Dony Setyawan - page 23

Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menguji pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) melalui pengiriman perdana ke industri semen sebagai upaya mengurangi volume sampah hingga 75 persen sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif.

Sebanyak 5 ton RDF dikirim ke pabrik semen milik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Grobogan, Jawa Tengah. Pelepasan dilakukan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi Dodi Aprilasetia dan Forkopimcam Kecamatan Pitu di TPA Selopuro, Kamis (23/4/2026).

Ony menyampaikan bahwa pengiriman ini merupakan tahap uji untuk memastikan kesesuaian spesifikasi RDF dengan kebutuhan industri.

“Pengiriman perdana ini untuk melihat apakah spesifikasi RDF kita dapat diterima. Jika sesuai, akan disiapkan regulasi pendukung, termasuk pengelolaan TPA menjadi UPT dan pengaturan harga RDF melalui Peraturan Bupati,” ujarnya.

Menurutnya, produksi RDF berpotensi mencapai 3–5 ton per hari, yang dapat mengurangi sekitar 25 persen volume sampah di TPA. Apabila kapasitas ditingkatkan, pengurangan dapat mencapai hingga 50–75 persen.

RDF merupakan hasil pengolahan sampah organik dan anorganik kering, dengan residu terbatas pada material yang tidak dapat dimanfaatkan. Optimalisasi program ini juga diproyeksikan mampu memperpanjang umur pakai TPA Ngawi hingga 20–30 tahun.

Ke depan, Pemkab Ngawi akan menyesuaikan spesifikasi RDF sesuai kebutuhan industri, termasuk bentuk produk, serta menyiapkan sistem distribusi yang lebih efisien.

Melalui uji coba ini, Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang inovatif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Forum Satu Data sebagai upaya memperkuat integrasi dan kualitas data daerah, bertempat di Hotel Nata Azana, Rabu (22/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.

“Melalui Forum Satu Data ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Forum ini diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta operator data dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Ngawi. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola metadata, standardisasi data, serta peningkatan aksesibilitas data publik.

Selain itu, forum juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Ngawi menegaskan komitmennya dalam membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Ngawi melalui penandatanganan perjanjian bidang hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN) di Gedung Kesenian Ngawi, Rabu (22/4/2026), sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta penguatan tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen penyelesaian berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kerja sama ini harus dimaknai sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi fiskal serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif agar dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Pemkab Ngawi saat ini tengah melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun sejak 2011 agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat ini, dengan harapan mendapat dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Ngawi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, B. Hermanto, menyampaikan bahwa Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan terdapat lima layanan utama, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lain seperti mediasi dan fasilitasi sengketa.

“Melalui kerja sama ini, kami siap memberikan pendampingan hukum secara komprehensif agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi.