Author

Dony Setyawan - page 296

Dony Setyawan has 1285 articles published.

Raker Baznas Tahun 2020, Wabup Minta ASN Memberikan Sebagian Hartanya untuk ZIS

5 years ago di %s Kabar Ngawi/Pemerintahan 1,706 views
Ketua Baznas Ngawi saat berikan sambutan rapat kerja daerah 2020

Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar hadiri rapat kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2020 di gedung pertemuan Notosuman, Watualang Ngawi, Selasa (10/03/20).
Turut dihadiri Sekretari Daerah Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko, Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, Abdus Salam Nawawi, Ketua Baznas Ngawi Markuwat Atmo Noto dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Ngawi serta anggota Baznas Kab. Ngawi.

Wakil Bupati Ngawi Ony anwar serahkan piagam award UPZ terbaik

Menurut Ketua Baznas Kab. Ngawi Markuwat Atmo Noto mengatakan raker ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam peningkatan zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) serta untuk menjain silaturahmi dengan semua angggota. “Kegiatan tahunan ini diharapkan bisa terus memotivasi dan juga meningktakkan optimalisasi peningkatan ZIS,” terang Markuwat.

Dikesempatan ini, Ketua Baznas Ngawi menyampaikan bahwa di Kabupaten Ngawi terdapat 160 UPZ, “Dan ini menempatkan Baznas Ngawi diperingkat sembilan se Jatim, mudah – mudahan dengan kegiatan ini nantinya bisa menaikkan ke peringkat lima,” tambahnya. Markuwat juga menyampaikan di dalam raker ini juga ada acara pemberian Award UPZ terbaik dan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) kepada salah satu anggota yang sudah menjalankan program tersebut.

Sementara Wabup Ony Anwar dalam sambutannya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan sebagian rezekinya untuk ZIS, “Dengan kita memberikan sebagian rezki kita, secara tidak langsung kita juga sudah membantu masyarakat Ngawi yang membutuhkan selain itu kita juga akan mendapatkan balasan yang baik dari – Nya”, tutur Ony Anwar.

Wakil Bupati , Ketua DPRD dan Sekda saat serahkan setoran zakat secara simbolis kepada pengurus Baznas Ngawi

Kali ini Ony Anwar juga memberikan apresiasinya kepada Baznas Ngawi telah berusaha membantu masyarakat dan anak – anak yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, “Dengan demikian Baznas Ngawi juga telah ikut serta hadir dalam membantu meningkatkan pendidikan serta pembangunan infrastruktur seperti masjid, toilet umum dan lainnya disini,” pungkas Ony Anwar.

Usai sambutan, Wabup berkesempatan menyerahkan Award UPZ dan Program SKSS kepada peserta yang mendapatkan, juga penyerahan setoran zakat secara simbolis dari Bupati Ngawi, Budi Sulistyono , Wabup, Ketua DPRD dan Sekda Kab. Ngawi. (Humas – Kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares

Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama

6 years ago di %s Berita/Teknologi Informasi 1,729 views
Pembukaan acara Simposium Internasional Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Nusa Dua Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.

Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines),  Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.

MenPAN-RB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Simposium International Reformasi Birokrasi

Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.

Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.

Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.

Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.

Sebelum membuka secara resmi acara ini,  Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa  kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni :  lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.

Wapres RI Jusuf Kalla saat mengunjugi booth pameran Reformasi Birokrasi

Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus  Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery,  Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.

Staf Ahli Muhammad Taufik dan Sekban BKPP Soemarsono berpose dengan latar backdrop super besar pada Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Bali (14/03)

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Yang Juga Menarik

Tingkatkan Implementasi E-Gov, Pemkab Ngawi Jalin Kerja Sama Dengan Pemkot Bandung

6 years ago di %s Berita/Kabar Ngawi 1,723 views
Foto Bersama Di Bandung Command Centre setelah Penandatanganan PKS
Ir. Prasetyo Harri Adi menandatangani PKS disaksikan oleh dr. Ahyani Raksanagara

Hari ini, Selasa 5 Februari 2019 akan menjadi hari yang monumental bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi. Pada hari ini rombongan Pemkab. Ngawi yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi melakukan kunjungan ke Diskominfo Kota Bandung dalam rangka penandatanganan bersama Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Smart City. Sebagai informasi, ini adalah kali pertama dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahkan lebih khusus lagi, Smart City.

