Dony Setyawan - page 293

Ngawi – Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi menjadi salah satu wakil Provinsi Jawa Timur dalam Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional kategori Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bersama Kabupaten Jember, Pacitan dan Kota Malang, Selasa (06/09).

Tim penilai yang berjumlah tiga orang dan diketuai Junaidi disambut langsung Bupati Ngawi Budi Sulistyono beserta jajaran Unsur Pimpinan Daerah, Kepala SKPD terkait di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi Antiek Budi Sulistyono dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan PKK di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lancar karna mendapat dukungan dari Pemkab Ngawi melalui semua SKPD, Kecamatan hingga tingkat Desa. “Dukungan tersebut berupa pengalokasian anggaran untuk kegiatan PKK baik APBD maupun APBdes secara rutin setiap tahunya”.

Kasus KDRT dan pelecehan terhadap anak yang saat ini sering terjadi, membuat PKK prihatin untuk peduli dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan KDRT yang ada dengan tuntas. dalam penyelesaian kasus di Desa Ngrambe telah dibentuk pos pengaduan dan penanggulangan KDRT dimasing-masing Dusun yang diberinama Omah Ayem Sakinah, Omah Ayem Mawadah dan Omah Ayem Rahmah.

Selain itu, membuat tempat penanganan balita korban KDRT, Perceraian dan Permasalaahn tumbuh kembang balita dan anak dengan nama Griya Ceria. ada pula keluarga percontohan bagi masyarakat yaitu keluarga sehati yang merupakan perwujudan keluarga harmonis yang responsip gender. membentuk kader samara yaitu kader yang bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi tentang PKDRT seerta melakukan pendampingan apabila terjadi kasus.

Sementara itu, Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan bahwa apa yang sudah diraih sekarang untuk Desa Ngrambe dapat mewakili Jatim dan menjadi yang terbaik di tingat National. tentu dalan lomba ini bukan menjadi masala terakhir dalan meraih juara, tetapi lebih dari apa tindak lanjutnya dari apa yang telah dilakukan di Desa Ngrambe ini bisa berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tindak KDRT bisa dikurangi bahkan tidak ada lagi KDRT di desa Ngrambe ini. Dari hal positif ini data ditularkan kepada Desa lain di Ngawi sera di Jatim pada umumnya. Jadi harapan saya dari kegiatan ini agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya bahwa KDRT dalam sebum keluarga sangat tidak diharapkan.

Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan sosialisasi penggunaan LPG Non Subsidi untuk PNS dan Launching Bright Gas 5,5 Kg bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Senin (26/09). Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Sekretaris Daerah Siswanto, Kepala SKPD serta Camat se-Kabupaten Ngawi.

Dalam kesempatan tersebut Domestic Gas Region IV Manager Pertamina, Hardjono menyampaikan dua tujuan sosialisasi Bright Gas 5,5 kg. yang pertama adalah mengurangi pemakaian LPG 3 kg yang bersubsi untuk PNS dan yang kedua adalah sebagai mediator orang-orang yang ingin beralih dari 3 kg ke 12 kg yang terlalu jauh perbedaanya.

lebih lanjut Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan yang ketiga se-Indonesia yang menghimbau PNS  menggunakan tabung 5,5 kg setelah Semarang dan Bogor. sementara di Jawa Timur, Pemkab Ngawi nemempati urutan nomor satu yang mempelopori kegiatan ini. “untuk pertama ini, kita siapkan 2000 tabung dan minggu depan kami tambah lagi menjadi 5000 tabung yang tersedia di SPBU-SPBU Pertamina”.

Sementara Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi diperuntukan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan usaha mikro, sedangkan LPG 12 kg Non Subsidi dinilai oleh masyarakat harganya masih tinggi dan kemasannya yang masih terlalu berat. oleh karna itu, saat ini adalah waktu yang tepat kepada pertamina untuk mengenalkan produk baru LPG Non Subsidi Bright Gas dengan kemasan 5,5 kg dan harga lebih terjangkau dibandingkan LPG kemasan 12 kg.

Selain itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengurangi subsidi di sektor energi khususnya subsidi bahan bakar kepada masyarakat. “saya menghimbau kepada seluruh PNS di Kabupaten Ngawi untuk menggunakan LPG Non Subsidi Bright Gas kemasan 5,5 kg”.

