Tag archive

Revolusi Industri 4.0

Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Jusuf Kalla : Tingkatkan Kapasitas Dan Kerjasama

di %s Berita/Teknologi Informasi 1,533 views
Pembukaan acara Simposium Internasional Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Nusa Dua Bali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan Korean Research Institute at The University of New South Wales (KRI@UNSW) Australia menyelenggarakan International Reform Policy Symposium & Regional Workshop dengan tema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia”. Simposium yang dilangsungkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret dan berskala International ini mengambil tempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Provinsi Bali.

Sebelum menuju agenda utama, acara di awali dengan sambutan dari perwakilan negara-negara yang diundang. Mr. Pakorn Nilprapunt (Secretary-General of The Royal Thai Government), Prof. Emerlinda R. Roman (Co- Chair, CPPR Forum Advisory Board and College of Business Administration, University of the Philippines),  Amb. Seong-in Kim (Executive Vice-President, Korea Foundation), Dr. In-jae Lee (Deputy Minister, Planning & Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Korea), Dr. Seung-Ho Kwon (Executive Director, Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia) secara bergantian mengambil panggung utama untu memberikan sambutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa adanya globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sambil mengutip penelitian McKinsey, dapat memberi dampak 3000 kali lebih besar dari Revolusi Industri Masa Pertengahan. Paradigma masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang dinamis dan transformatif.

MenPAN-RB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Simposium International Reformasi Birokrasi

Syafruddin menekankan bahwa hal yang penting bukan hanya pondasi bangsa yang hebat, namun juga bagaimana menghadapi transformasi pemerintahan dari model birokrasi yang mekanistik kepada model birokrasi yang dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan konsep Hidup Untuk Melayani.

Tantangan bangsa dan negara Indonesia dengan 270 juta jiwa serta mengkombinasikan pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi pada 87 kementerian lembaga, 34 prov dan 514 kab/kota.

Sejauh ini, masih menurut Syafruddin, telah terwujud 351 percontohan zona integritas, 14 mall pelayanan publik dan adanya sistem pengaduan terpadu nelalui SP4N, berhasil mendorong indeks persepsi Indonesia ke peringkat 38, EODB (Easy of Doing Business) ke urutan 72.

Tentang event ini, Syafruddin dengan bangga menyampaikan bahwa terdapat 65 pembicara dari 11 negara, 1000 orang dan praktisi dalam dan luar negeri hadir. Dan, berharap Indonesia sebagai inkubator dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terbaik, pungkasnya.

Sebelum membuka secara resmi acara ini,  Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan beberapa pointer yakni bahwa  kita mengalami peralihan sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis serta dinamis dan karenanya bagaiamana pemerintah daerah memperkuat pengelolaan kekuasaan yang telah di kuasakan kepadanya. Ada tiga hal, menurut Wapres Jusuf Kalla yang menjadi penting untuk diwujudkan dalam bentuk sistem yakni :  lebih baik, efisien dan cepat. Untuk itu hal ini pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk hal tersebut. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menekankan perlunya saling belajar untuk saling meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Public Sector Reform diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan negeri ini. Sebuah sistem yang lebih terbuka, akuntabel, menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk lebih maju.

Wapres RI Jusuf Kalla saat mengunjugi booth pameran Reformasi Birokrasi

Setelah acara pembukaan dilangsungkan, Wapres RI Jusuf Kalla kemudian mengunjungi booth pameran yang disiapkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi. Secara umum, Wapres RI Jusuf Kalla menunjukkan apresiasinya atas apa yang telah diupayakan oleh masing-masing K/L/D/I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada hari kedua, peserta dibagi berdasarkan fokus bahasan dalam kelas tersebut. Ada kelas dengan fokus  Performance Based Budgeting, Transparency And Accountability In Human Resources, E-Government And Service Delivery,  Integrity In Public Authorities serta Local Government Reform.

Staf Ahli Muhammad Taufik dan Sekban BKPP Soemarsono berpose dengan latar backdrop super besar pada Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Bali (14/03)

Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai peserta dan telah menugaskan Dinas/Badan yang terkait untuk hadir dan mengikuti seluruh kelas yang disediakan. Adapun untuk tema Performance Based Budgeting dihadiri oleh Mulat dari Badan Keuangan, tema Transparency And Accountability In Human Resources dihadiri oleh Sumarsono dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, tema E-Government And Service Delivery dihadiri Agoest D. Irawan dari Diskominfo, tema Integrity In Public Authorities dihadiri oleh Muhammad Taufiq Agus S. dari Staf Ahli dan tema Local Government Reform dihadiri oleh Kusumawati Nilam S. dari Bappelitbang.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Sekda Pimpin Apel Rutin Pembinaan Staf, Minta ASN Tingkatkan Kedisiplinan dan Kinerja

di %s Berita 1,160 views

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto pimpin apel rutin pembinaan staf di halaman Pendopo Wedya Graha, Senin (18/02). Sekda sampaikan apresiasinya terhadap capaian SAKIP dengan predikat A untuk Kabupaten Ngawi. “Predikat A ini capaian yang luar biasa dan tentunya ini harus bisa diimplementasikan untuk kinerja sehari – hari tidak hanya sekedar dokumen saja,” kata Sekda disela sambutan.

Masih menurut Sekda, predikat A yang diraih memiliki konsekuensi untuk mewujudkannya, disamping itu Kabupaten Ngawi  harus siap menjadi mentor untuk Kabupaten lain dalam akuntabilitas kerja, hal ini seperti tuntutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi  RI (Kemenpan RB). “Kedepan akan banyak daerah lain yang akan belajar atau mencontoh strategi kita meraih prestasi ini. Dan, tentunya mereka tidak hanya ingin melihat dokumennya saja tetapi  implementasi secara langsung keseharian kita,” ungkapnya.

Dikesempatan ini juga Sekda harapkan dengan prestasi SAKIP ini bisa dijadikan momentum dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja semua Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ngawi. “Selain itu kualitas tata kelola pemerintahan harus terus ditingkatkan terutama sumber daya manusianya termasuk pengusaan informasi dan teknologi,” katanya. Mokh Shodiq juga tegaskan dalam bekerja sekarang harus ada perencanaan dan target, sesuai dengan tiga prioritas dan sembilan indikator kinerja utama Kabupaten Ngawi, “Setiap kegiatan harus mengarah dan mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi,” paparnya.

Disela kegiatan rutin ini, Sekda serahkan penghargaan untuk pemenang lomba Website Desa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dengan kriteria penilaian jumlah posting terupdate, kelengkapan konten, informasi publik, bobot pemberitaan, serta keaktifan pengelola di Website desa. Dan, dari penilaian tersebut ada tiga desa yang berhasil menjadi pemenangnya, juara 1 desa Kedungprahu, juara 2 desa Jambangan, Juara 3 desa Grudo.

Menurut Sekda, penguasaan IT diera sekarang sangatlah penting apalagi untuk mengahadapi revolusi industri 4.0, “Pemerintah pusat sudah menyediakan sarana bagi pengembangan IT untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan dan harus kita manfaatkan,”ujarnya usai berikan penghargaan kepada pemenang.(red/kominfo)

Sebar dan Bagikan :

Shares
Go to Top