menyampaikan perpisahan, Antok juga menyambut hangat kehadiran Kajari baru, Adyantana Meru Herlambang. Ia berharap sinergitas yang telah terbangun antara Pemkab dan Kejari dapat terus ditingkatkan.

“Kami siap mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Ngawi di berbagai bidang, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban, menandai semangat kebersamaan dan komitmen Forkopimda untuk terus menjaga stabilitas, keamanan, dan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Ngawi menyelenggarakan Rakor dan Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi di Hall Nata Azana Hotel, Kamis (6/11/2025). Melalui kegiatan ini, Pemkab Ngawi menargetkan peningkatan nilai SAKIP dan terwujudnya birokrasi yang kapabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ngawi. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat integritas dan inovasi di seluruh lini pelayanan publik, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB yang memaparkan mekanisme baru penilaian RB tahun 2025 serta strategi implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara efektif. Melalui kegiatan ini, Pemkab Ngawi menargetkan peningkatan nilai SAKIP serta penguatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas birokrasi di seluruh perangkat daerah.

Melalui Rakor dan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menerapkan hasil bimtek secara konsisten dalam setiap program dan kegiatan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.