Kabupaten Ngawi Raih Penghargaan Zona Integritas WBK Bupati : Harus Bisa Melayani Dengan Baik Dan Sempurna
Dipenghujung tahun 2018, kembali Pemerintah Kabupaten Ngawi meraih penghargaan Zona Integritas 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Puskesmas Padas, Senin (10/12) di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta.
Menurut Menpan RB Syafruddin ini terdapat 910 unit kerja dari 195 kementerian dan lembaga, 1 provinsi, dan 10 kabupaten serta kota yang diusulkan untuk dievaluasi oleh penilai nasional. Jumlah tersebut meningkat 88,4 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 483 unit kerja, termasuk Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi. Dari 910 unit kerja yang dievaluasi, 200 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 5 unit kerja ditetapkan sebagai WBM.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono. Dalam pernyataannya, Bupati Ngawi sangat mengapresiasi penghargaan ini sekaligus harus menjadi motivasi bagi seluruh birokrat untuk bisa meningkatkan lagi kinerja, “Kita kan abdi negara juga masyarakat, jadi pelayanan memang harus menjadi nomor satu, disamping itu juga harus mampu mengelola semuanya harus se-sempurna mungkin, meskipun belum sempurna,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati tandaskan bahwa dengan capaian ini pelayanan yang dilakukan harus lebih baik lagi, dan mesti bisa melayani semuanya dengan baik. “Alur dan waktu pelayanan yang panjang harus diperpendek lagi, harus sempurna dan dengan empati,” pungkasnya.
Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang unit kerjanya masuk zona integritas. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakapolri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto.(kominfo)
Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar Apel Bersama di depan halaman Pendopo Wedya Graha dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan sekaligus menyiapkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 yang rencananya akan dilaksanakan langsung oleh tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
SAKIP ini merupakan rangkaian sistematik yang dirancang berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diantaranya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sekaligus mempertanggungjawabkan dengan cara menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tujuan dari SAKIP ini sendiri untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah serta menciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
Masih menurut Bupati, mendasar pada aturan tentang SAKIP Kabupaten Ngawi harus meningkatkan sekaligus mempertanggungjawabkan semua yang menjadi beban, termasuk anggaran, pelayanan ataupun semuanya harus tertuju pada hasil. Lebih lanjut, dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 Kabupaten Ngawi mendapat predikat BB (sangat baik) dengan nilai 70.03, diharapkan untuk hasil tahun ini bisa meningkat dengan predikat AA (memuaskan), “Nah sekarang saya lebih menekankan lagi, kinerja kita yang tadinya BB bisa menjadi AA. Kekompakan dan solidaritas kita perlukan, kita kerja bareng, kita bersama sama menuju satu tujuan yang sama, Ngawi harus ada lompatan, agar tidak tertinggal dengan yang lainnya,” tandas Bupati
BOACF 2018 ini menampilkan hasil inovasi dan kreatifitas dari 19 delegasi Kecamatan se Kabupaten Ngawi. Menariknya, setiap delegasi menampilkan beragam karya seni tradisional yang dilombakan dalam acara ini. Menurut Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono bahwa kegiatan yang digelar ini untuk mengangkat serta mengenalkan potensi Ngawi, yang sebenarnya luar biasa untuk dikembangkan sekaligus dijadikan icon Ngawi, “Hadirnya artis dan pertunjukan seni nasional ini, Saya harapkan Ngawi nantinya akan
bisa go internasional,” kata Bupati dalam sambutannya.