Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dari pusat hingga daerah utamanya dalam pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan kementerian dalam negeri dan BKPP launching pengelolaan Monitoring Center Prevention (MCP) diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.
Selasa (31/08/21) Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono didampingi Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Inspektur Inspektorat, Yulianto Kusprasetyo, Kepala Badan Keuangan, Indah Kusumawardhani bersama OPD terkait ikuti launching pengelolaan MCP secara virtual bertempat di Command Center Sekda Ngawi.
Program MCP merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengelolaan MCP.
MCP dilaunching oleh Mendagri, Tito Karnavian Selain itu, Kemendagri juga melaunching aplikasi sistem informasi pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) yang berisi e-audit e-TLHP, e-dupak (aplikasi penilaian angka kredit pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah), dan e-dumas (aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN LAPOR) yang semua bakal diintegrasikan secara bertahap dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Ada delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang terangkum dalam MCP, yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