Orang nomor satu di kota kripik berharap dengan adanya sosialisasi ini nantinya akan diteruskan kepada jajaran yang ada dibawahnya. dalam kesempatan tersebut dibagikan tabung LPG 5,5 kg secara gratis kepada ibuk-ibuk yang menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Berikut kelebihan LPG 5,5kg :

1. Dari sisi teknologi

a. teknologi double spindle valve system (katup pengaman ganda) dan cap seal hologram dan feature optical color switch (OCS) sehingga tidak dapat dipalsukan.

2. Dari sisi pelayanan

a. layanan pesan antar ke rumah melalui no telp contact pertamina 1 500 000

b. program tukar tabung 3 kg bersubsidi dengan bright gas 5,5 kg. pertamina akan memfasilitasi dengan program penukaran 2 tabung LPG 3 kg di agen-agen LPG di Kabupaten Ngawi.

Kemeriahan terlihat di Lapangan Desa Sirigan pada selasa 20/9 kemarin. Ratusan warga, Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan seluruh jajarannya turut hadir dalam lapangan Sirigan. Nampak tidak ada sekat antara warga dan orang nomer satu di Kab. Ngawi saat melihat pertunjukan ketoprak dalam rangka memperingati puncak BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) ke XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke 44.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa kegiatan BBGRM ini merupakan bentuk pelestarian budaya gotong royong di masyarakat dalam membangun sebuah daerah. Disamping itu diharapkan BBGRM juga bisa menumbuhkan semagat masyarakat untuk bergotong royong karena budaya ini sudah mulai luntur. Lebih lanjut Bupati  terus mengingatkan warganya jika pembangunan harus dilakukan dari desa. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan tiga hal penting . Yakni, anggran desa yang bertambah, partisipasi masyarakat, serta lembaga pemerintahan yang kuat dan solid. Dan untuk menyatukan ketiga hal tersebut dibutuhkan kondusivitas sistem pemerintahan daerah secara menyeluruh. “ Dalam acara ini saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi pada warga Ngawi. Sebab, dari pemaksimalan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK yang ada di kecamatan tercipta banyak pretasi dan menjadi perhatian internasional , terang Bupati.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Sodik Tri Widianto mengatakan puncak acara BBGRM XIII dan HKG yang dipusatkan di desa Sirigan ini merupakan upaya pemerintah dalam menumbuhkan semangat gotong royong antara masyarakat dengan pemerindah dalam memudahkan proses pembangunan. Hal tersebut terlihat dari kondusivitas pemerintah yang dipimpin Bupati Budi Sulistyono selama dua periode.

Dalam puncak acara BBGRM ini juga dilakukan pencanangan program Orang Tua Asuh, pendampingan ibu hamil (Bumil), Kurang Energi Kronik (KEK), Bumil Anemia, Bumil Pre Eklamsia/ Eklamsia. Program-program ini sebagai tahapan pemerintah dalam menuntaskan program restu ibu sebagai percepatan penuntasan gizi buruk di Ngawi. Bupati juga memberikan sejumlah bantuan kepada kelompok tani di Ngawi. Ketua Tim Penggerak PKK Antiek Budi Sulistyono juga memberikan bantuan bagi kader posyandu dan sejumlah ibu hamil. “ Semua elemen masyarakat diajak bekerja sama untuk tidak kenal menyerah membawa kader PKK dalam mengabdi di masyarakat,” tambah Krtua TP PKK.

Kemeriahan puncak BBGRM ditutup dengan berbagai bentuk kesenian mulai dari tarian, tatrikal dari Dinas Kesehatan dan guyonan dari pelawak senior Kirun hingga pertunjukan ketoprak. Lakon yang dimainkan dalam ketoprak  ini berjudul Pedut Ing Bumi Sirigan.

Indonesia sepertinya menjadi salah satu tempat rujukan internasional dalam hal pemberdayaan perempuan. Hal itu tampak dalam acara bertajuk Sharing Best Parctices and Experiences on Woman and Leadership yang dihelat di Hotel Four Point, Surabaya (19/09). Acara yang dihadiri oleh 20 Negara berkembang, anggota Colombo Plan, dan delegasi dari Palestina, Selandia Baru, Nepal, Myanmar, Nigeria, Malaysia menimba informasi seputar pemberdayaan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia yang dianggap berhasil menjalankan program pemberdayaan perempuan.