Rombongan yang sejak pagi telah hadir di Kompleks Pemerintahan Kota Bandung tersebut disambut dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Bandung, dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes. beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Bandung Command Centre.

Selain Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Ir. Prasetyo Harri Adi, pejabat yang turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Keuangan Drs. Bambang Supriyadi, M.Si dan Kepala Bagian Organisasi Drs. Joko Sumaryadi, M.Si. Tampak turut mendampingi pula dari Bappelitbang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, Prasetyo Harri Adi menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas sambutan dan perkenannya kepada Kepala Diskominfo Kota Bandung dan jajarannya sehingga Pemkab. Ngawi diizinkan untuk mendapatkan ilmu dan berbagai aplikasi yang luar biasa. Pras, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung dianggap sebagai kota yang berhasil dalam mengejawantahkan konsep Smart City melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat disaksikan dari berbagai kemudahan publik dalam mendapatkan layanan dan informasi.

Sementara itu, dr. Ahyani Raksanagara,M.Kes., selain mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pemkab. Ngawi, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Pemkot. Bandung dalam rangka mewujudkan visi Smart City bersama dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Beliau menyatakan dengan rendah hati bahwa tidak berarti Kota Bandung melebihi dari Kabupaten Ngawi dalam pengembangan aplikasi hanya saja Kota Bandung mungkin lebih dahulu dalam implementasinya. Sehingga, masih menurut beliau, masih sangat terbuka kesempatan untuk pengembangan yang lebih baik dan saling belajar.

Adapun maksud dari dilaksanakannya perjanjian kerja sama tersebut, sebagaimana tertuang dalam perjanjian adalah :

  1. Maksud kerja sama adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi smart city yang dimiliki oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  2. Tujuan kerja sama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan PIHAK KEDUA.
dr. Ahyani memberikan salinan Dokumen Smart City Kota Bandung kepada Ir. Prasetyo Harri Adi

Setelah penandatanganan bersama dokumen Perjanjian Kerja Sama antara keduanya, Kepala Diskominfo Kota Bandung memberikan salinan dokumen Master Plan Smart City Kota Bandung kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan betapa komitmen total Pemerintah Kota Bandung dalam turut membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjalin kerja sama dalam hal Smart City dan E-Gov. Seperti difahami dokumen Master Plan merupakan dokumen dasar yang utama bagi suatu daerah dalam prosesnya mengembangkan Kota Cerdas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemkot Bandung. Seperti Sabilulungan misalnya, salah satu aplikasi andalan yang mendapatkan rekomendasi  KPK untuk diadopsi dan direplikasi pemerintah daerah lain. Begitu pula yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Kepala Badan Keuangan, Drs. Bambang Supriyadi, M.Si. Bambang tampak antusias dan tertarik atas pengembangan aplikasi ini sebagai salah satu solusi dalam hal pengelolaan keuangan terkait dengan hibah bansos. Bambang mengekspresikan kesungguhannya untuk mengadopsi sistem ini karena merasakan sendiri betapa kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan hibah bansos ini jika tidak dikelola dengan benar akan menjadi bumerang bagi pengelolanya.

Drs. Joko Sumaryadi, M.Si, Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkab. Ngawi juga menuturkan hal yang hampir sama. Menurutnya, Pemkot Bandung dianggap yang paling berhasil mengelola Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi (SAKIP) melalui aplikasi SILAKIP. Aplikasi silakip yang dimiliki dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung dianggap sangat lengkap dari sisi fitur-fitur pengelolaannya dan bermanfaat serta sangat aplikatif bagi pengelolaan akuntabilitas dan kinerja organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Aplikasi ini pula yang pertama kali dalam waktu dekat akan direplikasikan di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Lokakarya Penanggulangan TBC “Butuh Komitmen Kuat Menuju Eliminasi TBC 2030”

6 years ago di %s Berita/Kesehatan 1,301 views

Turbekulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium Tuberculosis yang sangat kuat sehingga memerlukan pengobatan dalam jangka panjang. Dan, menjadi salah satu penyakit yang mematikan jika tidak tertangani dengan tepat..

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengungkapkan, tuberkulosis (TBC) membunuh 1,7 juta jiwa lebih banyak daripada Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan malaria. Menurut Nila, penanganan TBC tidak mudah ditangani sehingga perlu kerjasama berbagai sektor, seperti dilansir dari Health Liputan6.com.