Kabupaten Ngawi termasuk diantara daerah yang dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai daerah yang berhasil meningkatkan peran perempuan sehingga didaulat untuk hadir agar dapat didengar best practices-nya dalam hal pemberdayaan perempuan. Jadilah hari itu Bupati Ngawi Budi Sulistyono tampil sebagai narasumber didepan delegasi internasional yang hadir. Acara dipandu oleh Sridati Anwar Staf Ahli pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengenakan Batik Ngawi yang sederhan namun menawan, Budi Sulistyono duduk dengan mantap didepan para delegasi dan hadirin sambil tak lupa senantiasa menyunggingkan senyum Ngawi Ramah. Kanang, demikian Bupati Ngawi ini akrab disapa, dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan di daerah dinilai sukses dalam menjalankan program Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngawi.

Pada kesempatan ini, Budi Sulistyono menyampaikan paparannya dengan menjelaskan proses implementasi program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Ngawi, komitmen stakeholder terkait dan gagasan kreatif yang diwujudkan. Menurutnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat diakukan melalui pemberdayaan perempuan dengan Program 3 End (maksudnya Tiga Langkah Akhiri) yakni Akhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Akhiri Perdagangan Manusia (Human Trafficking), dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi.

Lebih Lanjut Budi Sulistyono menjelaskan bahwa KDRT bisa dihapuskan dengan cara dicarikan solusi melalui kerjasama dari berbagai lapisan mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Kabupaten Ngawi membuat berbagai aktualisasi program kreatif, antara lain Rumah Ayem, Omah Adem , Rumah Ceria sebagai wadah mediasa korban kekerasan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk program kedua Kab. Ngawi dalam mengakhiri perdagangan manusia mengadakan sebuah perjanjian dengan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang kredibel. Dengan demikian TKI /TKW (Tenaga Kerja Wanita) bisa merasa nyaman dan aman serta pemerintah daerah juga bisa memantau perkembangan para TKI/TKW itu sewaktu-waktu. Selain itu Pemerintah juga menseleksi negara-negara tujuan TKI/TKW agar tidak sampai ke negara-negara yang sering bermaslah dalam memperlakukan TKI/TKW yang bekerja disana khususnya asisten rumah tangga.

Program yang terakhir dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan perempuan yakni mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap wanita dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kepada para wanita untuk menambah nilai ekonomi dalam keluarga. Tiga Program ini berhasil dilaksanakan karena semua lini dalam pemerintahan slalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota PKK .

Pada acara ini juga dibuka sesi tanya jawab dan ketika dimulai sesi tersebut, diluar dugaan antusiasme peserta sangat tinggi. Hal ini tampak dari banyaknya yang bermaksud bertanya kepada Bupati Ngawi. Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang kesetaraan gender untuk wanita yang ingin menjadi seorang pemimpin dan program orang tua asuh di Kab. Ngawi. Kanang sebagai orang nomer satu di Kab. Ngawi ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi memberi kebebasan penuh bagi setia wanita yang berprestasi untuk memimpin sebuah wilayah, instansi dan lainnya. Artinya secara peluang, semua memiliki kesempatan yang setara. Hanya saja, menurutnya, ada kondisi yang tak dapat dipaksakan yakni kodrat wanita. Artinya wanita, menurutnya, kembali kepada kodratnya (dalam pemahaman budaya Jawa) yang tidak bisa terlalu lama keluar rumah jadi sulit untuk mengatur waktu kerja mereka. “ Wanita di desa itu masih terbawa dengan sebuat adat atau tradisi yang sangat kental jadi sulit untuk mengaturnya beda dengan wanita kota yang kehidupan sehari-harinya dituntut untuk bekerja.” ujar Bupati.

Sedangkan untuk program  orang tua asuh memang  gencar dilakukan karena ditujukan untuk mengurangi anak yang kurang gizi di Kab. Ngawi. Untuk itu kami mewajibkan bagi setiap Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) agar menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab nyatanya dengan mempunyai anak asuh yang harus dicukupi gizinya setiap bulan sampai tuntas. Dan diakhir penyampaian paparannya Budi Sulistyono mengatakan bahwa dalam meningkatkan kesetaraan gender pihaknya akan mengelompokkan organisasi-organisasi wanita agar tetap bisa bersaing di masa depan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak di masa depan.