Pun, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga terus berupaya mendukung program Pemerintah Pusat menuju eliminasi TBC 2030, dengan Lokakarya Konsultasi Publik tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penganggulangan TBC di Kabupaten Ngawi, di Gedung Kesenian, Rabu (17/10).

Hadir dalam acara ini, Bupati Ngawi Ir H Budi Sulistyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, diwakilkan Asisten  3, Tim dari KNCV, Valentinus Sama Tukan, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Murtini, Forum Koordiansi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua pengerak PKK Antik Sulistyono, Camat se Kabupatren ngawi, Kepala Bank Jatim, Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi, Tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), beberapa tokoh agama.

Dalam paparan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), drg. Endah Pratiwi AD, menyampaikan bahwa hasil Survei Prevelensi Nasional TBC tahun 2013-2014 menunjukan angka 660/100.000, artinya terdapat 660 kasus TBC dalam 100.000 penduduk.  Untuk Provinsi Jatim angka terjemahan prevelesi menunjukan angka 316/100.000 penduduk. Sedangkan Kabupaten Ngawi, angka notifikasi terhadap kasus TBC yang diobati (case notification rate /CNR) adalah 281 per 100.000 penduduk.

“Perkiraan jumlah kasus TBC kabupaten Ngawi sebanyak 2.334 kasus. Penemuan kasus TBC tahun 2017 sebanyak 845 kasus (36%). Sementara, kasus TBC yang belum ditemukan sebanyak 1.489 kasus (64%) sekaligus menjadi sumber penularan di masyarakat. Sedangkan, target keberhasilan pengobatan TBC mencapai 90 persen,  dengan jumlah pasien yang diobati sampai sembuh hingga 85 persen, 5 persennya meninggal dunia dan putus obat,” ungkap Endah dihadapan seluruh undangan yang hadir. Lebih lanjut, Kabid P2P ini katakan penanggulangan terhadap penyakit yang sulit dideteksi ini dengan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengeliminasinya, dan mengacu pada kebijakan nasional. “Beban TBC, yang berat dan mendesak tidak cukup, hanya ditangani oleh dinas kesehatan saja tetapi melibatkan banyak pihak baik, lembaga pemerintahan maupun lembaga lain,” tandasnya.

Sementara menurut Bupati Ngawi saat ditemui di acara Gebyar Academia, Rabu malam (17/8) di Gedung Eka Kapti, mengatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu indeks kesejahteraan masyarakat, sebab hal ini akan menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan di suatu wilayah, “TBC penyakit paling mudah penularannya dan paling lama penyembuhannya. Dan, bisa berdampak pada aktivitas yang tidak maksimal,” tuturnya.

Ia juga ungkapkan kalau Pemkab Ngawi berkonsentrasi penuh untuk penanggulangan penyakit ini. “Kita memang konsentrasi betul untuk perkembangan TBC ini, bahkan untuk pencegahannya sekalipun termasuk bagaimana memulai kesadaran hidup bersih, kesadaran berinteraksi dengan baik, dan hidup sehat,” tuturnya.

Di akhir wawancara Bupati ungkapkan kalau masih ada sekitar 70 persen orang yang belum menyadari kalau terjangkit penyakit berbahaya ini, “Makanya bagaimana menemukan sumber (penderita) dari mereka yang sering berinteraksi dengan masyarakat, seperti tenaga kesehatan atau lainnya. Dan, sebisa mungkin anak – anak yang rentan, jangan sampai tertular atau terjangkiti. Untuk menemukannya, kita ajak semuanya terbuka terhadap apa yang dirasakan. Jika terjangkit, segera bisa tertangani dengan baik dan tepat,” pungkasnya. n

Dan, perihal terpenting untuk mengakhiri TBC 2030, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh komitmen bersama yang kuat seluruh stakeholder, sektor lain termasuk masyarakat, untuk bisa menjembatani mengakhiri penyakit ini sekaligus bersamaan bekerja menurunkan lebih cepat kasus ini.

Konsultasi publik ini penandatanganan kesepakatan bersama dalam penanggulangan TBC bersama Bupati Ngawi dan seluruh lintas sektor yang hadir dalam acara ini .

Sebar dan Bagikan :

Shares
1 … 294 295 296 297 298 … 322

Share

Go to Top